Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Prabowo Pastikan Bantuan Terus Disalurkan kepada Pengungsi Banjir di Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Prabowo menjelaskan, bantuan bagi para pengungsi dikirim tanpa henti melalui jalur darat maupun udara.
    Pengiriman logistik memanfaatkan helikopter, pesawat Hercules, hingga pesawat angkut terbaru TNI AU, A400M.
    “Kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya, kita kirim bantuan. Pemerintah bergerak cepat dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” kata Prabowo dalam cuplikan tayangan yang diunggah akun resmi Presiden RI, @presidenrepublikindonesia, dilansir dari ANTARA, Sabtu (29/11/2025).
    Dalam tayangan tersebut juga terlihat sejumlah dapur MBG di wilayah terdampak dialihfungsikan menjadi dapur umum bagi para pengungsi.
    Di antaranya, dapur MBG yang dikelola SPPG Daulat Lae-Langge dan SPPG Subulussalam di Aceh, serta SPPG Cengkeh Turi Binjai Utara di Sumatera Utara.
    Dalam video yang sama, Prabowo pada peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta juga menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
    “Mari kita senantiasa bersatu dan bergotong royong, mendoakan serta membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati,” ujar Prabowo.
    Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatera.
    Tiga wilayah terdampak yang menjadi atensi pemerintah pusat, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh.
    “Upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring dengan cuaca di wilayah terdampak saat ini mulai membaik,” kata Suharyanto secara virtual, Sabtu (19/11/2025).
    BNPB akan memprioritaskan tiga hal, antara lain operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, dan pendistribusian logistik kepada warga terdampak.
    Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan di area Sumatra Utara difokuskan ke wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
    Sementara di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, masih ada beberapa orang yang dilaporkan hilang.
    Sejalan dengan itu, pendistribusian logistik juga akan didorong, khususnya ke wilayah yang masih terisolir seperti di Tapanuli Tengah.
    Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk mendistribusikan bantuan logistik, peralatan, dan permakanan di tempat-tempat terpencil.
    Sementara itu, percepatan pendistribusian bantuan logistik ke Sibolga akan dikoordinasikan untuk dilakukan melalui jalur laut di Pelabuhan Jago-jago dengan pengerahan kapal dari TNI Angkatan Laut.
    “Guna pemulihan akses komunikasi, BNPB juga telah mendistribusikan unit-unit Starlink ke kabupaten/kota terdampak, antara lain Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan,” ujar Suharyanto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Presiden Konsisten Urusan Rakyat, Pangan, Energi

    Jakarta –

    Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto konsisten terhadap isu kerakyatan, ketahanan pangan hingga energi. Saat memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan pada kelompok tani, babinsa dan bhabinkamtibmas se-Blora, Menteri Agus mengajak para peserta membuka Kembali profil Presiden Prabowo.

    “Coba kita nanti kalau sampai di rumah kita buka kembali profil Bapak Presiden. Pada saat dia masih aktif sebagai anggota TNI, kemudian beliau saat purna, kemudian saat sekarang, apa yang beda? Nggak ada yang beda,” ujar Menteri Agus kepada ribuan peserta di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/11/2025).

    Menteri Agus mengatakan cita-cita Presiden Prabowo selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu program prioritas Presiden Prabowo sejak awal menjabat, lanjut Menteri Agus, focus pada ketahanan pangan dan energi.

    “Beliau konsisten kalau orientasinya urusan masalah rakyat, mensejahterakan rakyat, urusan pangan, urusan energi ini, beliau tidak pernah berubah, dan itu konsisten beliau sampaikan hingga beliau saat ini memimpin kita, memimpin Republik Indonesia,” ucap Menteri Agus.

    “Beliau canangkan prioritas utama masalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pada sore hari ini kita berkumpul khusus untuk mengurus masalah Ketahanan Pangan,” imbuh Menteri Agus.

    Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto (tengah) memberikan pembekalan soal Ketahanan Pangan di Pendopo Bupati Blora, Jateng, Sabtu (30/11/2025). (Audrey/detikcom)

    “Ada pertanyaan, ‘Kok Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan urusi Ketahanan Pangan? Jangan-jangan nanti Pak Menteri Pertanian tersinggung’. Bapak Presiden pada suatu kesempatan pernah menyampaikan kepada kita semua, bahwa TNI sekarang mengurus masalah padi, polisi ngurus jagung. Itu orang luar ada yang complain, ‘Itu TNI-Polri urusi pangan, apa urusannya?,” ungkap Menteri Agus.

