Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour hingga Jual Buku

    Dedi Mulyadi Larang Sekolah di Jabar Gelar Study Tour hingga Jual Buku

    Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi menegaskan sekolah dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pungutan, termasuk study tour hingga renang.

    “Sekolah tidak boleh menyelenggarakan kegiatan study tour yang di dalamnya ada pungutan, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang di dalamnya ada pungutan pada siswa,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71 pada Jumat, 7 Februari 2025.

    Selain itu, Dedi juga melarang sekolah menjadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Menurutnya, hal-hal semacam itu akan selalu menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya berdampak pada tekanan psikologi para guru.

    “Sekolah jangan jadi ladang untuk melakukan proses transaksi perdagangan. Sekolah tidak boleh jual buku, sekolah tidak boleh lagi jual LKS, sekolah tidak boleh lagi jual seragam,” ucapnya.

    Di sisi lain, mantan Bupati Purwakarta ini mengklaim anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan fokus pada kegiatan yang memang krusial.

    “Anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat, kami akan mendorong diberikan ruang agar sekolah juga terbiaya kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kemudian kegiatan lainnya yang kadang itu muncul secara tiba-tiba, nah semuanya nanti akan kami alokasikan dengan baik, dengan tujuan semua kita bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama, mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat,” ujarnya.

    Adapun terkait pengelolaan keuangan sekolah, Dedi memastikan ke depannya tidak akan lagi dibebankan kepada kepala sekolah. “Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan diakibatkan karena pengelolaan keuangan,” tandasnya.

    Seluruh pengelolaan keuangan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di setiap sekolah. Selain itu, Dedi memastikan pihaknya juga akan melakukan pendampingan administrasi. Khusus untuk sekolah dasar, akan dilakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota guna menyiapkan pengelola keuangan di setiap sekolah.

    “Keuangan BOS tidak dikelola oleh kepala sekolah karena ini sangat memberikan pembebanan yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah,” katanya.

     

    Penulis: Arby Salim

  • Ada Guru Bahasa Arab dan Dokter Jadi Peserta Pesta Seks Gay di Hotel Jaksel

    Ada Guru Bahasa Arab dan Dokter Jadi Peserta Pesta Seks Gay di Hotel Jaksel

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, SETIABUDI – Polisi mengungkap latar belakang 56 orang peserta pesta seks gay di Hotel Habitera, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah mengatakan, para peserta memiliki beragam profesi.

    Ia mengungkapkan, ada peserta yang berprofesi sebagai guru bahasa Arab dan dokter.

    “(Profesi para peserta) karyawan swasta 48 orang, guru bahasa Arab satu orang dan dokter satu orang,” ungkap Iskandarsyah, Jumat (7/2/2025).

    Tak hanya itu, Iskandarsyah menyebut ada peserta pesta seks gay yang berprofesi sebagai karyawan kontrak AVSEC Soetta.

    “Kemudian personal trainer dua orang, karyawan kontrak AVSEC Soetta satu orang, tidak bekerja tiga orang,” kata dia.

    Sementara itu, terdapat empat peserta yang sudah menikah dan memiliki istri, dan lima peserta tercatat sudah bercerai.

    “47 orang belum menikah,” ujar Iskandarsyah.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

    Adapun mayoritas peserta pesta seks gay berusia antara 26-30 tahun dan kebanyakan tinggal di wilayah Jakarta.

    Sebelumnya, pesta seks gay yang digelar di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, digerebek polisi.

    Penggerebekan yang dilakukan jajaran Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya itu berlangsung pada Sabtu (1/2/2025) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

    “Adanya pesta seks sesama jenis, laki-laki atau gay. Jadi pesta seks LGBT yang dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi.

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 56 pria. Tiga orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ketiganya adalah pria berinisial RH alias R, RE alias E, dan BP alias D.

    Tersangka RH berperan sebagai penyewa kamar hotel, sedangkan tersangka RE adalah orang yang membayar biaya sewa.

    “Kemudian yang ketiga Saudara BP alias D, ini adalah merekrut peserta. Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu peserta untuk diajak ikut dalam event ini,” ungkap Kabid Humas.

