Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    MenPAN-RB Ajak ASN Perkuat Solidaritas, Siaga, & Ketahanan Hadapi Bencana

    Jakarta –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat maupun pemerintah daerah untuk memperkuat solidaritas.

    Selain itu, Rini juga mengajak ASN untuk mendukung penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan sejumlah wilayah lainnya.

    “Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Pimpinan instansi juga diminta untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengoordinasikan bantuan yang dihimpun di instansi masing-masing agar penyalurannya dapat lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Rini menegaskan ASN yang berada di wilayah terdampak diberikan pengecualian atas ketentuan kehadiran dan penyesuaian kinerja, sesuai kondisi di lapangan. Pimpinan instansi diminta mengutamakan keselamatan pegawai, melakukan pendataan cepat ASN terdampak, serta menyiapkan pengaturan kerja yang fleksibel.

    Pada saat yang sama, ASN di daerah sekitar wilayah bencana maupun dari Kementerian/Lembaga terkait didorong untuk dapat dimobilisasi mendukung penanganan darurat dan pemulihan (recovery) sesuai koordinasi pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Menteri Rini juga meminta unit pelayanan publik di seluruh daerah, khususnya yang rawan bencana, untuk menyiapkan dan mengaktifkan SOP pelayanan darurat, termasuk rencana kesinambungan layanan (continuity plan), agar pelayanan dasar tetap berjalan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Hal ini termasuk perlakuan khusus nantinya ketika bencana sudah mulai teratasi, seperti misalnya kemudahan penggantian dokumen administrasi kependudukan yang hilang, rusak atau ⁠pelayanan prioritas bagi warga yang memerlukan akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial akibat dampak bencana.

    “Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,” tutur Rini.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa serta mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

    (prf/ega)

  • Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera Nasional 30 November 2025

    Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera Nasional 30 November 2025

    Kapolri Perintahkan Polisi Terjun ke Daerah Terisolasi akibat Bencana Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar para polisi masuk ke wilayah yang terisolir akibat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Sigit menyebutkan, bantuan operasi ini dilakukan setelah dirinya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Jajaran
    Polri
    , tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir,” ujar Sigit dalam jumpa pers di Posko
    Bencana Sumatera
    Utara, Minggu (30/11/2025) malam.
    Selain itu, Sigit menyampaikan Polri turut menurunkan sarana prasarana, baik pesawat, helikopter, maupun kapal.
    Dia mengatakan, seluruh sarana prasarana Polri dikerahkan untuk membantu mengirim logistik yang diperlukan masyarakat.
    “Utamanya di wilayah yang terputus, yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara,” kata Sigit.
    “Kemudian jalur laut juga kita berikan bantuan, sehingga seluruh kekuatan yang ada, baik dari polda maupun mabes, kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini,” imbuh dia.
    Sementara itu, Sigit mengungkapkan Polri akan menggelar Operasi Aman Nusa dalam menghadapi bencana di Sumatera.
    Dia memastikan personel dan sarana prasarana Polri dikerahkan untuk membantu ketiga wilayah tersebut.
    “Dan mungkin kita juga akan gelar Operasi Aman Nusa, terkait kebutuhan personel, kebutuhan dukungan bantuan peralatan, sarana prasarana, dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa bantu di tiga wilayah, Aceh, Sumbar, dan Sumut,” ujar
    Kapolri
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo Nasional 30 November 2025