    Dia lalu mengutip perkataan Presiden Prabowo, bahwa Ketahanan Pangan harus diupayakan secara gotong royong. Menteri Agus menerangkan kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga daerah memiliki kesempatan berkontribusi mewujudkan swasembada pangan.

    “Oleh karena itu kita semua punya tanggung jawab untuk menjalankan itu sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Karena keberadaan kita sesungguhnya adalah merupakan bagian yang harus bisa menyelesaikan masalah masyarakat,” pungkas Menteri Agus.

    (aud/maa)

  • Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Resmi! Kejagung Cabut Surat Pencekalan Bos Djarum Victor Hartono

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencabut surat pencekalan terhadap Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono.

    Sebelumnya Victor masuk dalam list pihak yang dicekal oleh Kejagung dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait perpajakan tahun 2016-2020. 

    Kabar tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna. “Benar terhadap yang bersangkutan telah dimintakan pencabutan oleh penyidik,” ujar Anang saat dihubungi, Sabtu (29/11/2025) malam.

    Anang menjelaskan penyidik memutuskan untuk mencabut pencekalan itu karena Victor dinilai kooperatif saat menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020.

    “Dikarenakan menurut penyidik yang bersangkutan kooperatif,” pungkasnya.

    Hanya saja, Anang belum menjelaskan nasib empat orang lain yang telah diajukan cekal oleh Kejagung dalam perkara ini.

    Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.

    Sebelumnya, Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan pihaknya bakal patuh dan menghormati prosedur hukum yang berlangsung.

    Dia pun memastikan bahwa saat ini Victor Hartono masih menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Djarum. “Kami menghormati, patuh dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).

  • Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat Regional 29 November 2025

    Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat Regional 29 November 2025

    Warga Tesso Nilo Melawan: Dirjen Gakkum Kemenhut Jangan Ancam Masyarakat
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Warga yang bermukim di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau, menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, Sabtu (29/11/2025).
    Dwi menyatakan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang enggan menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Masyarakat untuk Marwah Riau (KOMMARI) sekaligus Juru Bicara (Jubir) warga TNTN,
    Abdul Aziz
    , menanggapi pernyataan Dwi.
    “Dirjen Gakkum jangan asbun (asal bunyi). Jangan mengancam-ancam masyarakat. Kalau enggak paham aturan, jangan ngomong, jangan bikin malu Presiden Prabowo Subianto,” ucap Aziz kepada
    Kompas.com
    melalui pesan WhatsApp, Sabtu (29/11/2025) malam.
    Aziz mengungkapkan, pihaknya sudah lama meminta ruang untuk saling menghamparkan data dan fakta hukum secara akademik, tidak secara ego.
    Namun, kata Aziz, pihak Kehutanan justru lebih senang ”
    playing victim
    ” di media sosial maupun media mainstream, seolah-olah terzolimi ketimbang membuka ruang dialog.
    ”
    Kemenhut
    menjual nasib gajah yang seolah-olah masyarakatlah yang menjadi penyebab habitatnya hilang. Dan bahkan
    playing victim
    itu sudah menjurus kepada upaya memecah belah masyarakat,” kata dia.
    Aziz juga berkata bahwa pihak Kemenhut yang menjadi dalang perusak hutan di Riau.
    “Kita punya datanya. Termasuk 153.000 hektar tutupan hutan HPT (Hutan Tanaman Industri) yang diberikan izin untuk digunduli menjadi HTI,” ungkap Aziz.
    Ia menegaskan, jika memang hukum mau ditegakkan, sesungguhnya pihak Kemenhut lah yang paling bertanggung jawab membayar utang ekologis yang hilang oleh ugal-ugalannya izin-izin menghabisi tutupan hutan yang diberikan.
    Sebagaimana diketahui, Dirjen Gakkum Kehutanan Kemenhut,
    Dwi Januanto Nugroho
    , menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah berupaya merelokasi permukiman dan membebaskan lahan sawit ilegal dalam kawasan Tesso Nilo.
    Dia menegaskan bahwa pihaknya tak segan mempidanakan pihak yang tidak mau menyerahkan lahan perkebunan di TNTN.
    “Kalau nanti sifatnya pidana, ya akan proses-proses tahapan penyidikan akan ke sana (penetapan tersangka). Kalau masyarakat yang sifatnya penghidupan, yang dikaryakan dulu sebagai pekerja skemanya kesejahteraan sosial,” ungkap Dwi ditemui di kantornya, Jumat (28/11/2025).
    Menurut Dwi, sebagian besar masyarakat bersedia menyerahkan kembali lahan yang digunakan untuk rumah dan perkebunan.
    Namun, upaya relokasi sempat menghadapi penolakan oleh kelompok massa yang merusak pos TN Tesso Nilo.
    Sebagaimana diberitakan, pemerintah melalui Satgas PKH melakukan penertiban hutan di TNTN sejak beberapa bulan terakhir.
    Pemerintah meminta warga untuk relokasi mandiri, karena kawasan tersebut akan dipulihkan.
    Tanaman sawit yang ada di dalamnya dirobohkan. Namun, warga tidak sudi pergi dari lokasi begitu saja.
    Puluhan ribu warga yang tinggal di kawasan TNTN menyatakan menolak relokasi.
    Warga tidak mau pergi, dengan alasan bukti batas kawasan hutan yang belum jelas.
    Warga pun meminta bukti proses pengukuhan batas kawasan tersebut.
    Warga juga tidak terima disebut sebagai merambah atau merusak hutan.
    Juru Bicara Warga TNTN, Abdul Aziz, sebelumnya juga mengatakan warga tidak berniat menghalangi penertiban kawasan hutan dan justru mendukungnya.
    Ia berharap, proses penertiban dilakukan secara berkeadilan. Sebab, masifnya perambahan hutan di kawasan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan warga.
    Warga meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh. Bila kelak tidak ada regulasi yang mendukung mereka bertahan, mereka menyatakan siap pergi dari TNTN.
    Upaya penertiban perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial. Misalnya, dengan melibatkan warga terdampak untuk terlibat dalam upaya pemulihan, dengan pendekatan kemitraan konservasi.
    Walhi menilai, pemerintah perlu memahami bahwa relokasi bukan sekadar pindah rumah, melainkan memastikan pekerjaan dan kebutuhan hidup warga tetap terpenuhi.
    “Meminimalkan penggunaan tindakan represif dan penegakan hukum secara selektif harus jadi suatu yang integral guna menyelesaikan persoalan ini,” kata Eko Yunanda, Manajer Pengorganisasian dan Akselerasi Wilayah Kelola Rakyat Walhi Riau.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Pemerintah Kirim 11 Helikopter Sebar Logistik Tangani Bencana di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan bantuan di wilayah terdampak di Sumatra hingga Aceh dengan mengerahkan total 11 helikopter. 

    Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dia mengatakan 11 helikopter terdiri dari TNI dan Basarnas yang diterbangkan langsung dari Jakarta ke wilayah yang terdampak. 

    “Sampai dengan hari ini, pemerintah telah mengirimkan total 11 helikopter TNI dan Basarnas dari Jakarta ke lokasi daerah terdampak bencana,” kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menuturkan bahwa penerbangan kali ini memfokuskan penyebaran logistik terutama di daerah terdalam yang sulit diakses karena lumpuhnya jalur darat

    “Helikopter-helikopter ini terbang di lokasi sekitar bencana untuk terus-menerus mendistribusikan logistik, terutama di daerah terdalam serta di daerah yang jalur daratnya terputus. Serta terus memperhatikan faktor cuaca sebagai pertimbangan utama dalam upaya penanganan bencana ini,” jelasnya.

    Teddy menyebut, 9 helikopter telah berada di lokasi sejak 26 November 2025. Helikopter tersebut secara simultan menjalankan operasi distribusi bantuan serta pemantauan dampak bencana.

    “Sembilan helikopter sudah berada di lokasi sejak tanggal 26 November 2025 dan dua helikopter tambahan telah terbang ke Aceh dari Jakarta pagi ini,” ujar Teddy.

    Seluruh operasi udara, katanya, dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kondisi cuaca sebagai pertimbangan utama.

    Sebelumnya pada Jumat (28/11/2025), Teddy menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan 4 pesawat untuk mengakomodir kebutuhan di wilayah terdampak.

    Pengiriman dilakukan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, yang sejak hari pertama bencana telah memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat mengirim bantuan ke lapangan.

    “Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Teddy dalam keterangan persnya kepada awak media usai pengiriman bantuan.

    Adapun jumlah korban jiwa bertambah menjadi pada hari Jumat (29/11/2025), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang.

    Korban tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan 6 orang, Kota Padang Sidempuan 1 orang, serta Pakpak Barat 2 orang. Mandailing Natal tidak melaporkan korban jiwa.