    “Kemudian dari 20 peserta awal yang dijapri oleh saudara tersangka D. Kemudian masing-masing juga mengajak, mengundang rekan-rekan lainnya yang berkeinginan untuk bergabung dalam event ini,” imbuh dia.

    Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk alat kontrasepsi dan obat anti HIV.

    “Ada barang bukti pemesanan hotel, kemudian alat kontrasepsi kondom, kemudian ada obat anti HIV dan juga ada sabun mandi,” ungkap Ade Ary.

    Para tersangka kini telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka dijerat Pasal 33 juncto Pasal 7 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

    “Dengan ancaman pidana paling singkat dua tahun, paling lama 15 tahun dan denda Rp 1-7,5 miliar,” terang Ade Ary.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Anne Ratna Mustika, Mantan Bupati Purwakarta yang Diperiksa Kejari Capai Rp1,5 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika, mantan Bupati Purwakarta yang diperiksa Kejari selama 10 jam yang mencapai Rp 1,5 miliar.

    Pemeriksaan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menarik perhatian masyarakat.

    Bahkan, tak sedikit yang penasaran dengan jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi ini.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN milik Anne Ratna Mustika yang dilaporkan pada 27 Juni 2024, harta kekayaannya mencapai Rp 1,5 miliar, tepatnya Rp 1.555.703.834.

    Aset kekayaan paling besar yang dimiliki Anne Ratna Mustika adalah tanah dan bangunan dengan nilai Rp 810.000.000.

    Masih dalam data LHKPN tersebut, Anne Ratna Mustika pun diketahui tidak memiliki utang.

    Simak rincian harta kekayaan Anne Ratna Mustika tahun 2024:

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 810.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1398 m2/600 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 326.000.000

    2. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 378.000.000

    3. Tanah Seluas 504 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 65.500.000

    4. Tanah Seluas 308 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp 40.500.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 619.220.000

    1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 619.220.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 26.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 100.383.834

    F. HARTA LAINNYA Rp —-

    Sub Total Rp 1.555.703.834

    III. HUTANG Rp —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp 1.555.703.834

    Anne Ratna Mustika lahir di Cikalongkulon, Cianjur pada 28 Januari 1982.

    Ia menghabiskan masa kecilnya di Cianjur dengan menjalani pendidikan sekolah dasar di SDN GUDANG 2 pada 1988.

    Kemudian ia bersekolah di SMPN 1 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur pada tahun 1994.

    Pada 1997, Anne Ratna Mustika melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikalong Kulon, Cianjur.

    Setelah lulus SMA, ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi WIKARA, Purwakarta pada 2012.

    Dalam kehidupan pribadi, Anne yang kerap disapa Ambu pernah menikah dengan Dedi Mulyadi yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih.

    Adapun Dedi Mulyadi dulunya pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta.

    Pernikahan itu terjadi pada 2003. Namun 20 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk berpisah pada 2023.

    Ibu dua anak ini lantas kembali menikah dengan Iskandar pada 16 Desember 2023 di Cianjur.

    Pada Pilkada 2018, Anne Ratna Mustika maju sebagai calon Bupati Purwakarta menggandeng Aming sebagai wakil bupati.

    Keduanya sukses meraih suara terbanyak dan menjadi pemimpin Purwakarta periode 2018-2023.

    Anne Ratna Mustika juga berhasil menuliskan namanya sejarah sebagai Bupati wanita pertama di Purwakarta.

    Diperiksa Kejari

    Terbaru, Anne Ratna Mustika menjadi sorotan publik setelah diperiksa oleh Kejari Purwakarta, Rabu (5/2/2025).

    Ia diperiksa selama 10 jam terkait kasus dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan barang bukti mobil Innova Hybrid.

    Meski menjalani pemeriksaan yang panjang, Anne mengaku semuanya berjalan lancar.

    Statusnya pun masih sebagai saksi. 

    Usai diperiksa, Anne Ratna Mustika terlihat naik minibus hitam dengan nomor polisi D 1036 AJQ ketika meninggalkan kantor Kejari Purwakarta.

    Saat itu, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengenakan kemeja putih dengan rompi hitam dan celana hitam lengkap dengan kerudung putih.

