Xcloud.id

Tag: Muhammad Ali

  • Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Politik kemarin, kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Rabu (22/1), mulai dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya telah membuat berbagai kebijakan prorakyat hingga pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi disepakati pada 6 Februari.

    Berikut sejumlah berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. 100 hari kerja, Presiden tegaskan kebijakan pemerintah prorakyat

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau sekitar 100 hari pertama masa kerja, pemerintahannya membuat berbagai kebijakan yang prorakyat.

    Presiden pun berterima kasih kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang telah bekerja keras membuktikan hasil kerjanya untuk rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pakar dorong pertemuan Prabowo-Megawati jadi rekonsiliasi politik

    Pakar Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin mendorong rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari rekonsiliasi politik.

    “Pileg dan pilpres sudah berlalu. Saatnya membangun komunikasi politik yang sehat dengan semua kekuatan politik yang ada,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu (22/1).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Menko PMK ungkap isi kesepakatan damai di Kemdiktisaintek

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengungkap isi kesepakatan damai antara pimpinan dan perwakilan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah keduanya bertemu dan berdialog.

    Pratikno menjelaskan bahwa dua pihak sepakat untuk tak melanjutkan masalah yang semula menjadi alasan sejumlah pegawai Kemdiktisaintek berunjuk rasa di kantor kementerian.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. 1.500 personel gabungan bongkar pagar laut di Tangerang

    Sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu (22/1).

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. DPR setujui kepala daerah tak bersengketa dilantik Presiden 6 Februari

    Komisi II DPR RI menyetujui agar seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan oleh Presiden itu baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL pimpin upacara peringatan Hari Dharma Samudera di KRI Radjiman Wedyodiningrat-992

    KSAL pimpin upacara peringatan Hari Dharma Samudera di KRI Radjiman Wedyodiningrat-992

    Rabu, 15 Januari 2025 12:37 WIB

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menabur bunga pada upacara peringatan Hari Dharma Samudera 2025 di atas KRI Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992 di perairan teluk Jakarta, Rabu (15/1/2025). Peringatan Hari Dharma Samudera bertema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional dan Moderen itu menjadi momen refleksi bagi seluruh komponen bangsa khususnya TNI Angkatan Laut untuk memperkuat karakter maritim, menjaga tradisi perjuangan di laut, serta memupuk semangat juang dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (tengah) memimpin upacara peringatan Hari Dharma Samudera 2025 di atas KRI Radjiman Wedyodiningrat (RJW)-992 di perairan teluk Jakarta, Rabu (15/1/2025). Peringatan Hari Dharma Samudera bertema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional dan Moderen itu menjadi momen refleksi bagi seluruh komponen bangsa khususnya TNI Angkatan Laut untuk memperkuat karakter maritim, menjaga tradisi perjuangan di laut, serta memupuk semangat juang dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

  • DPR RI harap permasalahan pagar laut Tangerang segera diselesaikan

    DPR RI harap permasalahan pagar laut Tangerang segera diselesaikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPR RI harap permasalahan pagar laut Tangerang segera diselesaikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 21:22 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Haryadi berharap permasalahan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, bisa diselesaikan secara tepat dan adil.

    “Ini adalah milik kita semua, jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kapling tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” kata Titiek Soeharto di Tangerang, Rabu.

    Ia mengatakan, dalam permasalahan ini pihaknya akan terus mengawal dan memantau terkait pengembangan penanganan kasus tersebut.

    Selain itu, jajarannya juga akan mengecek kebenaran dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang itu.

    “Hari ini saya beserta beberapa pimpinan Komisi IV melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan,” ujarnya.

    Komisi IV DPR, saat ini sudah menjadwalkan untuk memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka menindaklanjuti persoalan pagar laut.

    “Dan yang sangat mengganggu nelayan. Karena, aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu ini,” ucapnya.

