Tag: Gunawan

  • Polri Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan untuk Cegah Narkoba Masuk ke Indonesia

    Polri Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan untuk Cegah Narkoba Masuk ke Indonesia

    Polri Tingkatkan Pengawasan di Perbatasan untuk Cegah Narkoba Masuk ke Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendral
    Listyo Sigit Prabowo
    menyatakan, Polri bakal mengawasi wilayah-
    wilayah perbatasan
    untuk mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia.
    “Terkait dengan pengawasan jalur-jalur yang menjadi wilayah perbatasan, jalur-jalur laut, utamanya yang melakukan pengedaran
    ship to ship
    , tentunya ini juga menjadi
    concern
    kita,” kata Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (45/12/2024).
    Sigit menjelaskan, Polri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, dan TNI Angkatan Laut untuk mengoptimalkan pengawasan di wilayah perbatasan, terutama di perariran.
    Kapolri mengatakan, wilayah – wilayah perairan itu sangat mudah dimasuki oleh para pengedar
    narkoba
    sehingga penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat di sekitar agar tidak dimanfaatkan oleh pengedar.
    “Memberikan edukasi kepada masyarakat yang dimanfaatkan(oleh pengedar narkoba) untuk kemudian bisa menyadari bahwa, apa yang mereka lakukan selama ini tentunya tidak benar,” kata Sigit.
    Sementara itu, Listyo Sigit mengeklaim bahwa Polri telah menangani 3.680 perkara narkoba dan menangkap 3.965 tersangka dalam satu bulan terakhir.
    Ia menyebutkan, Polri juga mengamankan beragam jenis narkoba dengan nilai total mencapai Rp 2,88 triliun.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengumumkan bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
    Ia menuebutkan, Indonesia tak lagi sekadar menjadi konsumen barang terlarang tersebut, melainkan juga salah satu negara produsen.
    “Bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekadar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia ini,” kata Budi Gunawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Isu Politik Terkini: Pramono-Rano Menang 50,07 Persen di Jakarta hingga Respons Jokowi Soal Dikeluarkan dari PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Kamis (5/12/2024) hingga hari ini. Mulai dari kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, hingga mantan Presiden Jokowi menanggapi soal dirinya dikeluarkan dari PDI Perjuangan.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Pramono-Rano Menang 50,07 Persen, Mimpi Pilgub Jakarta 2 Putaran Sirna
    Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 menjadi salah satu isu politik terkini paling menarik perhatian publik. Hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU di lima kota dan satu kabupaten administratif, menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 itu menang dengan jumlah 2.183.239 suara atau 50,07 persen. 

    Dengan perolehan suara tersebut, hampir bisa dipastikan Pilgub Jakarta 2024 hanya berlangsung satu putaran.

    Hingga Kamis (5/12/2024) siang, seluruh KPU kabupaten dan kota administrasi di Jakarta sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada 2024.   

    Pramono Anung-Rano Karno menyapu bersih kemenangan di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

    Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono hanya mendapat 1.718.160 suara atau 39,4 persen dari suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 3, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya meraih 459.229 suara atau sekitar 10,53 persen.

    Pertemuan Sekjen PDIP Hasto dengan Felicia Tissue Mantan Pacar Kaesang
    Pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan dengan Felicia Tissue menjadi sorotan publik. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan pertemuan Hasto dengan mantan pacar Kaesang Pangarep dalam kapasitas pribadi yang sama-sama memiliki keprihatinan yang sama.

    “Harus dibedakan ya ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai sekjen (PDIP). Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai, pertemuan silaturahmi,” ujar Puan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda Menang Pilkada Bandung Barat 2024, Kalahkan Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga
    Isu politik terkini yang masih hangat selanjutnya adalah pasangan Ritchie Ismail atau Jeje Govinda-Asep Ismail ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandung Barat 2024. Paslon bupati dan wakil bupati Bandung Barat nomor urut 2 itu berhasil raihan 341.225 suara.

    Kemenangan Jeje Govinda-Asep Ismail diumumkan dalam rapat pleno terbuka penetapan penghitungan hasil perolehan suara Pilkada Bandung Barat 2024 oleh KPU setempat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/12/2024).

