Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Pembangunan Jalur Tambang Parung Panjang, KDM: Setahun Cukup

    Pembangunan Jalur Tambang Parung Panjang, KDM: Setahun Cukup

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi menargetkan, pembangunan jalan tol tambang Parung Panjang akan rampung dalam satu tahun.

    Pengerjaan jalan tersebut, mulai diberlakukan pada 2026 mendatang, dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemkab Bogor.

    “Tahun depan dibangun, setahun cukup,” kata Dedi Mulyadi kepada awak media di The Alana Hotel dalam rangka Rapat Koordinasi penanganan Jalan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:tambangDemul Ungkap Ini Dua Solusi Permasalahan Jalur Tambang Parung Panjang!

    Sementara untuk jalan provinsi, Dedi menegaskan, akan dibangun mulai tahun ini dengan dana sebesar Rp130 miliar.

    “(Rp) 130 miliar, tahun ini gak ada tahun depan, tahun depan itu jalan tambang. Tahun ini jalan provinsi,” tegas Dedi.

    Selain itu, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyampaikan, terdapat dua solusi untuk menyelesaikan permasalahan jalan tambang di Parung Panjang.

    BACA JUGA:194 Orang MD Akibat Jalur Tambang di Parung Panjang Tak Terealisasi, Pemprov Janji Beri Uang Duka Rp100 Juta

    Solusi pertama, pembangunan jalan provinsi di Parung Panjang akan berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan tersebut, akan berlangsung pada tahun ini.

    Kedua, jalur tambang akan dibangun pada 2026 mendatang melewati berbagai proses seperti sinergisitas antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bogor.

    Sebagai informasi, Dedi Mulyadi mengungkapkan, sebanyak 194 orang telah meninggal dunia dalam enam tahun terakhir di Jalur Tambang Parung Panjang.

    “194 orang (meninggal), enam tahun terakhir,” kata Dedi Mulyadi kepada awak media di The Alana Hotel dalam rangka Rapat Koordinasi penanganan Jalan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).

    Ia berjanji, akan memberikan uang duka kepada para keluarga korban tersebut dengan nilai Rp50 hingga Rp100 Juta tiap orangnya.

  • Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    Bertemu Dedi Mulyadi, Legislator PKB Jabar Titipkan Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah menyampaikan sepuluh harapan strategis kepada Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi.

    Sepuluh harapan strategis atau Dasa Aratula tersebut, disampaikan kepada Gubernur Jabar terpilih dalam pertemuan bersama anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Lembur Pakuan, Subang, Selasa, 11 Februari 2025.

    Maulana menilai, Dasa Aratula ini merupakan sepuluh harapan atau cita-cita hasil dari pengamatan terhadap permasalahan yang ia temui selama menjabat sebagai DPRD Provinsi Jabar.

    “Saya menitipkan sepuluh harapan agar mampu dijalankan atas kekuasaan, kewenangan, dan kebaikan Gubernur terpilih, Kang Dedi Mulyadi, untuk mengurangi permasalahan yang ada di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (11/2).

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    Maulana juga menegaskan, sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

    Dasa Aratula untuk Jawa Barat

    Sepuluh poin Dasa Aratula yang disampaikan Maulana Yusuf Erwinsyah kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi, meliputi:

    1. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru ngaji.
    2. Pengangkatan guru dan tenaga pendidikan minimal melalui skema PPPK.
    3. Kepedulian terhadap anak-anak miskin dan yatim piatu sebagai bagian dari keberkahan kepemimpinan.
    4. Penyediaan minimal satu guru BK di setiap sekolah untuk mengatasi masalah kekerasan dan kesehatan mental.
    5. Penyelesaian kisruh ijazah tanpa merugikan sekolah swasta maupun siswa.
    6. Gerakan bersama untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan pelajar di Jawa Barat.
    7. Penambahan kuota pelatihan vokasi untuk menekan angka pengangguran.
    8. Integrasi data pendidikan dan kebijakan untuk mengatasi dominasi lulusan SMK dalam angka pengangguran.
    9. Pengurangan pengangguran pemuda dan peningkatan PAD pada 2027 melalui optimalisasi aset Pemprov Jabar.
    10. Peningkatan modal alih profesi bagi pekerja seks komersial (PSK).