    Titiek menegaskan, pagar laut tersebut akan dicabut dan bakal segera dituntaskan dengan bantu TNI AL. Oleh karenanya, kegiatan ini pun turut diapresiasi dirinya sebagai pimpinan Komisi IV DPR RI.

    “Ini adalah milik kita semua, jadi yang melanggar hukum, mengkapling-kapling tanpa izin tentunya kami dari DPR terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,” tegas dia.

    Sebelumnya, sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan telah melakukan pembongkaran pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Rabu pagi.

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Upaya pembongkaran itu, nantinya dilakukan hingga berakhir di pesisir pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan bahwa proses pembongkaran pagar laut ini akan dilakukan secara bertahap.

    “Untuk pelaksanaan pembukaan pagar hari ini, dilaksanakan di Tanjung Pasir. Dan nanti ada dua spot yang akan kita laksanakan. Nah, spot pertama adalah di sini (Tanjung Pasir), kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo,” jelasnya.

    Tahapan pembongkaran kedua ini, sedikitnya melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI AL, KKP dan nelayan. Dimana, kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.

    Sementara itu, berdasarkan pantauan di lokasi pembongkaran pagar terlihat ratusan personel TNI dan nelayan tampak melangsungkan pencabutan pagar bambu dengan ketinggian 6 meter.

    Tiga kapal khusus TNI AL seperti jenis Ranpur Amfibi LVT diterjunkan untuk membantu tahapan pembongkaran pagar laut tersebut.

    Sumber : Antara

  • DKP Banten nyatakan pemagaran laut di Tangerang ilegal

    DKP Banten nyatakan pemagaran laut di Tangerang ilegal

    Kita sama-sama menyatakan, bahwa setelah digali lebih lanjut, ini ilegal

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menyatakan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang merupakan kegiatan ilegal.

    “Kita sama-sama menyatakan, bahwa setelah digali lebih lanjut, ini ilegal,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Eli mengatakan kawasan yang diklaim dengan pagar laut tidak berizin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKP) menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Kemudian tidak memiliki analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup. Serta tidak ada sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga dianggap ilegal.

    “Maka kita pun sikapnya sama, Kabupaten, Provinsi, sama sikapnya bahwa kegiatan pagar laut ini ilegal,” ujar Eli menegaskan.

    Terkait pagar laut tersebut, Eli mengatakan pihaknya mendapat informasi tersebut dari nelayan sekitar pertengahan Agustus.

    Kemudian pihaknya mengecek ke lapangan, dan melaksanakan investigasi sebanyak empat kali. Hasil investigasi tersebut disampaikan ke pemerintah pusat.

    DKP Banten membantah pihaknya kecolongan terkait pagar laut tersebut, karena sejak awal pihaknya berkoordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di tingkat Kabupaten Tangerang hingga Provinsi Banten.

    Oleh karenanya, Eli mengatakan pagar laut tersebut tidak berarti bersifat misterius.

    “Yang misterius sampai saat ini adalah siapa pelakunya di balik ini, dan apa motifnya. Itu yang sedang diinvestigasi oleh kementerian,” ujar dia.

    Sebanyak 1.500 personel dari jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu.

    Proses pembongkaran pagar laut tersebut, langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Haryadi dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 09.55 WIB.

    Wilayah pembongkaran itu, nantinya dilakukan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif dan Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP Mulai Bongkar Pagar Laut, Libatkan 2.500 Personel

    KKP Mulai Bongkar Pagar Laut, Libatkan 2.500 Personel

    Jakarta, FORTUNE –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI AL dan instansi maritim lainnya membongkar Pagar Laut di Tangerang, Banten, Rabu (22/1) siang ini. Pembongkaran pagar bambu tersebut melibatkan lebih dari 2.500 personel gabungan.

    “Hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, kita mulai pembongkaran pagar laut ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangannya, Rabu (22/1) seusai meninjau kegiatan pembongkaran pagar laut di Pos AL Tanjung Pasir, Tangerang.