    “Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (29/11/2025).

  • Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Sekolah Diliburkan, BGN Alihkan 526.000 MBG ke Korban Banjir Sumut-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan lebih dari 526.000 paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra Utara (Sumut) dan Aceh.

    Langkah diskresi ini diambil menyusul keputusan pemerintah daerah setempat meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang terdampak bencana, sehingga alokasi logistik yang semula diperuntukkan bagi siswa dialihkan untuk penanganan darurat warga.

    Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu (29/11/2025), total terdapat 225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diaktivasi untuk misi kemanusiaan ini, terdiri dari 173 SPPG di Sumatra Utara dan 52 SPPG di Aceh.

    Kepala Kantor Regional BGN Sumatera Utara, KR Agung Kurniawan menjelaskan bahwa sebanyak 341.765 paket MBG telah disalurkan kepada warga di wilayahnya. Ratusan SPPG yang terlibat tersebar di 12 kabupaten/kota, dengan konsentrasi dapur terbanyak berada di Kota Medan (51 dapur), Kabupaten Serdang Bedagai (28 dapur), dan Kabupaten Deli Serdang (27 dapur).

    “Kami laporkan bahwasanya ada pengalihan penerima manfaat dikarenakan bencana alam berupa banjir, sehingga wilayah yang terdampak sekolah diliburkan dan dialihkan kepada masyarakat terdampak,” ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Sementara itu, Kepala Regional BGN Aceh Mustafa Kamal melaporkan realisasi distribusi di wilayah Serambi Mekkah mencapai 185.049 paket per Sabtu siang. Bantuan ini disebar di 11 kabupaten/kota, dengan volume penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Bireun mencapai 101.817 paket.

    Kendati demikian, Mustafa mengakui terdapat tantangan logistik yang signifikan. Sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah belum dapat terjangkau bantuan paket MBG akibat akses jaringan transportasi yang terputus total.

    “Dari 11 kabupaten/kota yang terdampak banjir terdapat 52 SPPG yang beroperasi. Total paket MBG yang didistribusikan pada tanggal 26, 27, dan 28 November ini kepada korban banjir sebanyak 185.049 paket,” kata Mustafa dalam keterangannya, Sabtu (29/11/2025).

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung kepada kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pemulihan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Guna mengatasi kendala komunikasi yang menghambat distribusi bantuan, Prabowo mengirimkan puluhan perangkat internet satelit Starlink dan genset untuk dipasang di titik-titik krusial wilayah terdampak.

    Saat ini, pemerintah fokus membuka kembali jalur transportasi dan pemulihan jaringan komunikasi agar bantuan logistik dapat tersalurkan secara merata.

  • Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Komisi X DPR Dukung Prabowo Bangun 300 Ribu Jembatan, Singgung Keamanan Siswa

    Jakarta –

    Politis Partai Golkar yang juga Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan untuk membangun 300 ribu jembatan di pelosok sebagai akses, khususnya bagi anak-anak sekolah. Hetifah menilai langkah tersebut merupakan upaya untuk memberi rasa aman bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah.

    “Kami merasa bahwa kebijakan yang diberikan oleh Bapak Presiden, pertama meningkatkan akses secara geografis. Karena banyak memang anak-anak sekolah, termasuk waktu kita ke Papua,” ujar Hetifah kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2025).

    “Itu harus berjalan jauh ataupun tadi, melewati sungai-sungai yang arusnya dan mengandung jeram atau riam-riam yang deras ya, itu memang sangat tidak aman. Jadi keamanan dan kenyamanan akan menjadi prioritas kita di dalam mendorong anak-anak untuk belajar,” lanjutnya.

    Hetifah menyebut, Presiden Prabowo juga menjanjikan 60 ribu revitalisasi sekolah di tahun 2026. Dia mengatakan, memang sampai saat ini masih ada sekolah yang tidak memiliki toilet ataupun sanitasi yang baik, termasuk air bersih yang mengalir.

    Menurutnya, upaya-upaya Presiden ini merupakan bentuk pemberian rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sekolah.

    “Jadi aman secara fisik, tapi juga aman dalam arti bebas kekerasan maupun juga mudah dijangkau dan sebagainya,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Satgas tersebut ditugaskan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11). Di sela-sela sambutannya, sempat ditayangkan cuplikan video anak di pelosok yang harus melewati sungai saat menuju sekolah.

