Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menhut Dorong Restorasi Tesso Nilo Dipercepat, Fokus Pulihkan Habitat Gajah Sumatera

    Menhut Dorong Restorasi Tesso Nilo Dipercepat, Fokus Pulihkan Habitat Gajah Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, pihaknya terus melakukan penanaman kembali sebagai upaya dari proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Menurut dia, restorasi ini dilakukan juga bertujuan agar habitat Gajah Sumatera tidak diganggu. 

    “Proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo terus dilakukan. Kita terus bekerja untuk memastikan domang dan kawan-kawan rumahnya tidak diganggu dan mereka bisa hidup di alam bebas,” ujar Raja di Taman Nasional Tesso Nilo, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025). 

    Raja mengatakan, berdasarkan laporan Wamenhut Rohmat Marzuki, restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31 ribu hektare, yang nantinya akan berkembang menjadi 80 ribu hektar di Taman Nasional Tesso Nilo. 

    “Insya Allah sesegera mungkin sudah dimulai, Pak Wamen kemarin sudah 3 minggu yang lalu sudah memulai proses restorasi kawasan Tesso Nilo, rencananya 511 hektar, kemarin saya juga insyallah sudah ada komitmen 7 ribuan lagi yang akan ditanam. Insya Allah di 31 ribu ini dulu nih yang kita restorasi jadi fokus utama, nanti pelan-pelan bisa ke 80 ribuan Taman Nasional seperti yang ada di SK terakhir,” tegas Raja. 

    Raja menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengembalikan Tesso Nilo sebagai habitat Gajah Sumatera. Raja menyebut dirinya mengetahui adanya resistensi dari masyakat, namun persoalan yang terjadi di Tesso Nilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul.

    “Kita tahu bahwa problem yang terjadi di Tesso Nilo ini bukan kejadian, bukan problem, yang muncul satu atau dua tahun belakangan ini sudah terjadi puluhan tahun. Karena itu dari sekitar 5 bulan lalu Pak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Satgas PKH untuk mengembalikan Tesso Nilo ini menjadi Taman Nasional yang menjadi habitat Gajah Sumatera,” tutur dia.

     

  • Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    Usai Banjir Kepung Sumatera, Pengambilan Kayu Hutan Kembali Terjadi, Susi Pudjiastuti Ingatkan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, Susi Pudjiastuti punya pesan untuk Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan dari Susi Pudjiastusi ini terkait bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

    Susi menyampaikan pesannya ini melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

    Ia meminta agar Presiden Prabowo melakukan investigasi terkait kerugian negara.

    Kerugian negara yang dimaksud terkait berapa banyak pendapatan negara yang masuk dari industri kayu seperti ini.

    Karena dari beberapa video yang beredar terkait banjir yang terjadi banyak kayu yang terpotong hanyut terbawa arus.

    Belum lagi, sebuah truk yang sedang jalan kedapatan oleh warga mengangkut kayu yang diduga dari hutan di Sibolga.

    “Pak Presiden @prabowo investigasi berapa banyak pendapatan negara yg dr industri kayu seperti ini,” tulisnya dikutip Minggu (30/11/2025).

    Aktivis lingkungan meyakini penggundulan hutan yang makin marak sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

    Karena itu, Susi berpesan ke Presiden Prabowo agar hal seperti ini bisa dihentikan dan diberi tindakan tegas.

    “Hentikan segera bila ternyata pendapatan negara dari industri penebangan kayu tidak seimbang dengan kerugian negara & rakyatnya ketika terjadi bencana seperti ini,” tuturnya.

    Sebelumnya, bencana alam menimpa beberapa daerah di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera.

    Mulai dari bencana alam seperti banjir hingga longsor menimpa beberapa daerah tersebut.

    Daerah yang terdampak di antaranya adalah wilayah Aceh (Langkat), Sumatra Utara (Medan, Sibolga, Tapanuli), Sumatra Barat, dan wilayah lainnya.

  • Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

    Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

    “Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

    Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

    Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

    “Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

    Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

    “Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

  • KAI Terima 35 Trainset Baru dari INKA untuk Perkuat Layanan Nataru

    KAI Terima 35 Trainset Baru dari INKA untuk Perkuat Layanan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menerima 35 rangkaian atau trainset Stainless Steel New Generation (SSNG) produksi PT Industri Kereta Api (INKA).  

    Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan, hingga November 2025, seluruh 35 trainset telah hadir, terdiri dari 612 unit kereta penumpang, kereta makan, dan kereta pembangkit. 

    Kehadiran sarana baru ini juga dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan KAI sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi proyeksi lonjakan permintaan pada masa Nataru.

    “Kehadiran 35 trainset baru ini memperkuat kesiapan operasional kami. Sarana yang lebih modern dan andal ini kami hadirkan agar pelanggan merasakan kualitas layanan yang lebih baik selama masa Nataru,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (30/11/2025). 