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Jabar Galang Dukungan DPR RI Dongkrak BIJB Kertajati

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap, program-program tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam pemerintahan baru di Jawa Barat.

  • 8 Jalan Parung Panjang "Neraka" Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi Bandung

    8 Jalan Parung Panjang "Neraka" Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi Bandung

    Jalan Parung Panjang “Neraka” Warga Bogor, 100 Nyawa Melayang, Ini Janji Dedi Mulyadi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro curhat kepada Gubernur Jawa Barat terpilih
    Dedi Mulyadi
    terkait permasalahan di jalan
    Parung Panjang
    ,
    Kabupaten Bogor
    .
    Dia menyampaikan masalah ini karena dalam jangka waktu dua tahun, ada 100 nyawa melayang akibat kecelakaan di jalan tersebut.
    “Kami mohon bantuan kepada Pak Gubernur (terkait) permasalahan Jalan Parung Panjang. Selama kami menjabat Kapolres Bogor, kurang lebih 1 tahun 8 bulan, kasus kecelakaan menimbulkan korban jiwa sangat banyak,” ucap Rio kepada Dedi pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Minggu (9/2/2025).
    Kecelakaan, kata Rio, diakibatkan kelalaian pengemudi, kontur jalan kurang memadai, dan jalanan rusak. 
    Dedi mengatakan, jalan Parung Panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Selama ini, penambang menggunakan jalan warga.
    “Sudah berapa korban di situ?,” tanya Dedi kepada Rio.
    Rio menjawab, selama menjabat di Bogor, sudah 100 lebih korban meninggal dunia.
    Mendengar 100 korban melayang, Dedi terhenyak. Dia kaget lebih dari 100 korban meninggal akibat kecelakaan di jalan itu.
    “Punten ya, ini akibat provinsi lamban membangun jalan itu, berakibat terjadinya kecelakaan,” ujar Dedi. 
    Dia lantas bertanya kepada Kapolres bagaimana bisa sampai ada korban yang cukup banyak di jalan Parung Panjang.
    Rio menjelaskan, kecelakaan karena kontur jalan, jumlah muatan truk, jalanan rusak, penerangan kurang memadai, dan sempitnya jalan.
    “Ini di luar penyakit ISPA, kami butuh bantuan Pemprov,” kata Rio.
    Dedi menjelaskan, Pemprov akan menyelesaikan jalan itu tahun 2026. Kalau dibangun tahun ini cukup mepet.
    “Tahun 2026 kami sudah oke, kami bangun selesai. Tanah ingin lebar dan membangun jalan tambang khusus,” kata Dedi.
    Dedi yang didampingi Wakil Bupati Bogor terpilih, Ade Ruhandi, kemudian bertanya apakah jalan tambang dan jalan khusus mobil berbeda? 
    Ade menjelaskan, saat ini jalan milik provinsi digunakan mobil tambang.
    “Problem di sini kan akibat tidak sinergi antara kebijakan Pemerintah Tangerang dengan Bogor. Perlu difasilitasi juga,” ucap Ade.
    Kapolres Bogor, AKBP Rio kemudian meminta jam operasional truk agar disinkronkan antara Pemprov Banten dengan Pemprov Jabar.
    Jam operasional berbenturan dengan waktu orangtua antar anak sekolah dan jemput anak, kemudian aktivitas warga di pasar.
    “Ini bisa menaikkan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan,” kata Rio.
    Dedi menimpali, jalan Parung Panjang berarti “neraka” bagi warga Bogor.
    Neraka di jalan raya akibat penambangan, mobil tambang, polusi penambangan, dan dampak lingkungan. 
    Dedi Mulyadi berjanji akan membahas hal ini Rabu nanti.
    Dia akan membahasnya dengan Kadis PU, Kadis Perhubungan Pemprov Jabar, termasuk akan mengundang Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Banten.
    “Rabu kita bahas di sini (Mapolres),” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahas Jalur Tambang Parungpanjang, Gubernur Jabar Terpilih Bakal Temui Pemprov Banten

    Bahas Jalur Tambang Parungpanjang, Gubernur Jabar Terpilih Bakal Temui Pemprov Banten

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi, akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk membahas teknis Jalan Tambang.