    Jeje Govinda mengalahkan kandidat rival sesama artis seperti Hengky Kurniawan dan Gilang Dirga. Hengky Kurniawan-Ade Sudrajat hanya duduk di peringkat kedua peraih suara terbanyak dengan 224.066 suara. Disusul paslon nomor urut 1, Didik Agus Triwoyono-Gilang Dirgahari dengan perolehan 165.672 suara. Selanjutnya paslon nomor urut 4, Edi Rusyandi-Unjang Asari meraup 137.567 suara, kemudian Sundaya-Asep Ilyas 43.843 suara. 

    11 Artis Kalah di Pilkada 2024, Termasuk Krisdayanti dan Vicky Shu
    Isu politik terkini berikutnya yang masih disorot adalah kelalahan para artis dalam Pilkada 2024. Sederet selebritas yang maju sebagai kandidat pemimpin daerah kalah suara dalam berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Pilkada 2024.

    Mereka adalah Krisdayanti, Sahrul Gunawan, Hengky Kurniawan, Vicky Prasetyo, Virnie Ismail, Ramzi, Alam Mbah Dukun, Vicky Shu, Ronal Surapradja, Gilang Dirga, dan Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI.

  • Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Pilbup Malang 2024 Usai, Ketua KPU Sampaikan Maaf dan Terimakasih

    Malang (beritajatim.com)– Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang tahun 2024 telah rampung. Paslon nomer urut 1 Sanusi dan Lathifah Shohib, memenangi kontestasi dengan meraih 782.356 suara.

    Sementara pasangan calon nomer urut 2 Gunawan dan Umar Usman (GUS) meraih 399.144 suara. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Kabupaten Malang Abdul Fatah meminta maaf apabila selama masa tahapan kampanye, dirinya mewakili seluruh jajaran komisioner KPU selama bertugas jika ada salah kata maupun perbuatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

    “Mohon maaf apabila kami ada salah kata dan perbuatan. Terimakasih juga kami ucapkan pada seluruh komisioner dan staf KPU yang bertugas hingga tingkat TPS. Terimakasih Bawaslu dan seluruh petugasnya hingga tingkat TPS,” ungkap Fatah, Jumat (6/12/2024).

    Pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh petugas pemungutan suara baik tingkat desa, kelurahan hingga pada hari penghitungan suara di 4 ribu lebih TPS hingga masuk rekapitulasi pada tingkat kecamatan.

    “Terimakasih buat kawan kawan KPPS, PPK, petugas TPS, Panwascam. Apresiasi kami juga buat seluruh saksi masing masing pasangan calon. Saksi pada rekapitulasi final di DPRD Kabupaten Malang, terimakasih atas dedikasi dan kerjasamanya hingga proses rekapitulasi suara berjalan lancar tanpa hambatan,” tegas Fatah.

    Menurut Fatah, pihaknya angkat topi dengan seluruh saksi yang dengan legawa, menerima hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU.

    “Terimakasih untuk para saksi masing masing paslon, yang dengan lapang dada menerima hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara tanpa ada yang keberatan. Sekali lagi terimakasih,” tambah Askari, Divisi Hukum KPU Kabupaten Malang.

    Terakhir, Fatah mewakili seluruh Komisioner KPU Kabupaten Malang yang bertugas, juga memberikan apresiasi tinggi untuk seluruh jajaran Kepolisian Resor Malang dan Kodim 0818 Malang-Batu dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang berperan aktif mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan di Kabupaten Malang secara aman dan kondusif.

    “Terimakasih pak Kapolres, pak Dandim dan pak Kajari turut mensukseskan Pilbup Malang 2024 yang damai tanpa permusuhan,” kata Fatah.

    Fatah juga memberikan apresiasi yang tinggi bagi seluruh tim kampanye maupun relawan masing masing pasangan calon yang tetap menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan.

    “Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang 2024, apabila ada kekeliruan maupun kesalahan selama kami bertugas mohon di maafkan. Sekali lagi terimakasih,” Fatah mengakhiri.

    Mereka kemudian mengucapkan terimakasih kepada Forkominda, Kapolres, Kodim 0818 Malang Batu, Bawaslu Kabupaten Malang beserta Panwaslu, PKD, dan PTPS se Kabupaten Malang, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Malang, Bakesbangpol Kabupaten Malang, Media Cetak, Media Online dan Media Elektronik, Pemantau Pemilu, Tim Sukses masing-masing Paslon dan Ketua dan Anggota Partai Politik se Kabupaten Malang. [yog/aje]

  • Rumah Anak SIGAP Sokawera: Membentuk Generasi Emas dari Desa – Halaman all

    Rumah Anak SIGAP Sokawera: Membentuk Generasi Emas dari Desa – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sri Juliati dan Facundo Chrysna P

    TRIBUNNEWS.COM – Celotehan riang anak-anak terdengar dari sebuah bangunan di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Selasa (19/11/2024) siang. Suara-suara tersebut beriringan dengan derik serangga khas hutan di kaki Gunung Slamet.