    Sementara itu, Kepala Kejari Purwakarta, Martha Parulina Berliana mengungkapkan, Anne dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

    Martha menegaskan, Kejari Purwakarta berkomitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. 

    (Tribunnews.com/Ika Wahyuningsih) (TribunJabar/Deanza Falevi)

  • Wamenaker Noel: Dugaan percaloan naker di Karawang harus diberantas

    Wamenaker Noel: Dugaan percaloan naker di Karawang harus diberantas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan dugaan percaloan tenaga kerja swasta di Karawang harus menjadi sorotan dan diberantas jika sinyalemen tersebut benar.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Wamenaker Noel meminta pihak perusahaan harus menyadari bahwa percaloan bisa merajalela, sehingga harus turut aktif dalam upaya pencegahan.

    “Bahkan jangan sampai orang ‘menjual informasi’ kepada pihak luar,” kata Noel.

    Adapun sinyalemen ini menjadi sorotan Wamenaker setelah melihat unggahan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi di media sosial, yang mengatakan adanya percaloan di Karawang.

    Dalam unggahan tersebut, Dedi mengatakan untuk bisa diterima di suatu perusahaan, ada yang harus membayar Rp3 juta, Rp5 juta, Rp7 juta, bahkan kadang-kadang harus membayar Rp15 juta kepada para calo.

    “Terima kasih kepada Gubernur Jawa Bawat terpilih, Pak Dedi Mulyadi, karena sudah membuka masalah ini,” kata Noel.

    Lebih lanjut, Noel mengatakan, perjalanan para calon tenaga kerja hingga diterima bekerja di suatu perusahaan/pabrik, sesungguhnya sudah panjang dan mengorbankan banyak energi. Maka kalau masih dibebani para calo, hal ini ia nilai sungguh memprihatinkan.

    Melalui unggahan yang sama, Dedi mengatakan akan bertemu dengan seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja hingga 10 tahun ke depan.

    Dari kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat menerjemahkannya melalui pendidikan dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan mendorong penyelenggaraan pelatihan-pelatihan kerja di berbagai daerah.

    Wamenaker Noel pun mengapresiasi rencana kerja Dedi Mulyadi jika kelak sudah menjadi Gubernur.

    “Apa yang dirancang Pak Dedi sungguh membantu penyaluran tenaga kerja. Semoga Pemda lain meniru langkah Pak Dedi, demi Indonesia kita,” kata Noel.

    Kepada seluruh perusahaan di Indonesia, Noel mengimbau agar mengumumkan kebutuhan atau seleksi tenaga kerja secara terbuka pada jauh hari sebelumnya, dan menyampaikan rencana perekrutan tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    Gubernur Heran Anggaran Konsumsi Rapat Dinas sampai Rp1,3 M, Tak Sesuai Debatnya: Kan Harusnya Turun

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai Rp1,3 M.

    Jumlah ini berbanding terbalik dengan rencana Dedi Mulyadi dan tak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.

    Padahal Dedi Mulyadi mencanangkan e-goverment yang dimana semua kegiatan berbasis digital.

    Keresahan ini sebenarnya sudah diluapkan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 lalu.

    Ia merasa heran, meski sudah berbasis digital, namun rapat dan pertemuan tetap digelar secara langsung atau offline.

    Dalam acara seperti itu, Dedi Mulyadi mengatakan bakal menelan banyak anggaran, mulai dari konsumsi sampai sewa gedung.

    Dan benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.

    Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

    Belanja pegawai Rp36,5 miliar

    Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

    Belanja modal Rp13,1 miliar

    Belanja hibah Rp3,4 miliar

    “Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset,” tuturnya.

    “Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat satu dinas sampai Rp1,3 M, padahal Pemprov Jabar mengusung e-goverment atau pemerintahan yang berbasis IT (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

    Berikut ini rinciannya:

    Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

    Belanja souvenir Rp649 juta

    Makan minum tamu Rp312 juta

    Belanja perabotan kantor Rp189 juta

    Alat listrik Rp180 juta

    Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

    Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

    “Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik,” kata Demul.

    Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

    “Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi, kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun.”

    “Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain.”