    Jika ada jembatan, itu pun tak layak dilintasi.
    Prabowo prihatin dengan kondisi tersebut. Pihaknya pun menargetkan pembangunan 300 ribu jembatan di seluruh pelosok.

    “Saya sudah bentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan. Kita butuh membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok-pelosok yang terpencil. Ada yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang, Anak-anakku. Saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengerahkan mahasiswa teknik sipil untuk terjun ke desa-desa. Ia pun meminta seluruh anggota TNI di daerah ikut membangun jembatan.

    “Saya juga minta polisi juga turun. Saya minta itu kompi-kompi Brimob, terjunkan, bantu rakyat di desa-desa untuk atasi ini. Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” ujarnya.

    Prabowo lantas meminta para elite membuka mata, melihat kondisi di pelosok. Ia mengajak para elite tidak hanya mengusulkan teori, tapi bekerja nyata ikut membangun.

    “Jadi, hei elite-elite di Jakarta, hei kelompok orang pinter, lihat rakyatmu, kita atasi itu tidak dengan wacana, tidak dengan teori, tidak dengan gagasan, tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak ngenyek,” ujarnya.

    “Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata. Dan tiap jembatan bagaimanapun butuh sumber daya, butuh uang, ini sedang tambah lagi pusing Purbaya. Nggak apa-apa, Purbaya. Pusingmu mulia untuk rakyat. Aku lihat kau belum botak, jadi masih kuat, kau,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (maa/maa)

  • Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bencana Sumatra-Aceh, Prabowo Didesak Terapkan Status Bencana Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi Lembaga Perempuan dan Kelompok Rentan Terdampak Banjir Sumatra mendesak Presiden Prabowo Subianto menerapkan status bencana nasional di Sumatra dan Aceh.

    Koordinator Perempuan Sumatra (Permampu) Medan, Dina Lumbantobing, sebagai bagian dari koalisi tersebut, mengatakan penanganan bencana di Sumtra dan Aceh masih tergolong lambat sedangkan korban terus berjatuhan.

    “Kami mendesak Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Nasional untuk segera menetapkan bencana di tiga provinsi di Pulau Sumatra ini sebagai Bencana Nasional. Tanpa penetapan status tersebut, mobilisasi bantuan lintas daerah, pengerahan sumber daya, dan dukungan anggaran berisiko terus berjalan lambat, parsial, dan tidak sebanding dengan skala kerusakan serta jumlah korban,” jelas Dina dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Melalui penetapan bencana nasional, penanganan di wilayah yang terdampak dan koordinasi lintas sektor berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah didesak mengevakuasi wilayah yang terisolasi dengan mengerahkan alat-alat evakuasi yang memadai.

    Dina menyampaikan, kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil menjadi prioritas utama dalam penanganan ini dengan memberikan logistik yang memadai.

    Pemerintah juga diminta segera memenuhi kebutuhan pokok seperti air bersih, popok, pakaian, hingga makanan. Pendistribusian ini, kata Dina, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

    “Pemerintah perlu membuka data terkini secara berkala mengenai jumlah korban, sebaran pengungsi, jenis bantuan yang telah didistribusikan, dan penggunaan anggaran bencana. Transparansi ini penting untuk mencegah tumpang tindih bantuan dan memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal,” jelasnya.

    Dina menuturkan bahwa penanganan bencana turut melibatkan organisasi perempuan dan kelompok masyarakat sipil lokal sebagai mitra setara dalam asesmen kebutuhan, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka panjang.

    Diketahui, per Jumat (28/11/2025) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengungkapkan ada 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang dan 12 luka-luka akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh dan Sumatra Barat. 

    Dia menyebut, bencana yang terjadi di Sumatra Utara terdapat 216 korban meninggal dunia dan 42, orang hilang. Di Aceh 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan 8 luka-luka.

    Kemudian di Sumatra Barat, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan 4 luka-luka. Jumlah korban diperkirakan meningkat. Selain itu sejumlah akses darat lumpuh sehingga pemberian logistik terhambat dan diharuskan menggunakan jalur udara.

  • Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Pemkot Tangsel Jadi yang Terbaik Digitalisasi Daerah di Kawasan Jawa-Bali

    Jakarta –

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih predikat terbaik pertama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 untuk wilayah Jawa-Bali.

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem digital yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Penghargaan TP2DD ini adalah bukti bahwa transformasi digital kita berjalan nyata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan agar layanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Benyamin dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Penghargaan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia dan menteri lainnnya.Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11).

