Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka mendalam dan keprihatinan atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, pada Jumat (28/11/2025) lalu.

    Di hadapan ribuan guru dari seluruh Tanah Air, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama kejadian dengan menyalurkan bantuan melalui jalur darat maupun udara untuk memastikan pertolongan segera sampai kepada warga terdampak.

    “Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah, akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan di lapangan demi menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan daerah terdampak.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatra. Tiga wilayah terdampak yang mendapat perhatian pemerintah pusat saat ini adalah Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Provinsi Aceh.

    Dari Tapanuli Utara, Suharyanto menegaskan upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring membaiknya cuaca di wilayah terdampak. Tiga prioritas yang diperintahkan untuk segera ditangani adalah operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan di Sumatra Utara difokuskan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sementara di dua wilayah lainnya sejumlah warga juga dilaporkan hilang. Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilaksanakan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan.

    Secara bersamaan, percepatan distribusi logistik didorong ke wilayah yang masih terisolasi seperti Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil.

    Akses menuju Sibolga dari Tarutung masih terputus akibat sejumlah titik yang tertimbun material longsor. Untuk mengatasi kendala ini, bantuan logistik akan dikirim melalui jalur laut lewat Pelabuhan Jago-jago dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Upaya pemulihan akses komunikasi juga dilakukan dengan pendistribusian unit starlink ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan.

    Sementara itu, penanganan darurat di Aceh terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah menyusul masifnya dampak banjir dan longsor di provinsi tersebut. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah berada di Aceh untuk mengoordinasikan upaya penanganan.

    Akses darat di lima kabupaten yakni Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya telah dapat dilalui kembali sejak Jumat malam, sehingga distribusi logistik bisa segera dilakukan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan serta enam helikopter yang terdiri dari helikopter TNI dan BNPB.

    Kapal cepat juga disiagakan untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe. Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Selain itu, empat dapur umum dibuka di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara penanganan kelangkaan BBM ditangani bersama Pertamina.

  • Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 6,5% di 35 Kabupaten & Kota

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat masih belum mengumumkan besaran kenaikan upah minimum baik tingkat provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) hingga saat ini.

    Kendati demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah ancang-ancang mengumumkan kenaikan UMP pada 8 Desember 2025 dan UMK pada 15 Desember 2025.

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penentuan upah minimum tersebut masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

    “Kebijakan pengupahan itu merupakan program strategis nasional, sehingga mau tidak mau pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan merujuk kebijakan strategis nasional,” kata Luthfi usai menemui unsur pengusaha di kantornya, dikutip dari laman Pemprov Jateng, Jumat (21/11/2025).

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menambahkan bahwa draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan telah mencantumkan kedua tanggal pengumuman tersebut. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada ketentuan aturan yang diterbitkan pemerintah pusat nantinya.

    “Di dalam rancangan RPP, penetapan UMP maupun UMSP itu pada 8 Desember 2025, sementara untuk UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota [UMSK] pada 15 Desember 2025,” kata Aziz.

    Sementara itu, berbagai usulan kenaikan UMP 2026 terus disuarakan kalangan buruh. Salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menyodorkan tiga angka, yakni kenaikan 6,5%, 7,7%, serta 8,5%–10,5%.

    Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah harus kembali menetapkan kenaikan upah minimum menggunakan satu angka agar disparitas upah antardaerah tidak semakin lebar.

    Dia menukil kebijakan diskresi Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 lalu sebesar 6,5% dan berlaku secara nasional.

    “Untuk menjaga disparitas yang konstan, hanya dibutuhkan single angka kenaikan upah minimum, bukan interval indeks tertentu yang lebar,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

    Berikut daftar UMK Jateng 2026 jika naik 6,5%:

    Kota Semarang: dari Rp3.454.827 menjadi Rp3.679.391
    Kabupaten Demak: dari Rp2.940.716 menjadi Rp3.131.863
    Kabupaten Kendal: dari Rp2.783.455 menjadi Rp2.964.380
    Kabupaten Semarang: dari Rp2.750.136 menjadi Rp2.928.895
    Kabupaten Kudus: dari Rp2.680.485 menjadi Rp2.854.717
    Kabupaten Cilacap: dari Rp2.640.248 menjadi Rp2.811.864
    Kabupaten Jepara: dari Rp2.610.224 menjadi Rp2.779.889
    Kota Pekalongan: dari Rp2.545.138 menjadi Rp2.710.572
    Kabupaten Batang: dari Rp2.534.383 menjadi Rp2.699.118
    Kota Salatiga: dari Rp2.533.583 menjadi Rp2.698.266
    Kabupaten Pekalongan: dari Rp2.486.653 menjadi Rp2.648.285
    Kabupaten Magelang: dari Rp2.467.488 menjadi Rp2.627.875
    Kabupaten Karanganyar: dari Rp2.437.110 menjadi Rp2.595.522
    Kota Surakarta (Solo): dari Rp2.416.560 menjadi Rp2.573.636
    Kabupaten Boyolali: dari Rp2.396.598 menjadi Rp2.552.377
    Kabupaten Klaten: dari Rp2.389.820 menjadi Rp2.545.158
    Kota Tegal: dari Rp2.376.683 menjadi Rp2.530.234
    Kabupaten Sukoharjo: dari Rp2.359.488 menjadi Rp2.507.234
    Kabupaten Banyumas: dari Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943
    Kabupaten Purbalingga: dari Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802
    Kabupaten Tegal: dari Rp2.333.586 menjadi Rp2.485.269
    Kabupaten Pati: dari Rp2.332.350 menjadi Rp2.483.953
    Kabupaten Wonosobo: dari Rp2.299.521 menjadi Rp2.448.990
    Kabupaten Pemalang: dari Rp2.296.140 menjadi Rp2.445.389
    Kota Magelang: dari Rp2.281.230 menjadi Rp2.429.510
    Kabupaten Purworejo: dari Rp2.265.937 menjadi Rp2.413.223
    Kabupaten Kebumen: dari Rp2.259.873 menjadi Rp2.406.765
    Kabupaten Grobogan: dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.400.606
    Kabupaten Temanggung: dari Rp2.246.850 menjadi Rp2.392.895
    Kabupaten Brebes: dari Rp2.239.801 menjadi Rp2.385.388
    Kabupaten Blora: dari Rp2.238.430 menjadi Rp2.383.928
    Kabupaten Rembang: dari Rp2.236.168 menjadi Rp2.381.519
    Kabupaten Sragen: dari Rp2.182.200 menjadi Rp2.324.043
    Kabupaten Wonogiri: dari Rp2.180.587 menjadi Rp2.322.325
    Kabupaten Banjarnegara: dari Rp2.170.475 menjadi Rp2.311.556

  • Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Prabowo menjelaskan, bantuan bagi para pengungsi dikirim tanpa henti melalui jalur darat maupun udara.
    Pengiriman logistik memanfaatkan helikopter, pesawat Hercules, hingga pesawat angkut terbaru TNI AU, A400M.
    “Kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya, kita kirim bantuan. Pemerintah bergerak cepat dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” kata Prabowo dalam cuplikan tayangan yang diunggah akun resmi Presiden RI, @presidenrepublikindonesia, dilansir dari ANTARA, Sabtu (29/11/2025).
    Dalam tayangan tersebut juga terlihat sejumlah dapur MBG di wilayah terdampak dialihfungsikan menjadi dapur umum bagi para pengungsi.
    Di antaranya, dapur MBG yang dikelola SPPG Daulat Lae-Langge dan SPPG Subulussalam di Aceh, serta SPPG Cengkeh Turi Binjai Utara di Sumatera Utara.
    Dalam video yang sama, Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Mari kita senantiasa bersatu dan bergotong royong, mendoakan serta membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatera.
    Tiga wilayah terdampak yang menjadi atensi pemerintah pusat, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh.
    “Upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik,” kata Suharyanto secara virtual, Sabtu (19/11/2025).
    BNPB akan memprioritaskan tiga hal, antara lain operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.
    Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan di area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
    Sementara di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, masih ada beberapa orang yang dilaporkan hilang.
    Sejalan dengan itu, pendistribusian logistik juga akan didorong, khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di Tapanuli Tengah.
    Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik, peralatan, dan permakanan di tempat-tempat terpencil.
    Sementara itu, percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut di Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut.
    “Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit Starlink ke kabupaten/kota terdampak, antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan,” ujar Suharyanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto konsisten terhadap isu kerakyatan, ketahanan pangan hingga energi. Saat memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan pada kelompok tani, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Blora, Menteri Agus mengajak para peserta membuka Kembali profil Presiden Prabowo.