    “Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik,” papar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ingin mengadakan ambulans udara untuk melayani warga Jawa Barat yang sakit (Dok Humas Partai Golkar)

    Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masak baju aja dibeliin negara?”

    “Memang bapak anak yatim mau Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir dari tayangan di kanal YouTubenya, Selasa (4/2/2025).

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    Kang Dedi berencana untuk menjahit sendiri seragam kerjanya.

    “Saya mau dilantik jadi Gubernur, bajunya jahit sendiri, saya enggak minta dan enggak usah diganti.”

    “Nanti duit anggaran baju saya, hapus, masukin jadi belanja infrastruktur. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu, dasi hapus, jas hapus,” ungkap Kang Dedi.

    Lagipula diakui Dedi Mulyadi, ia punya banyak baju yang bisa dipakai untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.

    Kang Dedi meminta anggaran untuk pakaian dinasnya dialihkan saja untuk urusan yang lebih penting yakni biaya infrastruktur.

    “Di anggaran rumah tangga Gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas Gubernur, beli sendiri aja baju, baju saya banyak, hapus pak.”

    “Yang khusus untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur, hapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah banyak. Itu lumayan tuh,” tegas Kang Dedi.

    Tak cuma pakaian dinas, Kang Dedi juga minta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus total.

    Mendengar permintaan Kang Dedi, pegawainya pun tampak syok.

    “Ada perjalanan dinas luar negeri enggak? Hapus,” kata Kang Dedi.

    “Bapak enggak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.

    “Ngapain? Ngomong bahasa Inggris juga enggak bisa saya mah,” ujar Kang Dedi.

    Selain dinas luar negeri, Kang Dedi juga minta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.

    “Perjalanan dinas dalam negerinya dikurangi, sesuai impres, potong 50 persen. Aman,” imbuh Kang Dedi.

    Dedi Mulyadi saat bertemu Kepala SMA dan SMK di Subang, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). (YouTube/KANG DEDI MULYADI CHANNEL)

    Selanjutnya, Dedi Mulyadi juga meminta agar anggaran untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar nantinya dikurangi secara maksimal.

    Pun dengan acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat misalnya di hotel.

    Kang Dedi berencana untuk mengumpulkan pegawainya secara online saja.

    “Sementara ini kita tunda kegiatan seperti itu. Kita fokuskan belanja yang lebih penting dulu. Kegiatan seremonial Gubernur, udah lah enggak usah.”

    “Jangan ada kejadian misalnya gerakan menaman pohon reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya seremonialnya Rp500 juta, nanam pohonnya Rp70 juta, habis itu mati dimakan kambing.”

    “Udah lah enggak usah, fokus aja ke tujuan utama,” ujar Kang Dedi.

    “Nanti peresmiannya (Gubernur dan Wagub Jabar) tetap di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pegawai) via Zoom, udah selesai.”

    “Kan kita sudah teknologi digital, ngapain diundang dikumpulin? Cukup Zoom, berarti stay di kantor masing-masing, perintah tinggal dilaksanakan, ngapain ngumpul lagi?” sambungnya.

    Tak cuma peresmian Gubernur saja, Kang Dedi juga minta agar seremonial acara lain di Pemprov Jabar turut dikurangi.

    “(Datang seremonial) pakai motor sendirian, peresmian, gunting (pita) apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbal udah selesai. “

    “Misal seremoni ngeresmiin sekolah, kan enggak usah biaya gede, kita datang, gunting, udah enggak usah pasang tenda,” tandas Kang Dedi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • VIRAL TERPOPULER: Daftar Harga Elpiji 3 Kg Terbaru – Penjual Durian Tolak Anaknya Dilamar Gubernur

    VIRAL TERPOPULER: Daftar Harga Elpiji 3 Kg Terbaru – Penjual Durian Tolak Anaknya Dilamar Gubernur

    TRIBUNJATIM.COM – Kumpulan berita peristiwa viral di media sosial yang tersangkum dalam berita viral terpopuler hari Kamis, 6 Februari 2025.

    Berita pertama tersaji daftar harga Elpiji 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg di Jawa Timur serta kota lainnya. 

    Selanjutnya berita pengamen waria ngamuk di apotek yang sempat viral di media sosial, akhirnya diciduk polisi.