    Wamentan Sudaryono: Petani Harus Suarakan Kebenaran Kebijakan Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal itu disampaikan dalam Gala Dinner Tani Merdeka yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/11/25) malam.
    Wamentan
    Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mengungkapkan, dalam setahun pemerintah telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat posisi
    petani
    , memperbaiki tata kelola pangan, serta menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional.
    “Selama setahun pemerintahan Pak Prabowo, sudah begitu banyak kebijakan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Pupuk dicukupkan, distribusi diperbaiki, harga diturunkan, irigasi direvitalisasi, hingga berbagai instruksi Presiden dikeluarkan demi memperkuat sektor pangan,” kata Wamentan Sudaryono.
    Wamentan Sudaryono menambahkan, bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh memperkuat sektor pertanian melalui berbagai kebijakan konkret yang langsung menyentuh kebutuhan petani.
    Pertama, terkait pupuk, Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah memenuhi kembali kuota pupuk bersubsidi yang selama ini kurang.
    Distribusinya pun dibenahi dari sistem yang berbelit menjadi lebih sederhana sehingga lebih cepat sampai ke petani. Bahkan, harga pupuk resmi tercatat turun hingga 20 persen dalam beberapa minggu terakhir.
    Kedua, pemerintah juga melakukan revitalisasi total terhadap sistem irigasi nasional. Selama ini kewenangan perbaikan irigasi terpecah antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga banyak saluran tidak dapat ditangani.
    “Kini, Presiden Prabowo menerbitkan instruksi yang membuka penuh seluruh kewenangan yakni pemerintah pusat boleh memperbaiki semua jenis irigasi, provinsi dapat turun langsung, dan kabupaten juga dapat menangani tanpa hambatan birokrasi,” tutur Sudaryono yang juga merupakan putra dari seorang petani asal Kabupaten Grobogan Jawa Tengah itu.
    “Kalau bupati tidak perbaiki, Presiden yang perbaiki. Begitu pula provinsi. Maka sekarang hampir seluruh irigasi di Indonesia masuk tahap revitalisasi,” tambah Sudaryono.
    Ketiga, Sudaryono mengatakan fokus besar Presiden Prabowo pada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Ia menyampaikan bahwa Presiden memiliki cara yang jelas dalam memajukan pangan nasional.
    “Kalau pupuk lancar, air lancar, produksi naik, maka petani sejahtera. Sesederhana itu,” tegas Sudaryono yang juga Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia.
    Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan yang benar harus diperjuangkan. Ia meminta para anggota Tani Merdeka untuk tidak diam ketika kebijakan yang baik diserang oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
    “Kalau menurut Anda kebijakan Presiden ini sudah benar, maka Anda harus bersuara. Jangan sampai orang yang benci bersuara lebih keras daripada petani yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.
    Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi jajaran Forkopimda Jawa Tengah, tokoh masyarakat, serta struktur Tani Merdeka yang hadir hingga tingkat desa. Ia menyebut Tani Merdeka sebagai gerakan besar yang lahir dari akar rumput petani.
    “Tani Merdeka merupakan gerakan akar rumput yang memang berangkat dari kelompok tani di lapangan. Karakter mereka keras di luar tapi penuh kepedulian di dalam,” Sudaryono.
    Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah merupakan provinsi muda dengan energi besar dan kontribusi kuat terhadap produksi pangan nasional.
    Jateng tercatat surplus beras dan jagung, serta mendominasi berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah.
    “Capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif dan menjadi dasar untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif, memperkuat pengendalian inflasi, serta menarik investasi besar ke Jawa Tengah,” kata Luthfi.
    Ia juga menyoroti menurunnya minat pemuda desa untuk terjun ke sektor pertanian. Untuk itu, ia mendorong pembentukan SK Kecamatan Berdaya di setiap kabupaten/kota sebagai wadah penguatan program Petani Merdeka dan pengembangan petani milenial.
    “Kita ingin para pemuda kembali ke desa sebagai petani modern, bukan menjauhi pertanian seperti generasi sebelumnya. Program-program pertanian akan terus kita siapkan dan perkaya agar benar-benar menarik bagi anak muda,” tutup Luthfi yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Tengah itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi RI menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga optimistis bahwa tahun 2026 kondisi akan jauh lebih cerah.

    Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan para pengusaha, ekonom, dan korps diplomatik dalam acara Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025. Forum tersebut membahas tantangan dan strategi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang terus berkembang.

    “Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian (RI) masih dalam situasi yang baik-baik saja,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Ia memaparkan sejumlah indikator yang menopang optimisme tersebut, antara lain mencakup perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang tetap berada pada zona ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.

    Nilai tukar dan inflasi juga berada pada rentang yang terkendali. Sementara itu, realisasi investasi sudah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun.