    Rangkaian SSNG hadir dalam kelas Eksekutif dan Ekonomi dengan peningkatan desain interior, fasilitas pendukung, serta teknologi pengoperasian. 

    Bobby menjelaskan, trainset ke-34 direncanakan menjadi pengganti sarana untuk KA Turangga dan KA Argo Wilis sehingga kualitas layanan pada rute jarak jauh favorit pelanggan tetap terjaga selama masa libur akhir tahun.

    Kesiapan sarana tersebut selaras dengan proyeksi kenaikan mobilitas. Tahun ini KAI Group menyediakan 49.635.448 tempat duduk, meningkat 8,9% dibanding tahun sebelumnya, serta mengoperasikan 40.493 perjalanan kereta api. 

    Untuk memberi lebih banyak pilihan perjalanan, KAI menambah 54 perjalanan KA Antarkota per hari pada lintas dengan kebutuhan tertinggi.

    Hingga Sabtu (29/11) pukul 09.00, pemesanan tiket Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menunjukkan perkembangan positif. Dari total kapasitas 3.506.104 tempat duduk, sebanyak 715.950 tiket telah terjual atau 20,4%. Minat pelanggan juga terlihat pada program tiket diskon 30%. 

    Dari 1.509.080 tempat duduk yang tersedia, 243.057 tiket telah dipesan atau 16,3%. Tren ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan kereta api seiring mendekatnya masa libur akhir tahun.

    Adapun, Vice President Corporate Communications KAI Anne Purba menambahkan, kereta ini berbeda dengan rencana pemerintah untuk menambah 30 rangkaian kereta baru, sebagaimana Presiden Prabowo Subianto umumkan pada awal November lalu. 

    Sebanyak 30 rangkaian kereta baru tersebut, diperuntukkan untuk mengurai kepadatan penumpang KRL Jabodetabek, utamanya pada jam sibuk atau rush hour.

  • Polda Riau Turunkan 2 Ekskavator Bantu Evakuasi Bencana di Sumbar

    Polda Riau Turunkan 2 Ekskavator Bantu Evakuasi Bencana di Sumbar

    Agam –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau memberikan dukungan personel untuk memperkuat penanganan bencana di Nagari Selaras Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dua unit ekskavator dikerahkan ke lokasi untuk membantu pencarian korban longsor.

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan dukungan personel dan peralatan ini merupakan langkah percepatan dalam penanganan bencana, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Yang kita back up baik itu baik personel, juga peralatan untuk membantu evakuasi termasuk 2 ekskavator yang sudah sampai di sini,” kata Irjen Pol Herry Heryawan, di lokasi, Minggu (30/11/2025).

    Sebagai wilayah yang terdekat ke Sumatera Barat, Polda Riau telah berada di lokasi sejak Sabtu (29/11). Kehadiran Polda Riau di lokasi tersebut merupakan bentuk respons cepat dalam penanganan bencana.

    “Kami atas arahan pimpinan Pak Kapolri, kita melakukan back up di 3 provinsi yang terdampak. Karena wilayah Riau dekat dengan Sumbar dan butuh respons cepat kita datang,” katanya.

    Di samping bantuan logistik dan peralatan, Polda Riau juga mengirimkan pasukan ke wilayah Sumatera Barat. Sebanyak 390 personel Polda Riau dikerahkan ke lokasi untuk membantu pencarian korban.

    Polda Riau mengirimkan personel BKO untuk membantu pencarian korban longsor dan banjir bandang di Sumbar, Minggu (30/11/2025). Foto: dok. Polda Riau

    Beri Trauma Healing

    Polda Riau juga mengirimkan psikolog untuk memperkuat upaya pemulihan trauma (trauma healing) korban bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Puluhan psikolog dari beberapa kampus di Riau akan dikirim untuk misi kemanusiaan ke lokasi bencana.

    Kapolda menyampaikan bahwa selain bantuan logistik untuk sehari-hari, dukungan kesehatan mental sangat krusial untuk membantu mempercepat pemulihan psikis para korban yang terdampak bencana. Polda Riau sendiri melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) telah mengirimkan 6 psikolog ke lokasi bencana, pada Sabtu (29/11) kemarin.

    “Selain bantuan yang bisa digunakan untuk sehari-hari, juga ada kemarin sudah mengirimkan 6 psikolog untuk mengirimkan trauma healing,” imbuhnya.

    Keterlibatan puluhan psikolog dari kampus ini melengkapi enam personel psikologi Polri yang telah lebih dulu diberangkatkan, memperkuat kapasitas tim Riau dalam memberikan dukungan mentalitas kepada masyarakat dan juga para petugas yang bertugas di lokasi bencana.