    Ada juga berita penjual durian keliling di Pangandaran menolak Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi yang ingin melamar anaknya.

    Berikut selengkapnya berita viral terpopuler hari ini, Kamis (6/2/2025) di TribunJatim.com.

    1. Daftar Harga Terbaru Elpiji 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg di Jawa Timur serta Kota Lainnya, Wamen: Sesuai

    HARGA ELPIJI TERBARU – Simak daftar harga elpiji 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg di Jawa Timur dan kota di Indonesia lainnya. Daftar harga elipiji menjadi sorotan usai kebijakan terbaru yang diterapkan pemerintah. (KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA-AMINULLAH)

    Inilah daftar harga terbaru elpiji 3 kg di Jawa Timur dan kota di Indonesia lainnya per Februari 2025.

    Simak pula daftar harga elpiji 5,5 kg dan daftar harga elpiji 12 kg.

    Setelah kehebohan beberapa hari belakangan, pemerintah kembali mengizinkan pengecer untuk menjual elpiji 3 kg, yang sebelumnya hanya tersedia di pangkalan resmi.

    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Dengan kebijakan ini, pengecer akan dijadikan sub-pangkalan untuk penjualan gas 3 kg yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina.

    “Mulai hari ini, pengecer di seluruh Indonesia akan kembali menjual elpiji 3 kg dengan status sebagai sub-pangkalan,” ujar Bahlil saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025), melansir dari Kompas.com.

    Harga elpiji 3 kg bervariasi di berbagai tempat, baik di pangkalan resmi maupun pengecer.

    Di Palmerah, Jakarta Barat, misalnya, harga per tabung tercatat sekitar Rp 16.000 di pangkalan resmi, sementara harga di pengecer bisa mencapai Rp 25.000 per tabung.

    Bahlil mengungkapkan, ada laporan tentang lonjakan harga hingga Rp 25.000, yang berisiko membuat subsidi pemerintah tidak tepat sasaran.

    Di Blitar, Jawa Timur, harga elpiji 3 kg tercatat Rp 22.000 per tabung.

    Baca selengkapnya

    2. Akhirnya Diciduk Pengamen Waria Ngamuk di Apotek Viral, Ngaku Punya Mobil tapi Hidup Pindah-pindah

    PENGAMEN WARIA VIRAL – T (35) pengamen waria yang viral akibat aksinya saat melabrak pegawai apotek di Jakbar, Kamis (23/1/2025). Kini T akhirnya ditangkap pihak berwajib di Jakut pada Senin (3/2/2025). (Tangkapan Layar YouTube TribunPekanbaru.com)

    Setelah sempat viral di media sosial, pengamen waria ngamuk di apotek akhirnya diciduk polisi.

    Pengamen tersebut mengaku memiliki mobil namun ternyata hidupnya nomaden.

    Pengamen waria yang sempat viral akibat aksinya saat melabrak pegawai apotek di Kembangan, Jakarta Barat akhirnya ditangkap pihak berwajib.

    Pengamen berinisial T (35) itu dianggap meresahkan karena sering mengintimidasi dan memaksa warga.

    Bahkan dalam video yang beredar, T nekat merampas handphone milik pegawai apotek lantaran tak terima aksinya viral.

    Sebelumnya, petugas P3S Sudinsos Jakarta Barat telah mengunjungi lokasi kejadian yakni Apotek Rapha Farma di Jalan Haji Lebar, Meruya Selatan, Kembangan pada Jumat (24/1/2025).

    Tetapi, T belum ditangkap oleh petugas karena tidak ditemukan keberadaannya.

    Kini petugas berhasil mengamankan pengamen tersebut di sebuah rumah kontrakan kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (3/2/2025).

    Saat ditangkap, T tidak memberikan perlawanan dan tampak tenang saat polisi menjemputnya.

    Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Kembangan Komisaris Moch Taufik.

    “Tidak ada menangis atau cengengesan. Dia biasa saja,” ujar Taufik saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (4/2/2025).