    “Coba kita nanti kalau sampai di rumah kita buka kembali profil Bapak Presiden. Pada saat dia masih aktif sebagai anggota TNI, kemudian beliau saat purna, kemudian saat sekarang, apa yang beda? Nggak ada yang beda,” ujar Menteri Agus kepada ribuan peserta di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/11/2025).

    Menteri Agus mengatakan cita-cita Presiden Prabowo selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu program prioritas Presiden Prabowo sejak awal menjabat, lanjut Menteri Agus, focus pada ketahanan pangan dan energi.

    “Beliau konsisten kalau orientasinya urusan masalah rakyat, mensejahterakan rakyat, urusan pangan, urusan energi ini, beliau tidak pernah berubah, dan itu konsisten beliau sampaikan hingga beliau saat ini memimpin kita, memimpin Republik Indonesia,” ucap Menteri Agus.

    “Beliau canangkan prioritas utama masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pada sore hari ini kita berkumpul khusus untuk mengurus masalah Ketahanan Pangan,” imbuh Menteri Agus.

    Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto (tengah) memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan di Pendopo Bupati Blora, Jateng, Sabtu (30/11/2025). (Audrey/detikcom)

    “Ada pertanyaan, ‘Kok Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan urusi Ketahanan Pangan? Jangan-jangan nanti Pak Menteri Pertanian tersinggung’. Bapak Presiden pada suatu kesempatan pernah menyampaikan kepada kita semua, bahwa TNI sekarang mengurus masalah padi, polisi ngurus jagung. Itu orang luar ada yang complain, ‘Itu TNI-Polri urusi pangan, apa urusannya?,” ungkap Menteri Agus.

    Dia lalu mengutip perkataan Presiden Prabowo, bahwa Ketahanan Pangan harus diupayakan secara gotong royong. Menteri Agus menerangkan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah memiliki kesempatan berkontribusi mewujudkan swasembada pangan.

    “Oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk menjalankan itu sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Karena keberadaan kita sesungguhnya adalah merupakan bagian yang harus bisa menyelesaikan masalah masyarakat,” pungkas Menteri Agus.

    (aud/maa)

  • Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut surat pencekalan terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Sebelumnya Victor masuk dalam list pihak yang dicekal oleh Kejagung dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016-2020. 

    Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna. “Benar terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Anang saat dihubungi, Sabtu (29/11/2025) malam.

    Anang menjelaskan penyidik memutuskan untuk mencabut pencekalan itu karena Victor dinilai kooperatif saat menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020.

    “Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” pungkasnya.

    Hanya saja, Anang belum menjelaskan nasib empat orang lain yang telah diajukan cekal oleh Kejagung dalam perkara ini.

    Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.

    Sebelumnya, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan pihaknya bakal patuh dan menghormati prosedur hukum yang berlangsung.

    Dia pun memastikan bahwa saat ini Victor Hartono masih menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Djarum. “Kami menghormati, patuh dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

  • Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat Regional 29 November 2025

    Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat Regional 29 November 2025

    Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Warga yang bermukim di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau, menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Sabtu (29/11/2025).
    Dwi menyatakan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang enggan menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) sekaligus Juru Bicara (Jubir) warga TNTN,
    Abdul Aziz
    , menanggapi pernyataan Dwi.
    “Dirjen Gakkum jangan asbun (asal bunyi). Jangan mengancam-ancam masyarakat. Kalau enggak paham aturan, jangan ngomong, jangan bikin malu Presiden Prabowo Subianto,” ucap Aziz kepada
    Kompas.com
    melalui pesan WhatsApp, Sabtu (29/11/2025) malam.
    Aziz mengungkapkan, pihaknya sudah lama meminta ruang untuk saling menghamparkan data dan fakta hukum secara akademik, tidak secara ego.
    Namun, kata Aziz, pihak Kehutanan justru lebih senang ”
    playing victim
    ” di media sosial maupun media mainstream, seolah-olah terzolimi ketimbang membuka ruang dialog.
    ”
    Kemenhut
    menjual nasib gajah yang seolah-olah masyarakatlah yang menjadi penyebab habitatnya hilang. Dan bahkan
    playing victim
    itu sudah menjurus kepada upaya memecah belah masyarakat,” kata dia.
    Aziz juga berkata bahwa pihak Kemenhut yang menjadi dalang perusak hutan di Riau.
    “Kita punya datanya. Termasuk 153.000 hektar tutupan hutan HPT (Hutan Tanaman Industri) yang diberikan izin untuk digunduli menjadi HTI,” ungkap Aziz.
    Ia menegaskan, jika memang hukum mau ditegakkan, sesungguhnya pihak Kemenhut lah yang paling bertanggung jawab membayar utang ekologis yang hilang oleh ugal-ugalannya izin-izin menghabisi tutupan hutan yang diberikan.
    Sebagaimana diketahui, Dirjen Gakkum Kehutanan Kemenhut,
    Dwi Januanto Nugroho
    , menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah berupaya merelokasi permukiman dan membebaskan lahan sawit ilegal dalam kawasan Tesso Nilo.
    Dia menegaskan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang tidak mau menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
    “Kalau nanti sifatnya pidana, ya akan proses-proses tahapan penyidikan akan ke sana (penetapan tersangka). Kalau masyarakat yang sifatnya penghidupan, yang dikaryakan dulu sebagai pekerja skemanya kesejahteraan sosial,” ungkap Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
    Menurut Dwi, sebagian besar masyarakat bersedia menyerahkan kembali lahan yang digunakan untuk rumah dan perkebunan.
    Namun, upaya relokasi sempat menghadapi penolakan oleh kelompok massa yang merusak pos TN Tesso Nilo.
    Sebagaimana diberitakan, pemerintah melalui Satgas PKH melakukan penertiban hutan di TNTN sejak beberapa bulan terakhir.
    Pemerintah meminta warga untuk relokasi mandiri, karena kawasan tersebut akan dipulihkan.
    Tanaman sawit yang ada di dalamnya dirobohkan. Namun, warga tidak sudi pergi dari lokasi begitu saja.
    Puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan TNTN menyatakan menolak relokasi.
    Warga tidak mau pergi, dengan alasan bukti batas kawasan hutan yang belum jelas.
    Warga pun meminta bukti proses pengukuhan batas kawasan tersebut.
    Warga juga tidak terima disebut sebagai merambah atau merusak hutan.
    Juru Bicara Warga TNTN, Abdul Aziz, sebelumnya juga mengatakan warga tidak berniat menghalangi penertiban kawasan hutan dan justru mendukungnya.
    Ia berharap, proses penertiban dilakukan secara berkeadilan. Sebab, masifnya perambahan hutan di kawasan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan warga.
    Warga meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Bila kelak tidak ada regulasi yang mendukung mereka bertahan, mereka menyatakan siap pergi dari TNTN.
    Upaya penertiban perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial. Misalnya, dengan melibatkan warga terdampak untuk terlibat dalam upaya pemulihan, dengan pendekatan kemitraan konservasi.
    Walhi menilai, pemerintah perlu memahami bahwa relokasi bukan sekadar pindah rumah, melainkan memastikan pekerjaan dan kebutuhan hidup warga tetap terpenuhi.
    “Meminimalkan penggunaan tindakan represif dan penegakan hukum secara selektif harus jadi suatu yang integral guna menyelesaikan persoalan ini,” kata Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan bantuan di wilayah terdampak di Sumatra hingga Aceh dengan mengerahkan total 11 helikopter. 

    Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dia mengatakan 11 helikopter terdiri dari TNI dan Basarnas yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah yang terdampak. 

    “Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menuturkan bahwa penerbangan kali ini memfokuskan penyebaran logistik terutama di daerah terdalam yang sulit diakses karena lumpuhnya jalur darat

    “Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus. Serta terus memperhatikan faktor cuaca sebagai pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” jelasnya.

    Teddy menyebut, 9 helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025. Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan dampak bencana.

    “Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025 dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ujar Teddy.

    Seluruh operasi udara, katanya, dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

    Sebelumnya pada Jumat (28/11/2025), Teddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan 4 pesawat untuk mengakomodir kebutuhan di wilayah terdampak.

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Adapun jumlah korban jiwa bertambah menjadi pada hari Jumat (29/11/2025), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (29/11/2025).

  • Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan lebih dari 526.000 paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh.

    Langkah diskresi ini diambil menyusul keputusan pemerintah daerah setempat meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sehingga alokasi logistik yang semula diperuntukkan bagi siswa dialihkan untuk penanganan darurat warga.

    Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu (29/11/2025), total terdapat 225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diaktivasi untuk misi kemanusiaan ini, terdiri dari 173 SPPG di Sumatra Utara dan 52 SPPG di Aceh.