    “Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.

    Selain stabilitas ekonomi, ia juga menyoroti penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan menuju aksesi OECD.

    Airlangga menambahkan bahwa Indonesia turut mendorong transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS lintas negara. Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural lewat deregulasi dan kemudahan perizinan.

    Pemerintah telah menerapkan mekanisme service level agreement dalam proses perizinan dan memperkuat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas kementerian. Di sisi lain, agenda energi hijau juga menjadi prioritas, antara lain melalui pengembangan Green Super Grid, fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.

    (shc/kil)

  • Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Pemerintah Kerahkan 11 Helikopter untuk Distribusi Bantuan Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

    Hingga Jumat (29/11/2025), sebanyak 11 helikopter milik TNI dan Basarnas telah diterjunkan ke wilayah terdampak untuk mempercepat distribusi bantuan logistik.

    Menurut keterangan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, 9 helikopter sudah berada di lokasi sejak 26 November, sedangkan 2 helikopter tambahan diterbangkan dari Jakarta ke Aceh pada Jumat pagi.

    Helikopter-helikopter ini difokuskan untuk menjangkau daerah yang sulit diakses melalui jalur darat akibat longsor. Selain itu, tim yang bertugas terus memperhatikan kondisi cuaca ekstrem sebagai pertimbangan utama dalam penanganan bencana.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat sejak hari pertama bencana. Langkah-langkah darurat termasuk evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak harus segera dilakukan.

    “Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan melalui jalur darat dan udara, serta terus mendukung kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Prabowo melalui akun Instagram resmi Presiden RI.

    Presiden juga menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya gotong royong dalam memulihkan kehidupan masyarakat dan menormalkan kembali wilayah terdampak.

    “Mari kita senantiasa bersatu, bergotong royong, dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Semoga masa sulit ini dapat segera kita lewati,” ujarnya.

  • Maman Ungkap Arahan Prabowo soal Thrifting: Aktivitas Pedagang Harus Lanjut

    Maman Ungkap Arahan Prabowo soal Thrifting: Aktivitas Pedagang Harus Lanjut

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang penanganan pedagang barang bekas (thrifting). Hal ini menyusul rencana pemerintah menertibkan serbuan barang bekas impor, termasuk pakaian.

    Maman mengatakan Prabowo telah memberikan arahan agar aktivitas ekonomi pedagang tetap berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari rumusan kebijakan yang tidak mematikan usaha para pelaku thrifting, namun tetap menghormati aturan yang berlaku.

    “Menurut saya kita bisa duduk bareng ini langkah positif. Makanya karena arahan dari Pak Presiden adalah bahwa aktivitas perdagangan, para pedagang-pedagang itu harus melanjut,” ujar Maman usai melakukan sidak di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Sementara itu, terkait rencana pedagang thrifting menjual produk lokal, Maman menyebut butuh proses dan tidak bisa serentak dilakukan.

    “Kami kan juga dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi (produk lokal). Tetapi kan substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja. Ini kan butuh proses, step by step, step by step. Karena kenapa tadi, kita sepakat nggak? Bahwa ada kepentingan aktivitas perdagangan ekonomi yang harus diselamatkan dari teman-teman perdagangan ini,” terang Maman.

    Maman menilai pemerintah tidak bisa mengambil keputusan secara gegabah terkait penanganan terkait pedagang thrifting tanpa mempertimbangkan dampaknya. Untuk itu, ia menilai cek kondisi di lapangan menjadi penting sebelum menentukan keputusan.

    “Dan saya melihatnya juga kita nggak bisa gegabah kan langsung mengambil langkah A, langkah B, langkah C. Pokoknya kepentingan saya adalah pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya,” tambah Maman.

    “Nanti kita akan cari formulasi terbaik. Formulasi yang bisa mengakomodasi semua kepentingan pedagang maupun aturan lain,” imbuh ia.