    Trenggono menerangkan, pembongkaran pagar laut ini bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat nelayan yang terganggu aktivitasnya karena pagar laut tersebut. Meski dilakukan pembongkaran, Trenggono memastikan proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengetahui siapa pemasang pagar sepanjang 30,16 km itu.

    Kemudian, dia mengatakan bahwa KKP juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Banten.

    “Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses, dan kemudian nanti kami juga akan melaporkan kepada mitra kerja kami di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat RI) Komisi 4,” ungkap Trenggono.

    Kerahkan lebih dari 280 armada

    Adapun, lanjut dia, sebanyak 280 lebih armada sudah diturunkan untuk membongkar pagar yang membentang di 16 desa tersebut. Pihaknya sendiri menurunkan 11 armada meliputi kapal pengawas, URC, tugboat, RIB, serta sea rider bersama 460 personel.

    Selain KKP dan TNI AL, pembongkaran melibatkan Pemda Banten, Polairud, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan masyarakat nelayan.

    Metode pembongkaran pagar bambu

    Pembongkaran pagar bambu ini dilakukan dengan cara menarik pagar menggunakan tali dari boat-boat yang dikerahkan.

    Menurut Trenggono, metode tersebut membuat bagian bawah pagar ikut tercabut, sehingga tak menyisakan batang bambu di dasar lautan. Proses pembongkaran pagar ini diperkirakan memakan waktu maksimal 10 hari.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengapresiasi sinergi aparat pemerintah bersama nelayan untuk membongkar pagar laut di Tangerang.

    Dia bersama sejumlah anggota Komisi IV DPR pun turut menyaksikan pembongkaran pagar laut menggunakan kapal TNI AL bersama Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, Kepala Bakamla Laksamana Madya Irvansyah, hingga Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komjen Fadli Imran.

    “Laut ini bukan milik perorangan atau korporasi, laut milik kita semua. Jadi yang mengkaveling-kaveling tanpa izin, tentu kami dari Komisi IV DPR minta ini segera diselesaikan,” tegas Titiek.

    Adapun KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh pembongkaran pagar laut sampai tuntas. Menurut dia, pembongkaran merupakan wujud sinergi instansi maritim dalam menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

  • Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    Naik Tank Amfibi, Titiek Soeharto Turun Gunung Tinjau Pembongkaran Pagar Laut Tangerang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto turun langsung memantau pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (22/1/2025).

    Titiek bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menaiki tank amfibi jenis LVT-7. Ada dua kendaraan tempur LVT yang diturunkan.

    Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono dan Wamen KKP Didit Herdiawan.

    Petugas targetkan pencabutan pagar laut sampai 5 Km hari ini. Dan akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya telah dicabut sepanjang 2,2 kilometer saat pencabutan pada 18 Januari lalu.

    Titek meminta agar pelaku pemagaran laut diusut tuntas dan menuntut biaya ganti rugi dalam proses pembongkaran yang menggunakan biaya.

    “Saya berharap siapa yang menanam, kan pakai uang yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita (bisa) tuntut mereka harus ganti,” kata Titiek.

    Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan, pagar laut itu telah bersertifikat.

    Terdapat 263 bidang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB). Rinciannya, milik PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, milik PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Lalu 9 bidang atas nama perorangan dan 17 bidang yang memiliki surat hak milik (SHM).

    “263 bidang dalam bentuk SHGB. Atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang,” ungkap Nusron Wahid, belum lama ini. (*)

  • Nelayan Pilih Rugi Tak Melaut Bantu TNI Bongkar Pagar Laut Tangerang: Kerahkan 200-300 Kapal – Halaman all

    Nelayan Pilih Rugi Tak Melaut Bantu TNI Bongkar Pagar Laut Tangerang: Kerahkan 200-300 Kapal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan lebih nelayan tampak berkumpul di Pos TNI Angkatan Laut (Posal) di Desa Tanjung Pasir, Tangerang, Banten.