    Pengiriman 30-an psikolog yang didukung berbagai kampus di Riau ini menunjukkan sinergi kuat antara institusi kepolisian dan akademisi dalam misi kemanusiaan. Puluhan tenaga ahli ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penyintas bencana yang membutuhkan pendampingan mental pasca-trauma.

    (mea/knv)

  • Respons Prabowo Soal Desakan Status Bencana Nasional Banjir Sumatera

    Respons Prabowo Soal Desakan Status Bencana Nasional Banjir Sumatera

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait desakan status darurat bencana nasional untuk banjir di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebelum memutuskan penerapan status darurat bencana nasional. 

    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Prabowo dikutip dari Antara. 

    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Ia memastikan bahwa pemantauan di lapangan berjalan intensif untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah.

    Ia menekankan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan darurat melalui berbagai jalur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.
     

    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo.

    Diketahui, desakan untuk menetapkan status darurat bencana nasional semakin menguat. Dorongan tersebut datang dari anggota DPR RI Komisi V dan VIII, perwakilan sejumlah partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI). Mereka menilai bahwa skala bencana di Sumatra telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.

    Meski pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, pihak-pihak tersebut menilai bahwa status bencana nasional dibutuhkan untuk membuka akses bantuan yang lebih luas, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi penanganan di tingkat pusat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait desakan status darurat bencana nasional untuk banjir di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebelum memutuskan penerapan status darurat bencana nasional. 
     
    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Prabowo dikutip dari Antara. 
     
    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Ia memastikan bahwa pemantauan di lapangan berjalan intensif untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah.

    Ia menekankan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan darurat melalui berbagai jalur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.
     

     
    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo.
     
    Diketahui, desakan untuk menetapkan status darurat bencana nasional semakin menguat. Dorongan tersebut datang dari anggota DPR RI Komisi V dan VIII, perwakilan sejumlah partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI). Mereka menilai bahwa skala bencana di Sumatra telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.
     
    Meski pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, pihak-pihak tersebut menilai bahwa status bencana nasional dibutuhkan untuk membuka akses bantuan yang lebih luas, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi penanganan di tingkat pusat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh berharap bantuan makanan dan logistik lainnya dapat dipercepat terutama di daerah terisolir.

    Lima hari pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bantuan memang berangsur didistribusikan oleh pemerintah.

    Kendati demikian, pasokan logistik yang dikirim pemerintah sejauh ini belum seluruhnya diterima oleh para korban terdampak.

    Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, banjir memang berangsur surut sejak kemarin. Meski demikian, sebagian rumah warga sama sekali tidak dapat ditempati. Pasokan logistik juga sangat dibutuhkan segera.

    Salah seorang warga di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Shaivannur M. Yusuf menceritakan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kelangkaan air bersih, makanan dan pakaian.

    “Jangankan air minum, air sumur saja tidak ada. Leuhop (lumpur) semua,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Akibatnya, rumah keluarganya tidak dapat ditempati lagi karena nyaris tertimbun lumpur. Hari ini, dia berencana untuk mengevakuasi keluarganya ke Banda Aceh.

    Selain bantuan logistik, kata dia, masyarakat juga harus menghadapi kendala jaringan listrik dan internet. Dia juga mendorong pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.

    “Harapannya, untuk bisa mempercepat rehabilitasi pascabanjir bandang ini. Harusnya ini bencana nasional. Di pesisir pantai timur Aceh sudah putus akses jalan. Masyarakat tidak ada tempat tinggal, mengungsi saja tidak ada tempat. Rumah-rumah 90% tidak layak tepati lagi. Sudah lumpur setengah bangunan rata-rata” katanya.

    Sementara itu, salah seorang jurnalis yang melakukan peliputan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Zuhri Noviandi mengatakan bahwa sejauh perjalanan yang ditempuhnya bersama media lain dari Banda Aceh hingga ke Bireuen, bantuan logistik masih minim.

    “Belum terlihat mobilisasi khusus truk dan kendaraan lain yang membawa logistik. Begitu juga hasil wawancara warga, keluhan pertama bantuan makanan masih sangat minim,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital per 26 November 2025 mencatat bahwa setidaknya 799 site transmisi mengalami gangguan di Aceh. Sementara di Sumatra Utara 495 site terdampak dan 16 site di Sumatra Barat.

    Khusus di Aceh, beberapa daerah dengan persentase dampak signifikan adalah Pidie Jaya 52 site atau 55,91% dari total site di wilayah itu, Bireuen 136 site (44,10%), Banda Aceh 126 site (38,30%), Aceh Barat Daya 29 site (36,71%) dan Nagan Raya 33 site atau setara 32,67% dari total.