    Saat menengok ke dalam, beberapa dari anak-anak tampak berlari, saling mengejar. Sementara yang lain, ada yang bermain bola, sedotan, dan menaiki kuda karet atau kuda-kudaan.

    Begitu juga dengan Bagas Ibrahim. Bocah berusia 3 tahun 4 bulan itu tampak asyik bermain. Namun, begitu mendengar namanya dipanggil sang ibu, Efi Muslimah, bocah tersebut langsung mendekat dan duduk di pangkuan.

    Sementara di hadapan Bagas, duduk seorang wanita bernama Ani yang membawa lima buah sedotan warna-warni.

    “Mas Bagas, Bunda punya lima sedotan. Coba Bagas tunjuk mana sedotan warna merah?” pinta Ani.

    Bagas langsung menunjuk sedotan merah.

    “Sekarang, coba tunjuk sedotan hijau,” ujar Ani lagi. Dengan sigap, Bagas menunjuk dan mengambil sedotan hijau dari tangan Ani.

    “Ini, ini,” serunya hingga ia berhasil menebak seluruh warna sedotan itu.

    “Selanjutnya, Bunda bawa 5 kartu, coba tunjuk mana angka 1,” kata dia.

    Meski sempat terlihat bingung, Bagas lantas mengambil kartu dengan tulisan 1. Begitu juga saat Ani memintanya menunjuk kartu angka 2, 3, 4, dan 5. 

    Selesai dengan Bagas, Ani beralih pada bocah lainnya. Satu per satu hingga semua selesai diajaknya bermain sambil belajar.

    Ya, beginilah suasana kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera. Rumah Anak SIGAP adalah pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini untuk anak usia 0-3 tahun di Desa Sokawera.

    Rumah Anak SIGAP merupakan inisiatif lembaga filantropi, Tanoto Foundation dengan harapan kualitas pola pengasuhan anak usia dini dapat meningkat.

    Sudah satu tahun ini, Rumah Anak SIGAP menjadi saksi bertumbuh dan berkembangnya anak-anak usia dini di Desa Sokawera, sebuah desa yang berada di kaki Gunung Slamet.

    Ani yang menjadi koordinator mengatakan, ada 65 anak usia 0-3 tahun serta para orang tua yang menjadi penerima manfaat dari keberadaan Rumah Anak SIGAP Sokawera.

    Mereka terbagi ke dalam empat kelompok usia, yaitu: usia 0-6 bulan; usia 7-12 bulan; usia 13-24 bulan; dan usia 25-36 bulan.

    Sepekan sekali, mereka berkegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap kegiatan akan didampingi koordinator dan fasilitator.

    “Tim pengurus Rumah Anak SIGAP terdiri dari satu koordinator dan empat fasilitator yang sebelumnya telah menjalani seleksi dan pelatihan dari Tanoto Foundation,” ujarnya kepada Tribunnews.com.

    Pemberian Stimulasi dan Peningkatan Pengasuhan

    Ani menjelaskan, kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera menitikberatkan pada pemberian stimulasi yang cukup bagi anak usia 0-3 tahun serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak.

    Seperti dalam kegiatan hari itu. Para fasilitator atau yang disapa bunda menggelar Kelas Bermain Bersama (KBB) dengan tema mencocokkan angka dan warna dengan alat peraga berupa sedotan warna-warni.

    Di hari lain, giliran para ibu yang mendapatkan materi terkait ilmu parenting. Sebut saja tentang tata cara pengasuhan dasar, pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), peran gender dalam pengasuhan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan materi lain yang berkaitan dengan pengasuhan anak.

    Materi tentang pengasuhan bisa didapatkan dari tim pengurus Rumah Anak SIGAP yang setiap bulannya mengikuti coaching dari pihak Tanoto Foundation serta tokoh berkompeten yang diundang sebagai pembicara. Misalnya bidan, dokter, ahli gizi, tokoh agama, hingga akademisi.