    Kota Tangerang Selatan dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam transformasi digital daerah, berdasarkan penilaian komprehensif terhadap aspek proses, output, dan outcome. Mulai dari pelaksanaan High Level Meeting, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga implementasi penuh transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

    Sepanjang 2024-2025, TP2DD Kota Tangsel telah melaksanakan 6 High Level Meeting dan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur melalui bimtek di PKN STAN, termasuk analitika data pajak, pemeriksaan pajak daerah, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI).

    Digitalisasi didukung penguatan infrastruktur seperti relokasi fiber optik ke bawah tanah, penyediaan WiFi publik berbasis IPv6, serta optimalisasi SIPD yang terintegrasi dengan SP2D Online.

    Benyamin menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ekosistem digital di Tangerang Selatan.

    Pemerintah Kota Tangerang Selatan bahkan telah mengimplementasikan 100 persen transaksi non-tunai untuk seluruh penerimaan pajak daerah, retribusi, serta belanja daerah sejak 2024.

    Transformasi ini turut mendorong peningkatan pendapatan. Penerimaan pajak daerah Kota Tangsel naik dari Rp1,91 triliun pada 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada 2024. Capaian tersebut ditunjang oleh penggunaan kanal pembayaran digital yang semakin luas, kerja sama intensif dengan Bank Pembangunan Daerah, serta pemutakhiran data perpajakan yang berkelanjutan.

    Benyamin juga menegaskan bahwa digitalisasi fiskal dan administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal daerah.

    “Dengan penerimaan pajak dan retribusi yang sudah 100 persen non-tunai serta peningkatan pendapatan yang signifikan, Kota Tangsel semakin siap menuju tata kelola pemerintahan modern berbasis data dan teknologi,” tambahnya.

    Pemerintah Kota Tangsel telah menyusun Roadmap ETPD 2025-2029 untuk memastikan pengembangan digitalisasi berjalan berkelanjutan.

    Langkah ini mencakup integrasi data perpajakan, perluasan kanal pembayaran digital, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

    Benyamin menegaskan bahwa komitmen Kota Tangsel terhadap digitalisasi akan terus diperkuat.

    “Penghargaan ini bukan garis akhir. Ini justru menjadi pemacu bagi kami untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat,” kata dia.

    (prf/ega)

  • AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera Nasional 29 November 2025

    AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera Nasional 29 November 2025

    AHY Kerahkan Alat Berat untuk Evakuasi Korban dan Salurkan Bantuan Logistik di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, alat-alat berat tengah diturunkan untuk mengevakuasi korban banjir dan longsor di Pulau Sumatera.
    Alat berat itu juga digunakan untuk menyalurkan
    bantuan logistik
    karena banyak jalan yang terputus akibat banjir.
    Menurut AHY, penyelamatan manusia dan bantuan logistik adalah hal yang paling utama untuk dilakukan segera.
    “Kita ingin memastikan penyelamatan manusia yang pertama,
    medical evacuation
    , tapi juga drop logistik karena banyak sekali yang terputus. Kami dalam konteks dukungan alat-alat berat,” kata AHY di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (29/11/2025).
    AHY menyampaikan, kementerian yang berada di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki tugas salah satunya untuk men-deploy dan mengirim alat berat.
    Begitu pun memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak akibat
    bencana alam
    tersebut.
    Fungsi ini, kata AHY, dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Di bawah Kementerian PU, itu ada tugas dan fungsi untuk men-deploy, mengirimkan alat-alat berat untuk membantu dengan cepat longsor ataupun banjir, sekaligus juga memperbaiki fasilitas yang memang vital, yang esensial,” jelas dia.
    Lebih lanjut, AHY menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto mengikuti perkembangan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara setiap waktu.
    Ia pun mengaku berduka atas musibah yang telah terjadi hingga memakan korban jiwa.
    “Hari ini kita tahu kita sangat berduka atas korban jiwa dan masih ada yang belum ditemukan. Mari kita terus dukung dan doakan agar tim di lapangan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin,” jelas AHY.
    Sebagai informasi, sejumlah wilayah dilanda banjir dan tanah longsor.
    Banjir tersebut melanda Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang memicu
    banjir dan longsor
    di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Di sisi lain, ada pula dugaan pembalakan liar karena kayu gelondongan yang ditemukan turut hanyut dalam banjir.
    Sejauh ini, pemerintah sudah mengirim 11 helikopter yang mengangkut bantuan dari Jakarta menuju wilayah bencana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.