    Baca selengkapnya

    3. Penjual Durian Tolak Anaknya Dilamar Gubernur, Mimin Minta Sang Putri Selesaikan Kuliah: Nanti

    TOLAK LAMARAN KDM – Dedi Mulyadi saat bertemu penjual durian Mimin di Pangandaran, Jumat (31/1/2025). Lamarannya ditolak saat ingin meminang anak Mimin. (YouTube/LEMBUR PAKUAN)

    Seorang penjual durian keliling di Pangandaran menolak Dedi Mulyadi yang ingin melamar anaknya.

    Penjual durian tersebut lebih memilih anaknya selesaikan kuliah dan bekerja ketimbang jadi istri Gubernur Jawa Barat terpilih. 

    Keputusannya itu pun ditanggapi Dedi Mulyadi.

    Adapun penjual durian keliling yang menolak lamaran Dedi Mulyadi tersebut bernama Mimin Aminah.

    Ia merupakan penjual keliling yang biasa menjajakan dagangannya di Pantai Pangandaran.

    Mimin setiap harinya biasa menjual durian, petai, hingga alpukat.

    Ia lalu dipanggil oleh Dedi Mulyadi yang memborong duriannya.

    Kepada Dedi Mulyadi, Mimin mengaku memiliki dua anak.

    Anak pertamanya sedang kuliah keperawatan, sementara anak keduanya masih duduk di bangku SD.

    Kegigihan Mimin menjadi pedagang demi menyekolahkan anaknya tersebut dipuji oleh Dedi Mulyadi.

    Ia pun berkelakar ingin melamar anak Mimin.

    Awalnya Mimin mengatakan kalau anaknya ada di rumah karena sedang libur kuliah.

    “Geulis teu budak teh? (Cantik tidak anaknya?)” tanya Dedi Mulyadi.

    “Geulis atuh siga mamahna (Cantik dong seperti ibunya),” kata Mimin sambil tertawa.

    Baca selengkapnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • BPS Jabar Sebut Hotel Resto Bakal Terdampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

    BPS Jabar Sebut Hotel Resto Bakal Terdampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

    JABAR EKSPRES – Kebijakan efisiensi anggaran yang bakal dilakukan Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat bakal berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian, karena bakal mengerem geliat sejumlah lapangan usaha.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Darwis Sitorus, Rabu (5/2).

    “Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu,” jelasnya.

    BACA JUGA: Pemprov Jabar Ikut Pangkas Perjalanan Dinas Luar Negeri

    Darwis memprediksi, sektor yang bakal terdampak dari kebijakan itu adalah resto dan perhotelan, karena sektor tersebut yang sejauh ini banyak menyerap dan berkembang dari kegiatan pemerintah.

    “Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel resto,” jelasnya.

    Kegiatan semacam itu memang menjadi andalan sektor hotel resto selama weekday. “Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,”jelasnya.

    BACA JUGA: Pemprov Jabar Relokasi Anggaran dari Tiap OPD Capai Rp 4 Triliun

    Di sisi lain BPS mencatat sektor akomodasi dan makanan minuman secara C to C 2024 memiliki kontribusi 3,07 persen, Itu berada di urutan ke 8 teratas dibanding sektor lain. Kondisinya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4 persen.

    Sebelumnya, Pemprov Jabar saat ini juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran. Beberapa program bakal dipangkas. Itu mengikuti intruksi presiden maupun keinginan Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi.

    Inpres No 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan presiden itu memang memberi amanat kepada Gubernur dan Bupati ataupun Wali Kota. Di antaranya untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar. Mengurangi belanja perjalanan dinas 50 persen. Hingga selektif dalam memberikan hibah lansung.(son)

  • Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan pembangunan Masjid Al-Jabbar di Kota Bandung, dimulai sejak zaman Ahmad Heryawan dan memang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp207 miliar.

    Bey menegaskan informasi ini sekaligus menjadi klarifikasi dari informasi sebelumnya yang menyebutkan Masjid Al-Jabar dibangun dengan penggunaan dana PEN sebesar Rp3,4 triliun oleh Ridwan Kamil, meski Gubernur Jabar 2018-2023 itu selalu dikaitkan sebagai pembangun fasilitas tersebut.