    “Jadi tidak hanya anaknya yang belajar, orang tua yang mendampingi pun ikut sekolah. Mereka mendapatkan pengetahuan keterampilan agar dapat melakukan pengasuhan yang positif dan responsif,” ucap Ani.

    Ani mengatakan, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Rumah Anak SIGAP masih bersifat sukarela. Siapapun yang memiliki anak dengan usia di bawah 3 tahun boleh ikut.

    Mereka tidak perlu membayar iuran. “Untuk saat ini, kami belum mengutip apapun dari orang tua karena semua kegiatan operasional masih didanai oleh Tanoto Foundation,” tambahnya. 

    Tantangan yang Dihadapi

    Selain memberikan dampak positif, keberadaan Rumah Anak SIGAP juga menghadapi beberapa tantangan

    Ani mengatakan, dalam menjalankan Rumah Anak SIGAP Sokawera tak semudah yang dibayangkan. Hal ini diamini oleh seorang fasilator, Ana Rosalina.

    Di awal kehadirannya, yaitu pada Agustus 2023, masyarakat Desa Sokawera banyak yang belum memahami apa itu Rumah Anak SIGAP.

    Mereka masih bingung akan seperti apa kegiatan dan aktivitas di Rumah Anak SIGAP. Untuk menjaring peserta, tim pengurus rajin bersosialisasi melalui kegiatan posyandu, PKK, hingga media sosial.

    Hingga akhirnya, ada 80an anak usia dini yang terdaftar sebagai peserta layanan Rumah Anak SIGAP sejak diresmikan.

    “Dari 80 anak itu, yang sudah lulus ada 15 anak. Lulusnya karena usia mereka sudah di atas 3 tahun dan sisanya 65 anak masih menjadi penerima manfaat hingga sekarang,” kata Ana.

    Kendala lain yang dihadapi Ana dkk adalah mengubah pola asuh orang tua. Menurutnya, ini adalah bagian tersulit. Namun dengan pendekatan yang dilakukan, perlahan mulai ada perubahan pengasuhan.

    “Dulu pengasuhan anak dilakukan secara asal-asalan, misalnya masih banyak ibu yang anaknya belum 6 bulan sudah dikasih makan atau MPASI dini. Sekarang sudah tidak ada lagi,” tutur Ana.

    Ana menuturkan, mayoritas orangtua yang menjadi penerima manfaat Rumah Anak SIGAP adalah ibu rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP dan SMA.

    Tingkat partisipasi juga menjadi satu tantangan yang dihadapi saat menjalankan Rumah Anak SIGAP Sokawera. 

    Terlebih pada kategori anak usia 0-6 bulan di mana mereka menjadi peserta paling sedikit di antara kelompok usia yang lain. Hanya ada 3 anak.

    Menurut Parsini, fasilitator lainnya, hal ini erat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat yang mana bayi yang belum berusia 40 hari, tidak boleh dibawa keluar rumah.

    “Pamali katanya kalau belum 40 hari sudah dibawa keluar rumah. Biasanya dilarang oleh simbah-simbah mereka,” kata dia.

    Mengetahui hal tersebut, pendekatan yang dilakukan Parsini lebih berfokus pada edukasi tentang hal positif seperti daya tahan tubuh.

    Tantangan lainnya ada pada tingkat kehadiran yang cenderung tak bisa sampai 100 persen untuk kelompok 0-6 bulan dan 6-12 bulan.

    “Tingkat kehadiran di dua kelas ini, rata-rata di angka 80 persen. Kalau yang kelompok usia atas, seringnya 100 persen karena mereka paling semangat saat berkegiatan di sini,” ujar Parsini.

    Dampak Nyata

    Parsini mengungkapkan, kehadiran Rumah Anak SIGAP di tengah Desa Sokawera telah memberikan dampak baik serta manfaat nyata bagi penerima layanannya.

    Anak-anak yang semula malu dan hanya mau dipangku sang ibu saat pertama kali datang, mereka kini lebih berani dan mudah berteman.

    Selain itu, tumbuh kembang anak-anak juga sesuai dengan tahapan. Jika masih ada anak yang mengalami keterlambatan, tim pengurus akan melakukan sejumlah langkah intervensi stimulasi demi mengejar ketertinggalan tersebut.

    Orang tua pun terlihat sepenuhnya dalam pengasuhan anak. “Nggak cuma momong aja, tapi mereka benar-benar memahami pola pengasuhan yang benar,” ujar Parsini.