    Terkait aspirasi sejumlah pedagang dan asosiasi yang meminta pemerintah membuka kuota khusus untuk barang bekas impor, Maman menyebut hal itu masih berupa usulan. Pemerintah belum memutuskan apakah mekanisme kuota akan mempertimbangkan.

    “Memang ada aspirasi dari teman-teman asosiasi. Kenapa tidak dibuka kuota atau disiapkan aturan lainnya. Itu aspirasi ya. Nah ini yang nanti akan kita pertimbangkan. Dan itu akan kita rumuskan yang terbaik,” terang ia.

    (rea/kil)

  • Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Selain Pasar Senen, Menteri UMKM Sidak Pusat Thrifting di Bandung hingga Bali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bakal memeriksa aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung hingga Bali.

    Maman menyampaikan hal tersebut usai meninjau aktivitas thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Minggu (30/11/2025). Menurutnya, hal ini dilakukan di tengah polemik larangan impor balpres baju bekas yang dinilai merugikan para pedagang.

    “Saya dengar di Bandung juga ada [pusat thrifting], kita akan ke sana juga. Di Bali juga ada, kita akan lihat. Saya yakin di Medan juga pasti ada. Kita akan lihat kondisi riilnya seperti apa,” kata Maman kepada wartawan.

    Dia lantas berujar bahwa peninjauan langsung dan duduk bersama pedagang ini merupakan langkah awal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil terkait perdagangan pakaian bekas impor.

    Maman menegaskan bahwa praktik perdagangan produk pakaian impor bekas dinyatakan ilegal berdasarkan aturan yang berlaku.

    Namun, dia menyebut telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pedagang pakaian bekas ini harus tetap berlanjut, selagi pemerintah mengupayakan adanya jalan tengah.

    “Dan ini kan [pedagang thrifting] bagian dari anak bangsa juga, bagian dari rakyat Indonesia juga, sehingga menurut saya harus kita pikirkan solusi dan jalan tengahnya segera,” tutur Maman.

    Ketika ditanya perihal opsi regulasi yang akan ditetapkan, Maman belum dapat memberikan gambaran. Menurutnya, permasalahan pakaian impor bekas ini bukan hanya ranah Kementerian UMKM, melainkan juga sejumlah lembaga lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Rapimnas Kadin 2025: Fokus Penguatan Industri Kreatif dan Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 pada 1–2 Desember 2025 di Jakarta. Tema acara tahun ini adalah Kadin Gotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pihaknya akan fokus pada penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui penguatan industri kreatif. Menurut dia, sektor ini memiliki potensi besar dalam penciptaan nilai tambah dan peluang kerja.

    Dia menilai industri kreatif telah menunjukkan bukti kuat lewat karya lokal yang mampu menarik jutaan penonton di dalam negeri.

    “Teman-teman Jumbo meraih lebih dari 10 juta penonton. Bagi saya sangat mengagetkan, karena biasanya kita [hanya] bicara mengenai kartun luar negeri seperti Disney, Nickledeon,” kata Anindya dalam acara Parallel Session Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kadin Indonesia di Jakarta pada Minggu (30/11/2025).

    Dia menambahkan, film Agak Laen yang mencapai 1 juta penonton hanya dalam tiga hari penayangan memperlihatkan besarnya kekuatan pasar dan peluang perkembangan industri kreatif nasional. Anindya juga menekankan pentingnya penguatan intellectual property (IP) sebagai salah satu fondasi pertumbuhan industri kreatif Indonesia.

    Dia berharap upaya pemerintah dalam diplomasi regional di forum internasional seperti Association of Southeast Asian Nations (Asean), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Brazil, Russia, India, China, South Africa (BRICS), dan Group of Twenty (G20) dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempromosikan karya kreatif Indonesia.

    “Ini bisa sama-sama kita sosialisasikan,” katanya.

    Anindya menegaskan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah akan terus mendukung kebijakan nasional, termasuk inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pihaknya percaya keberhasilan pemerintah akan berdampak pada keberhasilan dunia usaha dan perekonomian. Dia menyebutkan Kadin telah berkontribusi dalam sejumlah program besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Selain itu, Kadin juga aktif memfasilitasi tenaga kerja migran. 

