Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo secara terang-terangan telah meminta para pelaku di industri sistem pembayaran dalam negeri mandiri dalam menerbitkan kartu kredit, khususnya kartu kredit pemerintah.
Jokowi meminta itu supaya keamanan sistem pembayaran Indonesia dapat terjaga. Namun, selain keamanan, bergantungnya Indonesia selama ini terhadap prinsipal kartu kredit asing juga menguras pundi-pundi dolar di tanah air.
Riset CNBC Indonesia mengungkapkan setidaknya bank-bank menyediakan biaya sekitar US$ 2 miliar setiap tahunnya terhadap provider internasional, seperti Visa dan Mastercard, supaya layanan kartu kredit bisa dinikmati masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Besaran biaya ini pun sesuai perkiraan Bank Indonesia. Terutama karena perbankan domestik harus menyetor biaya itu untuk mendapat layanan seperti verifikasi data, sistem keamanan, hingga sistem lainnya untuk penyelesaian transaksinya.
“Itu ada biayanya, dan biayanya itu cukup mahal memang, yang kemudian dibebankan juga kepada konsumen kan, bank enggak akan mau,” kata Direktur Eksekutif Departemen komunikasi BI Erwin Haryono saat ditemui di Yogyakarta, dikutip Minggu (26/3/2023).
BI pun berencana menerbitkan kartu kredit domestik pada April mendatang. Layanan itu akan menjadi sistem yang mengurus seluruh transaksi masyarakat Indonesia yang menggunakan kartu kredit, sehingga tak lagi perlu bergantung sepenuhnya dari prinsipal internasional.
“Kita pakai dalam negeri saja dengan demikian settlement bisa di dalam negeri dan harusnya dia bisa lebih murah karena enggak usah repot-repot ke luar negeri. Tapi to be fair ini bukan masalah lebih murah atau lebih mahal,” tutur Erwin.
Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah Redjalam mengatakan, beban biaya layanan yang harus disetor perbankan domestik ke prinsipal kartu kredit asing itu bisa menekan neraca pembayaran.
Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia yang terakhir dirilis Bank Indonesia pada Februari 2023, dari sisi transaksi finansial memang masih membukukan defisit sebesar US$ 8,91 miliar untuk keseluruhan tahun lalu.
“Dampaknya besar mengurangi kewajiban LN kalau semua kartu kredit tidak lagi menggunakan Mastercard atau Visa. Bayangkan saja sekian persen dari seluruh transaksi yang menggunakan Visa atau MasterCard di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, dari sisi pengeluaran cadangan devisa Indonesia juga bisa dihemat jika memanfaatkan kartu kredit domestik sebagai pengganti Visa dan Mastercard.
“Sehingga kalau kita bicara dampak makro salah satu hal positif ialah cadangan devisa itu tidak perlu lagi dikeluarkan untuk Pembayaran jasa penggunaan kartu kredit Visa dan MasterCard tersebut,” tegas Yusuf.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Visa & Bank Mega Bawa 4 Nasabah Nonton Piala Dunia di Qatar
(pgr/pgr)