    Dampak baik ini juga dirasakan oleh seorang ibu muda bernama Daryati. Ia mengatakan, ada banyak perubahan pada sang anak, Muhammad Candra (32 bulan) setelah mengikuti kegiatan di Rumah Anak SIGAP Sokawera.

    “Candra sekarang lebih mudah bersosialisasi karena dulu sebelum bergabung di Rumah Anak SIGAP Sokawera, kegiatannya hanya bermain dengan saya di dalam rumah,” ungkapnya.

    Manfaat lainnya, kemampuan dasar seperti motorik kasar, motorik halus, sensorik, hingga bahasa dapat terstimulasi dengan baik.

    “Sekarang dia sudah bisa makan sendiri, pegang gunting walaupun hasil mengguntingnya belum rapi, pegang pulpen,” ujar warga  Dusun Semingkir tersebut.

    Meski demikian, Daryati tidak lepas tangan begitu saja. Ia mahfum, para bunda di Rumah Anak SIGAP Sokawera hanyalah sebagai fasilitator.

    Sehingga ketika kegiatan di Rumah Anak SIGAP usai, ia akan kembali melanjutkan atau mengulang materi tersebut versi dirinya.

    Daryati berharap dengan segala aktivitas stimulasi yang diberikan, sang anak akan lebih siap ketika melanjutkan pendidikan ke PAUD atau TK.

    “Setidaknya Candra sudah memiliki bekal kemampuan dasar sebelum nanti masuk PAUD atau TK,” kata Daryati.

    Sementara itu, Program Manager SIGAP Tanoto Foundation, Irwan Gunawan menjelaskan, Rumah Anak SIGAP adalah sebuah model inovasi hasil kolaborasi Tanoto Foundation dengan pemerintah di tingkat nasional, regional, lokal, dan desa.

    Rumah Anak SIGAP memberikan akses kepada orang tua yang memiliki anak usia di bawah tiga tahun untuk mendapatkan layanan pengasuhan dan stimulasi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

    “Rumah Anak SIGAP merupakan pusat layanan pengasuhan dan pembelajaran dini untuk anak usia 0-3 tahun,” jelas Irwan.

    Selain di Banyumas, Rumah Anak SIGAP berada di sejumlah kota lain di Indonesia. Totalnya ada 29 Rumah Anak SIGAP yang tersebar di Provinsi Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Riau.

    Khusus di Jawa Tengah, Rumah Anak SIGAP juga didirikan di Tegal, Brebes, dan Semarang.

    Selain anak-anak usia dini, para orang tua juga menjadi penerima manfaat melalui edukasi tentang pola pengasuhan yang baik. Targetnya adalah meningkatkan kualitas pola asuh anak usia dini.

    Irwan menambahkan, perhatian besar terhadap pengembangan anak usia dini berkaitan dengan usia emas atau golden age yang merupakan tahapan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

    Penelitian menunjukkan bahwa usia 0-5 tahun merupakan periode terbaik untuk pembentukan dasar fisik dan perkembangan otak anak. Jika tahapan ini berjalan dengan baik, anak berpotensi sukses di sekolah, dunia kerja, dan masyarakat di masa depan.

    “Sebagai lembaga filantropi yang berfokus pada pendidikan, upaya ini adalah investasi terbaik untuk anak usia dini,” tutur Irwan.

    Kehadiran Rumah Anak SIGAP di Sokawera juga mendapat apreasiasi dari Kepala Bidang KKB Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Diah Pancasila Ningrum.

    Dia mengatakan, inisiatif Tanoto Foundation melalui Rumah Anak SIGAP menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan generasi emas dan berkualitas.

    “Cita-cita kita supaya generasi yang akan datang betul-betul siap dengan generasi unggul atau emas,” kata dia.

    Terlebih Rumah Anak SIGAP juga selaras dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang dibuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

    BKB merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mendidik anak balita. 

    “Nanti di tahun 2025, kita akan coba kolaborasikan Rumah Anak SIGAP dengan konsep BKB Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU) karena ada keterpaduan dalam hal peningkatan pola asuh,” kata dia.

    Selain Diah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, dr Novita Sabjan juga ikut memberikan apreasiasinya terhadap Rumah Anak SIGAP.

    Novita mengaku salut dengan langkah-langkah yang dilakukan Rumah Anak SIGAP Sokawera. Menurutnya, intervensi ini lebih tepat karena ada investasi jangka panjang yang dilakukan melalui peningkatan pola asuh. 