    “Kami juga ribuan bahkan puluhan ribu hasilnya kita sudah membuat, mengorganisir untuk bisa mengirim keluar negeri tapi bukan saja tenaga kerja domestik,” tambahnya.

    Menutup paparannya, Anindya mengatakan Rapimnas 2025 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong Indonesia naik kelas.

    “Marilah sama-sama kita dukung industri kreatif, dan saya yakin kalau bersama, kita bisa. Dan terakhir, kita nih fokus kepada Indonesia Inc, incorporated. Jadi artinya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha untuk supaya naik kelas,” tutupnya.

    Dalam Rapimnas 2025, Kadin juga menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu antara Kadin Indonesia dengan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI’56) serta dengan Asosiasi Komik Seluruh Indonesia (AKSI).

    Kerja sama ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, terutama dalam pengembangan konten dan kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) nasional.

  • Polri Terjunkan Bantuan Lewat “Airdrop” ke Tiga Desa Terisolasi Banjir di Sumut Nasional 30 November 2025

    Polri Terjunkan Bantuan Lewat “Airdrop” ke Tiga Desa Terisolasi Banjir di Sumut Nasional 30 November 2025

    Polri Terjunkan Bantuan Lewat “Airdrop” ke Tiga Desa Terisolasi Banjir di Sumut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempercepat penanganan bencana banjir di Sumatera Utara dengan menyalurkan bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan helikopter pada Minggu (30/11/2025).
    Wakil Asisten Operasi Kapolri (Waastamaops) Irjen Pol Laksana menyatakan bahwa
    Polri
    bergerak cepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam kondisi darurat.
    “Bantuan dijatuhkan ke tiga desa yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah,” kata Laksana dalam keterangan tertulis, Minggu.
    Upaya ini merupakan lanjutan operasi pendistribusian bantuan yang dilakukan Mabes Polri sehari sebelumnya, Sabtu (29/11/2025), dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe.
    Dalam operasi tersebut, Polri mengerahkan dukungan udara dan logistik untuk membantu wilayah terdampak di Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat.
    Fasilitas udara dimaksimalkan guna mempercepat pengiriman ke daerah yang sulit dijangkau.
    Laksana mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari bahan makanan, alat komunikasi, genset, hingga peralatan SAR dan medis.
    Pengiriman dilakukan bertahap, baik dari Mabes Polri maupun polda sekitar yang tidak terdampak.
    Dengan akses darat yang masih terputus di sejumlah wilayah Taput dan Tapteng serta cuaca yang berubah-ubah, metode
    airdrop
    menjadi opsi paling efektif untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu.
    Melalui helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya.
    Polri memastikan pendistribusian bantuan akan terus dilakukan, baik melalui udara maupun jalur alternatif, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan suplai secara merata.
    Selain untuk warga, sebagian bantuan juga ditujukan untuk mendukung operasional kepolisian yang tengah melakukan evakuasi dan penanganan bencana di lapangan.
    Diketahui, sejumlah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tengah dilanda bencana banjir dan longsor.
    Hingga Sabtu (29/11/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 303 orang meninggal dunia dan 279 orang hilang akibat bencana ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Perlukah Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra?

    Bisnis.com, JAKARTA — Di beberapa wilayah Sumatera akhir November ini, air datang bukan hanya sebagai hujan tetapi berubah menjadi penghapus jalan, pemutus jembatan, dan pemisah antara rumah dengan penghuninya.

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meninggalkan jejak runtuhan, cerita kehilangan, dan jaringan logistik yang porak-poranda.

    Berdasarkan laporan BNPB pada Minggu (30/11/2025), korban meninggal di Provinsi Sumatera Utara pada hari ketiga usai penetapan status tanggap darurat bencana dan jumlah orang yang tewas sudah mencapai 166 orang.