     

    Para nelayan yang tinggal di kawasan Desa Tanjung Pasir ini akan membantu TNI Angkatan Laut (AL) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan membongkar pagar di pesisir laut Tangerang, Banten, pada Rabu (22/1/2025).

     

    Satu di antara sejumlah nelayan, Uri (40), mengatakan dia tidak bisa memastikan berapa banyak nelayan yang ikut membantu proses pembongkaran ini.

    Meski demikian, katanya, dari pihak nelayan sendiri mengerahkan kurang lebih sebanyak 200-300 kapal membantu jalannya proses pembongkaran.

     

    “Kita tidak bisa memastikan berapa banyak ya. Yang pasti hampir seluruh nelayan dan instansi Desa Tanjung Pasir ikut membantu. Total kita mengerahkan 200-300 kapal,” kata Uri, saat ditemui di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Rabu pagi.

     

    Uri menyebut, para nelayan sangat berterima kasih dengan dilaksanakannya pembongkaran pagar di laut ini.

     

    Hal itu dikarenakan eksistensi pagar di laut tersebut berdampak pada meningginya modal untuk melaut, sedangkan pendapatan hasil tangkapan laut menurun.

    “Saya ke laut yang biasanya konsumsi Rp100 ribu, sekarang Rp300 ribu. Dapat ikannya cuma Rp50 ribu . Biasanya kita melebihi target Rp50p ribu,” jelasnya.

     

    Oleh karena dampak yang begitu terasa bagi para nelayan, Uri mengatakan, para nelayam Desa Tanjung Pasir libur melaut, pada Selasa ini.

     

    Keputusan tidak melaut itu, menurutnya, membuat para nelayan merugi.

     

    “Kita enggak melaut hari ini. Kita rugi, jujur aja. Tapi lebih baik rugi sehari untuk bantu perjuangan kita ini,” tegas Uri.

     

    Pantauan Tribunnews.com di Pantai Tanjung Pasir sekira pukul 09.24 WIB, selain para nelayan, ada ratusan personel dari TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polair, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), dan Pemprov Banten yang tengah melakukan persiapan sebelum melaksanakan proses pembongkaran pagar di laut.

    Berdasarkan keterangan tertulis Dirjen Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu terdapat total 2.623 personel gabungan dan 281 armada yang dikerahkan dalam pembongkaran pada Rabu ini.

     

    Sebelumnya, pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (AL) di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda pada Minggu (19/1/2025). 

     

    Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut.

     

    “Akan dilakukan (pembongkaran), namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal,” kata Muhammad Ali, saat dihubungi, Minggu.

     

    Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan. 

     

    “Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman,” ungkapnya.

     

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Minggu (19/1/2025), belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten.

     

    Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 WIB, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi.

     

    Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).

     

    “Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” kata Harry di Tanjung Pasir, Tangerang Banten. 

    “Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan,” imbuhnya.

     

    Harry menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. 

     

    “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut,” ujarnya.

     

  • Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Hari Ini – Page 3

    Pagar Laut di Tangerang Dibongkar Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut segera membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Rabu 22 Januari 2025, hari ini. Ini menjadi tindak lanjut dan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Asal tahu saja, pagar laut Tangerang yang tak bertuan ini meliputi 6 kecamatan. Panjangnya dikatakan mencapai 30,16 kilometer (Km).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pihaknya bersama TNI AL dan aparat keamanan lainnya ikut terlibat. Termasuk dengan adanya bantuan dari para nelayan di sekitar wilayah terdampak.

     

    “Rabu sama-sama (bongkar pagar laut),” ungkap Trenggono di Istana Negara, dikutip Rabu (22/1/2025).

    Senagai informasi, pagar laut di Kabupaten Tangerang ini telah disegel KKP sejak 10 Januari 2025 lalu. Selama proses penyelidikaj berlangsung belum ditemukan pihak yang bertanggung jawab.