    Laporan Korban Jiwa

    Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat di Provinsi Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    “Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

    Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

    BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

    Selain itu, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga juga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

    Desak Status Bencana Nasional

    Di sisi lain, Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

    Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

    “For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

    “For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.

  • Gas Bumi Aman Digunakan untuk Rumah Tangga, Begini Cara Deteksi Jika Ada Kebocoran

    Gas Bumi Aman Digunakan untuk Rumah Tangga, Begini Cara Deteksi Jika Ada Kebocoran

    Sebelumnya, gas bumi mengambil peran penting dalam mendukung ketahanan energi, dalam mendukung visit pemerintaha Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini menginjak satu tahun pertama.

    Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto, mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina, mengoptimalkan pasokan gas bumi dari bumi Indonesia dan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menjaga keandalan layanan gas bumi untuk seluruh sektor, agar dapat memperkuat swasembada energi nasional.

    “Maka PGN juga terus menjalin sinergi yang intensif dengan pemerintah Untuk keberlanjutan layanan gas bumi sekaligus mendorong manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat,” kata Arief, Senin (27/10/2025).

    Dalam menyediakan gas bumi, PGN menjakau seluruh lapisan, dikalangan masyarakat tedapat layanan jargas untuk rumah tangga. Saat ini, PGN telah melayani lebih dari 814 ribu rumah tangga di berbagai wilayah di Indonesia. Jargas memberikan manfaat langsung berupa energi yang praktis, aman, tersedia 24/7 dan ramah lingkungan serta energimendukung program pengurangan subsidi yang sedang dicanangkan pemerintah.

    “PGN siap gotong royong dalam mengembangkan jargas secara masif,” jelas Arief.

    PGN juga memperluas layanan melalui skema beyond pipeline seperti CNG dan LNG. Di beberapa lokasi, PGN tengah mendorong ekosistem CNG seperti Bandung, Batam dan Medan, di mana PGN menghadirkan energi yang lebih sustainable bagi sektor ritel dan transportasi.

     

  • Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

    “Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.

    Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

    Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

    Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

    “Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.

    Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

    Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

  • Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Mendagri Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Soroti Kerusakan Infrastruktur Publik yang Harus Segera Dipulihkan

    Liputan6.com, Pidie Jaya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025). Dalam kunjungan itu, Mendagri turut memberi perhatian khusus pada infrastruktur publik yang rusak serta percepatan pemulihan jaringan listrik.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda wilayah tersebut. Ia memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bergerak cepat menangani dampak bencana, termasuk pemenuhan kebutuhan warga dan perbaikan jaringan listrik yang menjadi salah satu prioritas.

    Ia menjelaskan telah meninjau sejumlah area yang terdampak, termasuk lokasi pengungsian serta infrastruktur yang rusak. Salah satunya adalah jembatan nasional yang terputus di Kabupaten Pidie Jaya. Jembatan tersebut menjadi penghubung antara Aceh dan Medan. Di sekitar jembatan tersebut juga terjadi longsor.

    “Kita kali ini datang ke titik ini (jembatan nasional yang terputus) karena ini adalah infrastruktur yang sangat penting, yaitu jembatan nasional, jalan nasional yang menghubungkan Banda Aceh ke Medan, dan kita lihat kondisi jembatan dalam keadaan roboh, terputus. Kemudian juga kiri-kanan terjadi longsor,” ujar Mendagri.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan transportasi dari Banda Aceh menuju Medan dan sebaliknya. Selain berdampak terhadap mobilitas masyarakat, kondisi ini juga menghambat distribusi barang.

    “Kita berharap dengan semua kekuatan yang ada, yang sudah dikerahkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi, kemudian pemerintah pusat, semuanya akan bergerak cepat untuk bisa memulihkan situasi dan juga membantu para korban yang terdampak,” harapnya.

    Perbesar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Mendagri juga meminta kepala daerah mendata jembatan-jembatan yang rusak, terutama yang banyak dimanfaatkan siswa menuju sekolah. Data tersebut dibutuhkan sebagai acuan pemerintah dalam melakukan perbaikan. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap jembatan yang menjadi akses para siswa menuju sekolah.

    Sementara itu, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyampaikan apresiasi kepada Mendagri dan jajaran pemerintah yang telah hadir dan memberikan dukungan langsung. Ia menegaskan bahwa situasi di lapangan membutuhkan percepatan penanganan, terutama pada Jembatan Meureudu yang menjadi bagian jalur lintas nasional.

    “Ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat supaya ini bisa langsung ditangani karena juga akan mempengaruhi kepada perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

    Perbesar

    Mendagri menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025)…. Selengkapnya

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat kepada para pengungsi. Bantuan tersebut di antaranya air mineral, susu bayi, pakaian, hingga perlengkapan salat. Mendagri juga berdialog dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

     

    (*)