    “Jadi, Al-Jabbar itu harus diingat juga bahwa pembangunannya sudah digagas sejak Pak Aher pada 2017, dan itu APBD langsung. Seiring waktu, ada memang penggunaan PEN, 2022, untuk pemulihan selepas COVID-19 sebesar Rp207 miliar,” kata Bey dilansir ANTARA, Selasa, 4 Februari.

    Secara total, Bey mengungkapkan dana PEN yang ditetapkan Ridwan Kamil, dipakai oleh Pemprov Jabar senilai Rp3,4 triliun dan diwajibkan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama delapan tahun.

    “Sampai sekarang sudah dibayarkan, cicilannya sekitar Rp500 miliar per bulan dan jangka waktunya delapan tahun jadi masih berjalan ya,” katanya.

    Terkait kelanjutan isu ini yang menjadi sorotan oleh gubernur terpilih Dedi Mulyadi yang mempertanyakan penggunaan dana PEN di Jabar, Bey mengungkapkan ke depannya menjadi hak preogratif Dedi Mulyadi selanjutnya.

    “Pak KDM juga tidak bermakaud menyalahkan. Itu bentuk transparansi. Dan pak gubernur terpilih melihat bahwa harus ada kebijakan atau bagaimana tentang PEN ini, apakah nanti akan meminta pada pemerintah pusat, minta keringanan atau dibayar langsung atau bagaimana, saya tidak tahu. Kami serahkan pada beliau. Namun intinya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur terpilih. Yang penting kebijakan itu lebih berdampak kepada masyarakat,” tuturnya.

    Perbincangan mengenai utang untuk membangun Masjid Al Jabbar itu mencuat beberapa hari terakhir. Itu bermula saat Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi menanyakan terkait dana utang PEN dan penggunaanya. Dan itu diposting dalam akun media sosialnya.

    Diinformasikan, pada 2020-2021, Pemprov Jabar ada utang senilai Rp3,4 triliun. Itu digunakan untuk 11 kegiatan. Mulai dari pembangunan jalan hingga alun-alun. Termasuk pembangunan Masjid Al-Jabbar di angka Rp207 miliar.

  • Dedi Mulyadi Usulkan Patung Nyi Roro Kidul Jadi Suvenir Khas Pangandaran, Ini Kata Bupati – Halaman all

    Dedi Mulyadi Usulkan Patung Nyi Roro Kidul Jadi Suvenir Khas Pangandaran, Ini Kata Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PANGANDARAN –  Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi memberi masukan konsep pariwisata Pangandaran agar kian menarik minat pengunjung.

    Dedi Mulyadi mengusulkan agar agar Pangandaran memiliki suvenir khusus berupa ikon daerah yang menonjol. Misalnya saja suvenir khas berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul.

    Terkait usulan tersebut, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata memberikan tanggapan.

    “Itu Pak Dedi kan hanya berilustrasi. Pak Dedi kan ingin wisata ini bagus,” ujar Jeje kepada wartawan di Mangunjaya, Selasa (4/2/2025) siang.

    Menurutnya, Dedi Mulyadi membayangkan jika lokasi pariwisata di Pangandaran harus ada yang terasa, terlihat, dan teringat. 

    “Kalau di Singapura, kan, ada suvenir berbentuk kepala singa. Nah, Pak Dedi mempertanyakan, ada tidak di Pangandaran,” katanya.

    Setelah bertanya, kata Jeje, kemudian Dedi Mulyadi memberikan masukan bagaimana jika suvenir berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul. 

    “Kan itu mah hanya lemparan pembicaraan (tidak serius). Saya juga tidak menanggapi terlalu serius. Itu hanya candaan atau lain sebagainya,” ucap Jeje.

    Nyeleneh

    Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin juga turut menyoroti usulan Dedi Mulyadi tersebut.

    Menurutnya, Nyi Roro Kidul itu bukan hanya cerita di Pangandaran. Karena dia identik dengan pantai selatan, yang bukan cuma di Pangandaran.

    “Ya, nyeleneh boleh, out of the box boleh. Tapi saya kira masih banyak bentuk suvernir lain yang bisa menjadikan ciri khas Pangandaran. Enggak harus berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul,” ujarnya.