    Jalur Tambang tersebut, melintasi wilayah Cigudeg, Rumpin, dan terdapat juga pada kawasan perbatasan dengan Kabupaten Tangerang Banten, tepatnya di Jalan Raya Mohammad Toha, Parungpanjang.

    Rencananya, pelaksanaan itu dilaksanakan pada Rabu (12/2) mendatang di Polres Bogor.

    Dedi mengungkapkan, pembahasaan pada saat pertemuan mendatang perihal teknis buka tutup jam operasional pasa jalur penambangan.

    Kata dia, teknis pembahasan jam operasional buka tutup jalan itu sangat penting dilakukan agar tidak berbenturan dengan kepentingan warga.

    “Kita Rabu, kita mau bahas teknis ya, kalo teknis anggaran nya kita sudah siap,” ungkap Dedi di Mapolres Bogor, pada Sabtu (8/2).

    “Kita hanya membahas teknis tutup buka nya, teknis jam jam buka nya agar tidak berbenturan dengan kepentingan warga,” tutupnya.

    Diketahuhi, Dedi Mulyadi telah melakukan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Rudy-Ade membahas jalur tambang.

    Pada unggahan akun Instagram pribadi @dedimulyadi71, dia menargetkan permasalahan jalan tambang harus selesai pada 2026 mendatang.

    “Gini saya engga mau pusing, jalan tambang 2026 selesai. Saya yang tanggung jawab,” kata Dedi dalam video tersebut.

  • Bahas Jalur Tambang Parungpanjang, Gubernur Jabar Terpilih Bakal Temui Pemprov Banten

    Gubernur Jawa Barat Terpilih Berencana Kunjungi Keluarga Korban Kecelakaan Beruntun di Gate Tol Ciawi 2

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menyampaikan rasa belasungkawa atas kecelakaan beruntun di Gate Tol Ciawi 2 dan berencana untuk mengunjungi keluarga korban.

    Dedi mengungkapkan niat tersebut langsung di Mapolres Bogor, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (8/2).

    “Saya menyampaikan belasungkawa dan saya akan datang,” kata Dedi kepada wartawan.

    Menurutnya, kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak korban seperti ini selalu menjadi masalah serius yang harus dievaluasi, mulai dari kondisi jalan hingga kebiasaan pengendara.

    “Yang menjadi ancaman utama di jalan tol menurut saya saat ini adalah kendaraan bertonase tinggi dan besar,” jelasnya.

    Dedi menjelaskan bahwa kendaraan berat ini memiliki dua masalah utama, yaitu usia kendaraan yang sudah cukup tua dan kondisi pengemudi.

    Mengenai kondisi pengemudi, Dedi menyebutkan faktor psikologis yang mempengaruhi pengemudi mobil besar. Banyak dari mereka berusaha menghemat pengeluaran untuk keluarga, meskipun biaya operasional sangat tipis, termasuk biaya tol dan bahan bakar. “Sering kali mereka mencoba menghemat, dan penghematan ini bisa membahayakan keselamatan di jalan,” tuturnya.

    Diketahui sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Gate Tol 2 Ciawi akibat rem blong pada truk tronton yang mengakibatkan korban tewas di tempat, di Bogor Timur, Kota Bogor, pada Selasa (4/2).

    Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB di ruas Tol Bogor-Jakarta. Truk bermuatan galon air tersebut berjalan dari arah Ciawi menuju Jakarta dan diduga mengalami kerusakan pada sistem rem.

    Akibat insiden ini, tiga kendaraan terbakar habis dan tiga lainnya rusak. Delapan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka.

  • Ungkap Clandestine Lab Narkotika, Gubernur Jabar Terpilih Apresiasi Polres Bogor

    Ungkap Clandestine Lab Narkotika, Gubernur Jabar Terpilih Apresiasi Polres Bogor

    JABAR EKSPRES – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, memberikan apresiasi kepada Polres Bogor atas keberhasilannya mengungkap clandestine lab narkotika yang menghasilkan tembakau sintetis seberat 1 Ton.

    Dedi mengungkapkan bahwa Polres Bogor telah berhasil menjaga wilayah Bumi Tegar Beriman dari ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa, sekaligus melindungi masyarakat dari bahaya narkotika.