    “Tidak hanya satu atau dua bulan, tapi implementasinya pun akan long lasting melalui sejumlah program yang dilakukan,” katanya. (*)

  • Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Dadang Supriatna Kalahkan Sahrul Gunawan

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bandung nomor urut 2 Dadang Supriatna-Ali Syakieb tercatat unggul di Pilkada Kabupaten Bandung 2024.

    Menurut rekapitulasi KPU Kabupaten Bandung, Dadang-Ali Syakieb meraup 1.046.344 suara atau 55,85 persen. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan hanya mengantongi 827.240 suara atau 44,15 persen.

    Berdasarkan data KPU Kabupaten Bandung, terdapat 1.927.880 warga menggunakan hak pilihnya dari total 2.664.172 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jumlah suara terhitung sah sebanyak 1.873.584 suara dan 54.296 tercatat tidak sah.

    Dadang Supriatna merupakan Bupati Bandung petahana. Ia dan Ali Syakieb meraup suara tertinggi di 23 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

    Sedangkan Sahrul-Gun Gun hanya menang di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Margahayu, Banjaran, Cimaung, Baleendah, Soreang dan Cangkuang.

    Menurut hasil hitung cepat atau quick count LSI Denny JA sebelumnya, Dadang-Ali telah diprediksi unggul dengan perolehan suara 56,82 persen. Sementara Sahrul-Gungun yang hanya meraih 43,18 persen suara.

    Dadang-Ali pun sudah mendeklarasikan kemenangan terlebih dulu dengan mengacu pada hasil quick count.

    Adapun Sahrul Gunawan dan Ali Syakieb merupakan di antara selebritas yang turut berlaga dalam Pilkada Serentak 2024.

    Sahrul dikenal sebagai aktor dan penyanyi sebelum berkecimpung di dunia politik. Ia sempat menduduki kursi Wakil Bupati Bandung mendampingi Dadang Supriatna pada periode sebelumnya. Sementara itu, Ali merupakan pemain sinetron baru saja terjun ke dunia politik.

    Pada Pilbup Bandung 2024, Dadang-Ali diusung oleh Partai NasDem, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PDIP. Sedangkan paslon Sahrul-Gun Gun didukung gabungan Partai Golkar, PKS, PPP, Hanura, Partai Ummat, serta Partai Garuda.

    (arn/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pelindo kembangkan pariwisata berkelanjutan di Desa Senteluk NTB

    Pelindo kembangkan pariwisata berkelanjutan di Desa Senteluk NTB

    Jakarta (ANTARA) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meresmikan Desa Wisata Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai desa binaan guna mendorong pengembangan pariwisata pelabuhan (port tourism) berkelanjutan di wilayah tersebut.

    Dalam acara yang digelar di Pantai Tanjung Bias itu Pelindo menandatangani prasasti Desa Binaan Senteluk dan nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah setempat, yang menandai kerja sama untuk mendorong pengembangan pariwisata di desa wisata itu.

    Direktur SDM dan Umum Pelindo Ihsanuddin Usman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pengembangan Desa Wisata Senteluk merupakan bagian dari program tanjung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pelindo.

    Adapun fokus dari program TJSL Pelindo yakni pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sejalan dengan bisnis perusahaan, khususnya layanan bagi kapal pesiar melalui pengembangan destinasi wisata di sekitar pelabuhan atau port tourism.

    “Kami ingin Desa Senteluk tidak hanya menjadi destinasi wisata yang berkembang, tetapi juga menjadi contoh desa yang mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan ekonomi, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan serta dapat mendukung bisnis perusahaan,” katanya.

    Salah satunya adalah pelatihan pembuatan laporan keuangan dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengelolaan usaha mikro dan kecil (UMK) di kawasan Tanjung Bias.

    Sementara itu, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki menyampaikan Pelindo juga memberikan bantuan infrastruktur seperti pembangunan gapura, pengembangan spot foto di Bukit Monceq, renovasi sarana toilet umum untuk menunjang kenyamanan wisatawan serta mempromosikan eksistensi program port tourism di Desa Senteluk.

    “Kami mendukung pengembangan program eduwisata madu Trigona, dan memfasilitasi digitalisasi Desa Senteluk antara lain pengembangan website serta media sosial dan merenovasi Tourist Information Center Desa Senteluk sebagai alat promosi pariwisata,” ujar Ardhy.