    Usulan Dedi

    Konsep itu diberikan Dedi Mulyadi kepada Pemerintah Daerah Pangandaran pada acara pengukuhan pengurus Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kabupaten Pangandaran di alun-alun Paamprokan, Jumat (31/1/2025) malam.

    Sosok yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM berharap Pangandaran menjadi destinasi wisata berbasis budaya.

    Pertama adalah kawasan wisata di Pangandaran harus memiliki arsitektur yang khas, wewangian atau aroma khas, suara yang khas, dan ikon souvenir. 

    Misalnya bangunan hotel, rumah makan, dan sebagainya yang memiliki ciri khas. 

    “Sehingga, orang datang ke Pangandaran bakalan mengingat ciri atau pembeda dari daerah lain,” ujar Dedi Mulyadi.

    Kedua,  Dedi meminta hotel di kawasan wisata Pangandaran memiliki aroma khas.

    Hal ini agar wisatawan bisa memiliki kenangan lebih indah dan terkenang di Pangandaran.

    Hal ini bisa ditambah lantunan suara musik tradisional yang menjadikan kesan agar wisatawan nyaman.

    “Nanti, para pemilik hotel bisa menempatkan pemain gamelannya,” katanya. 

    Kemudian Dedi menyarankan agar Pangandaran memiliki suvenir khusus berupa ikon daerah yang menonjol.

    Seperti di negara Singapura, suvernir berbentuk kepala Singa.

    “Nah, kenapa tidak Pangandaran buat suvenir khas berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul. Itu, nanti pasti berkesan,” katanya. 

    Dedi berharap Pemda Pangandaran bisa mencontoh daerah yang sudah berhasil membentuk branding yang mudah diingat bagi pengunjung.

    “Misalnya saat ke Bali dan ke Mekah. Di sana kita sudah merasakan suasana, suara, wewangian dan aroma yang khas,” ujarnya. (TRIBUN JABAR/ Erik S)

  • Dedi Mulyadi Minta Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri Dihapus, Sentil Pegawai: Bapak Anak Yatim?

    Dedi Mulyadi Minta Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri Dihapus, Sentil Pegawai: Bapak Anak Yatim?

    TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi belakangan mengaku ingin menghapus anggaran yang berkaitan dengan pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi blak-blakan meminta beberapa anggaran rumah tangga untuk dirinya dihapus.

    Meski belum resmi dilantik, Dedi Mulyadi telah memikirkan rencana anggaran untuk dirinya kelak setelah menjabat menjadi Gubernur Jabar.

    Keinginan Dedi Mulyadi ini sampai membuat pegawainya keheranan.

    Keinginan Dedi Mulyadi ini lantas menjadi sorotan.

    Hal itu berkaitan dengan biaya pakaian dinas dan dinas luar negeri sang Gubernur Jawa Barat yang biasa sudah dianggarkan.

    Berbeda dengan pendahulunya, pria yang karib disapa Kang Dedi itu memiliki untuk menghapus semua anggaran pakaian dinas dan perjalanan luar negeri Gubernur Jawa Barat.

    Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi ogah menerima anggaran untuk baju seragamnya hingga biaya perjalanan luar negeri.

    Sebelumnya, Kang Dedi juga tegas menolak pembelian mobil dinas baru untuknya sebagai Gubernur Jabar terpilih.

    Dedi Mulyadi mengaku masih bisa menggunakan kendaraan pribadinya saat menjabat sebagai Gubernur.

    Kini, Kang Dedi kembali mengurai rencana baru menjelang pelantikannya sebagai pemimpin Jawa Barat.

    Kepada pegawainya yang mengatur APBD dan anggaran Jabar, Kang Dedi menyampaikan rencananya soal anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.

    “Enggak usah (biaya pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah digaji, bapak tunjangannya kurang lebih Rp20 juta sebulan, masa baju aja dibeliin negara? memang bapak anak yatim mau lebaran?” kata Dedi Mulyadi, dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (4/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

    Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengaku tak perlu pakai dana dari Pemprov.

    KEBIJAKAN DEDI MULYADI – Tangkapan layar momen Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengurai rencana terkait penghapusan beberapa item dalam anggaran rumah tangga, Selasa (4/2/2025). (YouTube/KDM1)