    Delapan hari berselang, pasukan TNI Angkatan Laut bergerak membongkar paksa pagar laut Tangerang sepanjang 2 Km. Namun, upaya itu terhenti sementara sambil adanya koordinasi antara TNI AL dan KKP.

    Pagar Laut Dibongkar

    Alhasil Menteri Trenggono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Muhammad Ali bertemu pada Senin, 20 Januari 2025. Keduanya sepakat untuk membongkar pagar laut Tangerang pada Rabu, 22 Januari 2025, pagi.

    Pada rentang waktu itu, Trenggono masih menunggu ada pihak yang mau mengaku bertanggung jawab terhadap pembangunan pagar laut. Ternyata, hingga tenggat waktu itu habis, tak ada pihak yang menghampiri KKP. Trenggono menegaskan kepentingan nelayan dan kondisi ekologi jadi dasar pembongkaran pagar laut tersebut.

    “Yang pasti kepentingan nelayan itu akan kita berikan keutamaan. Tapi dari sisi hukum juga kita betul-betul, makanya harus bersama-sama. Kalau semua lembaga yang berkepentingan itu hadir bareng, lalu kita putusin bareng, sudah aman kita,” tuturnya.

     

  • VIDEO: Sempat Panas, Menteri KKP dan TNI AL Sepakat Bongkar Pagar Laut

    VIDEO: Sempat Panas, Menteri KKP dan TNI AL Sepakat Bongkar Pagar Laut

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNI Angkatan Laut (TNI AL) sepakat untuk membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Kesepakatan ini diambil setelah Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bertemu Kepala Staf TNI AL Laksamana Dr. Muhammad Ali.

    Ringkasan

  • Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Polemik Pembongkaran Pagar Laut Tangerang, DPR Turun Tangan Soal KKP vs TNI AL

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan dirinya telah mengonfirmasi langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, terkait polemik pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Tangerang, Banten. Dasco menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jika dalam waktu 20 hari pemilik pagar tersebut tidak membongkarnya sendiri.

    “Saya sudah bertanya langsung kepada menteri KP. Beliau mengatakan pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan jika dalam 20 hari pemiliknya tidak mengambil tindakan,” ujar Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dasco menegaskan koordinasi antara KKP dan TNI AL sangat penting untuk menyelesaikan polemik ini. Ia juga membuka kemungkinan DPR memanggil menteri KP untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Saya pikir polemik di lapangan bisa diselesaikan sesuai tupoksi masing-masing. KKP perlu terus berkoordinasi dengan institusi terkait,” imbuhnya.

    Polemik ini bermula dari pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang oleh TNI AL. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono meminta pembongkaran dihentikan sementara agar pagar tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam penyelidikan.

    “Kalau pencabutan dilakukan sekarang, kita tidak akan tahu siapa yang bertanggung jawab. Seharusnya pagar ini dijadikan barang bukti,” kata Sakti di Jimbaran, Minggu (19/1/2025).

    KKP juga telah memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat dalam pemasangan pagar laut untuk mengidentifikasi pemiliknya.

    TNI AL sebelumnya mengerahkan 600 prajurit untuk membongkar pagar laut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Komandan Lantamal III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto, menjelaskan pembongkaran dilakukan untuk membuka akses bagi nelayan.

    “Kami hadir di sini atas perintah presiden untuk membuka akses bagi nelayan yang akan melaut,” ujar Harry di Teluknaga, Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah bertemu pada Senin (20/1/2025), Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan KSAL Laksamana Muhammad Ali memutuskan untuk memberikan batas waktu 2×24 jam kepada pemilik pagar untuk mengakui kepemilikannya. Jika tidak ada yang mengaku, pagar akan dibongkar pada Rabu (22/1/2025).

    “Kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, dan siangnya kita lakukan pembongkaran jika tidak ada yang mengklaim pagar tersebut,” ujar Sakti melalui akun Instagram pribadinya.