    Kepala Kantor Regional BGN Sumatera Utara, KR Agung Kurniawan menjelaskan bahwa sebanyak 341.765 paket MBG telah disalurkan kepada warga di wilayahnya. Ratusan SPPG yang terlibat tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan konsentrasi dapur terbanyak berada di Kota Medan (51 dapur), Kabupaten Serdang Bedagai (28 dapur), dan Kabupaten Deli Serdang (27 dapur).

    “Kami laporkan bahwasanya ada pengalihan penerima manfaat dikarenakan bencana alam berupa banjir, sehingga wilayah yang terdampak sekolah diliburkan dan dialihkan kepada masyarakat terdampak,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Regional BGN Aceh Mustafa Kamal melaporkan realisasi distribusi di wilayah Serambi Mekkah mencapai 185.049 paket per Sabtu siang. Bantuan ini disebar di 11 kabupaten/kota, dengan volume penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Bireun mencapai 101.817 paket.

    Kendati demikian, Mustafa mengakui terdapat tantangan logistik yang signifikan. Sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah belum dapat terjangkau bantuan paket MBG akibat akses jaringan transportasi yang terputus total.

    “Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27, dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 paket,” kata Mustafa dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pemulihan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Guna mengatasi kendala komunikasi yang menghambat distribusi bantuan, Prabowo mengirimkan puluhan perangkat internet satelit Starlink dan genset untuk dipasang di titik-titik krusial wilayah terdampak.

    Saat ini, pemerintah fokus membuka kembali jalur transportasi dan pemulihan jaringan komunikasi agar bantuan logistik dapat tersalurkan secara merata.

  • Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Jakarta –

    Politis Partai Golkar yang juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan untuk membangun 300 ribu jembatan di pelosok sebagai akses, khususnya bagi anak-anak sekolah. Hetifah menilai langkah tersebut merupakan upaya untuk memberi rasa aman bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah.

    “Kami merasa bahwa kebijakan yang diberikan oleh Bapak Presiden, pertama meningkatkan akses secara geografis. Karena banyak memang anak-anak sekolah, termasuk waktu kita ke Papua,” ujar Hetifah kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).

    “Itu harus berjalan jauh ataupun tadi, melewati sungai-sungai yang arusnya dan mengandung jeram atau riam-riam yang deras ya, itu memang sangat tidak aman. Jadi keamanan dan kenyamanan akan menjadi prioritas kita di dalam mendorong anak-anak untuk belajar,” lanjutnya.

    Hetifah menyebut, Presiden Prabowo juga menjanjikan 60 ribu revitalisasi sekolah di tahun 2026. Dia mengatakan, memang sampai saat ini masih ada sekolah yang tidak memiliki toilet ataupun sanitasi yang baik, termasuk air bersih yang mengalir.

    Menurutnya, upaya-upaya Presiden ini merupakan bentuk pemberian rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sekolah.

    “Jadi aman secara fisik, tapi juga aman dalam arti bebas kekerasan maupun juga mudah dijangkau dan sebagainya,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Satgas tersebut ditugaskan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11). Di sela-sela sambutannya, sempat ditayangkan cuplikan video anak di pelosok yang harus melewati sungai saat menuju sekolah.

    Jika ada jembatan, itu pun tak layak dilintasi.
    Prabowo prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya pun menargetkan pembangunan 300 ribu jembatan di seluruh pelosok.

    “Saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Kita butuh membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang, Anak-anakku. Saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengerahkan mahasiswa teknik sipil untuk terjun ke desa-desa. Ia pun meminta seluruh anggota TNI di daerah ikut membangun jembatan.

    “Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob, terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” ujarnya.

    Prabowo lantas meminta para elite membuka mata, melihat kondisi di pelosok. Ia mengajak para elite tidak hanya mengusulkan teori, tapi bekerja nyata ikut membangun.

    “Jadi, hei elite-elite di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu, kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak ngenyek,” ujarnya.

    “Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang, ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Nggak apa-apa, Purbaya. Pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak, jadi masih kuat, kau,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

    Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

    “Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban,” jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

    Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

    Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

    “Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal,” jelasnya.

    Dina menuturkan bahwa penanganan bencana turut melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.

    Diketahui, per Jumat (28/11/2025) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. Di Aceh 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka.

    Kemudian di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Jumlah korban diperkirakan meningkat. Selain itu sejumlah akses darat lumpuh sehingga pemberian logistik terhambat dan diharuskan menggunakan jalur udara.