    Sedangkan, Kepala Desa Senteluk Muhammad Sajidin mengapresiasi atas dukungan Pelindo tersebut.

    “Dukungan Pelindo membuka peluang yang lebih besar bagi desa kami untuk berkembang sebagai Desa Wisata yang tetap menjaga kelestarian alam,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat Agus Gunawan. Ia meyakini Desa Senteluk memiliki potensi untuk menjadi model desa wisata berkelanjutan di NTB.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Akan Dipercepat, Menko Polkam: Agar Tak Ada Ruang Peredaran

    Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Akan Dipercepat, Menko Polkam: Agar Tak Ada Ruang Peredaran

    ERA.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut pemerintah melalui Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polkam akan mempercepat eksekusi hukuman mati terpidana narkoba yang putusan hukumnya sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap. 

    Dalam rapat koordinasi pertamanya di Mabes Polri, Jakarta, Desk Pemberantasan Narkoba sepakat mempercepat tiga langkah prioritas, termasuk diantaranya mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati terpidana narkoba.

    Tiga langkah prioritas itu mencakup kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung upaya pemberantasan narkoba.

    “Sinergi ini mencakup koordinasi yang semakin intensif dalam langkah pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kampanye pemberantasan narkoba,” kata Menko Polkam, dikutip Antara, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, Budi menuturkan bahwa pemerintah juga akan terus memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Pemerintah juga akan mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang telah menerima vonis berkekuatan hukum tetap dari pengadilan

    “(Langkah ini dilakukan) sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan,” tegasnya.

    Kemudian untuk langkah prioritas ketiga, pemerintah terus menggencarkan edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya melalui sejumlah platform.

    Edukasi dan kampanye itu bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba, serta mencegah mereka menyalahgunakan zat terlarang itu sejak usia dini.

    “Tiga hal ini yang tadi sudah diputuskan dalam rapat koordinasi kali ini, dan menjadi komitmen bersama, dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polri, TNI, Kejaksaan, serta kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba,” jelasnya.

    Rapat koordinasi pertama Desk Pemberantasan Narkoba di Mabes Polri dipimpin langsung oleh Budi Gunawan, dan dihadiri sejumlah petinggi kementerian/lembaga, termasuk Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto.

    Sementara itu, Desk Pemberantasan Narkoba, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang terdiri atas Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    Kemudian Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

  • Pemerintah Kaji Percepatan Eksekusi Hukuman Mati Napi Narkoba

    Pemerintah Kaji Percepatan Eksekusi Hukuman Mati Napi Narkoba

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyebut pemerintah melalui Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polkam mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati terpidana narkoba yang putusan hukumnya sudah inkracht alias berkekuatan hukum tetap.

    Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepakat mempercepat tiga langkah prioritas, termasuk di antaranya mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati terpidana narkoba.

    Tiga langkah prioritas itu mencakup kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba berkomitmen penuh untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung upaya pemberantasan narkoba.

    “Sinergi ini mencakup koordinasi yang semakin intensif dalam langkah pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, edukasi, dan kampanye pemberantasan narkoba,” kata Menko Polkam dilansir ANTARA, Kamis, 5 Desember.

    Pemerintah dipastikan BG terus memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening yang terhubung dengan jaringan peredaran narkoba, serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba yang telah menerima vonis berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

    “(Langkah ini dilakukan) sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan,” kata Budi Gunawan.

    Langkah prioritas ketiga, pemerintah terus menggencarkan edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya melalui sejumlah platform. Edukasi dan kampanye itu bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya narkoba, serta mencegah mereka menyalahgunakan zat terlarang itu sejak usia dini.

    “Tiga hal ini yang tadi sudah diputuskan dalam rapat koordinasi kali ini, dan menjadi komitmen bersama, dan akan segera ditindaklanjuti oleh Polri, TNI, Kejaksaan, serta kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba,” kata Menko Polkam.