    Selain itu, 143 orang lainnya statusnya masih dinyatakan hilang. Daftar wilayah terdampak bencana terbesar di Sumut adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

    Sementara itu, Di Aceh, korban meninggal berdasarkan laporan BNPB terbaru sudah mencapai 47 orang. 51 warga dinyatakan hilang dan 8 mengalami luka-luka. Adapun, jumlah pengungsi di Aceh mencapai 48.887 dengan titik lokasi pengungsian berada di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Di sisi lain, korban meninggal di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan data BNBP mencapai angka 90 orang dengan status lainnya 85 warga masih dinyatakan hilang dan 10 lainnya luka-luka. Korban paling banyak berasal dari Kabupaten Agam.

    Sedangkan jumlah pengungsi di Sumatera Barat adalah 11.820 Kepala Keluarga atau sekitar 77.918 jiwa. Titik lokasi pengungsian berada di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, Sumbar, mencatat warga yang mengungsi di wilayahnya adalah sebanyak 4.000 orang.

    Di tengah situasi tersebut, publik mulai mempertanyakan perlukah pemerintah menetapkan status “darurat bencana nasional”? Pertanyaan ini muncul seiring luasnya dampak bencana Sumatra yang melibatkan ribuan pengungsi, puluhan infrastruktur rusak, dan rantai logistik yang terganggu.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah terus memantau dan mengirim bantuan secara berkelanjutan. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. 

    “Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus,” ujarnya.

    Daerah
    Meninggal Dunia
    Orang Hilang

    DI Aceh
    47 orang
    51 orang

    Sumatra Utara
    166 orang
    143 orang

    Sumatra Barat
    90 orang
    85 orang

    Total
    303 orang
    276 orang

    Sumber: BNPB, per 30 November 2025

    Terkait kemungkinan penetapan status darurat bencana nasional, Prabowo mengatakan pemerintah masih melakukan pemantauan intensif sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    “Nanti kami monitor terus,” katanya singkat.

    Meski begitu, Kepala negara memastikan bahwa di tengah upaya cepat pemerintah, tetapi saat ini kondisi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari akses yang terputus hingga cuaca yang tidak menentu. Dia mengatakan bahwa pemberian bantuan ke daerah bencana alam sangat berat. Sebab, akses banyak terputus.

    “Memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” imbuhnya.

    Oleh sebab itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana.

    Prabowo mengatakan bahwa kerusakan lingkungan di Sumatra telah memicu adanya banjir bandang, saat cuaca ekstrem di sebagian besar Pulau tersebut.

    “Pemerintah bergerak cepat, kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” ucapnya, Jumat (28/11/2025).

    Sebelumnya, Presiden Ke-8 RI memerintahkan percepatan penanganan tanggap darurat sejak hari pertama terjadi bencana alam di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Bantuan yang disalurkan bagi korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah memastikan seluruh unsur bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem yang berdampak luas di sejumlah wilayah.

    “Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami Tim BNPB langsung bergerak dibantu TNI-Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian terus makanan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya.

    Menurut Pratikno, pengiriman bantuan mendesak kembali dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Pemerintah menekankan pentingnya peralatan prioritas untuk mendukung efisiensi operasi tanggap darurat.

    “Tadi di disampaikan oleh Pak Seskab, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Tim PU [Pekerjaan Umum] juga bergerak, karena beberapa lokasi titik itu putus, mulai dari tanah longsor, kemudian jalan yang tertimbun, dan lain-lain, itu juga sudah bergerak,” kata Pratikno.

    Menurut Pratikno, fenomena cuaca ekstrem yang terjadi dipicu Siklon Tropis Senyar yang berdampak luas di sejumlah wilayah. Pemerintah telah mengaktivasi operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi hujan di daratan.

    “Perlu kita ketahui, ini adalah Siklon Tropis Senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun, oleh karena itu kami juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan dibawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyampaikan bahwa pemerintah mewaspadai potensi Siklon Tropis Koto yang berada di utara. Meski diharapkan tidak memasuki wilayah Indonesia, seluruh elemen diminta memperkuat kewaspadaan dan menjaga kesiapsiagaan.

    “Dan kemudian kami juga mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di utara. Kami masih waspada, kami harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi, kami butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya,” kata Pratikno.