  • Hakim Akan Bacakan Vonis Eks Dirut PT Timah dan Helena Lim 30 Desember
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Desember 2024

    Hakim Akan Bacakan Vonis Eks Dirut PT Timah dan Helena Lim 30 Desember Nasional 5 Desember 2024

    Hakim Akan Bacakan Vonis Eks Dirut PT Timah dan Helena Lim 30 Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat akan membacakan vonis perkara dugaan rasuah yang menjerat eks Direktur Utama PT
    Timah
    Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani pada 30 Desember mendatang.
    Vonis juga akan dibacakan untuk tiga terdakwa dugaan korupsi pada tata niaga komoditas
    timah
    lainnya, yakni eks Direktur Keuangan PT Timah Tbk Emil Ermindra, pemilik
    money changer
    PT Quantum Skyline Exchange (QSE)
    Helena Lim
    , dan Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, M.B. Gunawan.
    Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rianto Adam Pontoh mengatakan, pihaknya menetapkan jadwal pembacaan vonis itu dengan mempertimbangkan cuti Natal dan tahun baru.
    “Oleh karena ini akan menghadapi cuti natal dan tahun baru, jadi sebelum tahun baru kami akan putus perkara ini.
    Insya Allah
    hari Senin tanggal 30 Desember,” ujar Hakim Pontoh di ruang sidang, Kamis (5/12/2024).
    Ia juga menyebut, Riza, Helena, dan terdakwa lainnya mendapat kesempatan untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoi pekan depan, Kamis (12/12/2024).
    Hakim Pontoh mempersilakan para terdakwa menyiapkan naskah pleidoi itu baik pembelaan pribadi maupun melalui kuasa hukumnya.
    “Saudara juga bisa mengajukan pembelaan secara pribadi ya. Dalam waktu sama, semua satu Minggu,” tutur Hakim Pontoh.
    Dalam perkara ini, jaksa menuntut Riza dan Emil dihukum 12 tahun penjara serta Helena dan Gunawan 8 tahun penjara.
    Selain Gunawan, ketiga terdakwa dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan. Sementara itu, Gunawan dituntut denda Rp 750 juta subsidair 6 bulan kurungan.
    Sebelumnya, Riza, Emil, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim.
    Perkara ini juga turut menyeret Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).
    Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.
    Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.
    Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-
    cover
    dengan sewa menyewa peralatan
    processing
    peleburan timah.
    Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
    Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana
    corporate social responsibility
    (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.
    Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.
    “Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.
    Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengguna Narkotika di Bawah 1 Gram Wajib Rehabilitasi

    Pengguna Narkotika di Bawah 1 Gram Wajib Rehabilitasi

    GELORA.CO –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung bakal menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram.

     

    Kesepakatan tiga lembaga penegak hukum itu diambil dalam rapat Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Menkopolkam Budi Gunawan yang digelar hari ini (5/12) di Mabes Polri. 

     

    Sigit-panggilan akrab Kapolri- menuturkan bahwa ketiga lembaga telah sepakat untuk merehabilitas pengguna narkoba yang tertangkap. Dalam rapat juga telah disepakati bahwa sudah ada aturan dalam Undang-Undang tentang Narkotika terkait dengan masalah pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. “Merujuk regulasi,” paparnya. 

    Diketahui dalam UU Narkotika menyebutkan bahwa pengguna yang tertangkap dengan barang bukti narkotika di bawah 1 gram diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Polri juga merujuk ke Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4/2010. Dalam SEMA tersebut diatur bahwa pengguna yang tertangkap membawa narkotika dengan masa pakai satu hari bisa direhabilitas.

     

    “Kami berharap Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga menerapkan kebijakan rehabilitasi sesuai aturan,” terangnya. 

     

    Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mengatakan, terdapat dua metofe rehabilitas yakni, Yang pertama adalah compulsory dan yang kedua adalah voluntary. “Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan intervensi medis dan intervensi sosial,” paparnya. 

     

    Untuk compulsory ini adalah ditujukan atau menyasar kepada para pengguna yang ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN. Lalu, yang kedua adalah voluntary untuk pengguna yang secara kesadaran melaporkan diri di institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial.

     

    “Nah, untuk compulsory ini pada prinsipnya tidak ada kendala karena semua melalui satu proses hukum. Tinggal bagaimana persepsi atau perspektif kita melihat penghukuman itu secara bersama-sama,” urainya. 

     

    Baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga kepada penghukuman tentu diharapkan memiliki kesamaan pandangan. “Untuk rehabilitasi bagi pengguna,” ujarnya. 

     

    Sebelumnya, Kapolri akan mensosialisasikan terkait rehabiklitasi bagi pengguna narkoba. Sosialisasi akan dilakukan ke Polda, Polres dan Polsek se-Indonesia. Sehingga, jajaran kepolisian memiliki tafsiran yang sama bahwa pengguna narkotika akan direhabilitasi.