    Ia menegaskan bahwa narkotika adalah barang haram yang dapat merusak sistem tubuh, memengaruhi kinerja fisik dan mental seseorang. “Dengan keberhasilan ini, seluruh warga terhindar dari peristiwa yang dapat merusak daya ingat, daya pikir, dan daya tahan tubuh mereka,” ujar Dedi Mulyadi setelah pertemuan di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/2).

    Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa temuan narkotika seberat 1,2 Ton yang nilainya mencapai Rp 350 miliar ini merupakan ancaman serius bagi masyarakat. “Ini adalah ancaman yang sistemik dan luar biasa, bukan hanya dari sisi peristiwa kriminal, tetapi juga dari aspek geopolitik dan geostrategis,” tambahnya.

    Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dan saling menjaga satu sama lain dari penggunaan narkotika serta aktivitas ilegal terkait. Ia juga meminta agar setiap aktivitas mencurigakan, termasuk pergerakan orang asing atau kegiatan yang tidak biasa, segera dilaporkan kepada pihak berwenang, baik RT/RW maupun kepolisian.

    “Jika ada aktivitas mencurigakan atau orang asing yang tidak berbaur, segera teliti bersama RT/RW, dan laporkan kepada kami atau bhabinkamtibmas untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kapolres.

    Sebagai informasi, pada Rabu (5/2), Polres Bogor bersama Polda Jabar dan Mabes Polri berhasil mengungkap clandestine lab narkotika terbesar di Jawa Barat tahun ini, yang berlokasi di kawasan perumahan elit Sentul. Polisi berhasil mengamankan 1 Ton tembakau sintetis yang diperkirakan bernilai Rp 350 miliar.

  • Dedi Mulyadi Bakal Larang Sekolah Jual LKS hingga Study Tour

    Dedi Mulyadi Bakal Larang Sekolah Jual LKS hingga Study Tour

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi bakal melarang sekolah di Jabar untuk jual LKS hingga study tour yang membebani siswa, gagasan itu diungkapkan melalui media sosial resminya.

    Mulanya, Dedi Mulyadi tengah menggelar rapat dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar, membahas terkait keberlangsungan pendidikan di Jabar.

    Dalam kesempatan itu ia menyampaikan dengan tegas bahwa jangan ada lagi praktek jual beli seragam di sekolah, termasuk buku maupun LKS.

    BACA JUGA: Akui Bakal Tindak Tegas Sekolah yang Cari Untung, Dedi Mulyadi: setelah Dilantik Saya akan Melangkah!

    “Jual LKS macem-macem gak usah, seragam jangan disiapin sekolah, sudah jangan jadi penyakit,” ucapnya dalam kegiatan yang juga diposting dalam akun tiktoknya itu.

    Gagasan itu kemudian dipertegas dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun instagramnya. Dedi menuturkan, sekolah jangan lagi menjadi ladang transaksi perdagangan.

    Karena itu berbagai kegiatan perdagangan perlu dihindari. “Tidak boleh lagi jual buku, LKS, seragam. Sekolah tidak boleh lagi laksanakan study tour yang di dalamnya ada pungutan,” jelasnya.

    BACA JUGA: Sekolah Swasta Sesalkan Pernyataan Dedi Mulyadi yang Tidak Bisa Bedakan  BPMU dan Tunggakan Ijazah

    Masih kata Dedi, kegiatan lain yang mengarah pada pungutan pada siswa juga perlu dihindari.

    “Termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya yang ada pungutan, ini akan menimbulkan kecurigaan dan jadi tekanan psikologis pada guru,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Dedi juga menyuarakan untuk mengurangi berbagai beban administrasi pada guru ataupun kepala sekolah. Karena itu pihaknya bakal menghitung dan mempersiapkan tenaga administrasi di lingkungan sekolah.

    BACA JUGA: KAI Siap Wujudkan Mimpi Dedi Mulyadi Soal Jabar Miliki KRL Bandung Raya

    Ia juga berpesan kepada guru agar lebih fokus dalam tugasnya mengajar, guru jangan sibuk ngonten yang tidak berkaitan dengan tugasnya mengajar.

    Masih kata Dedi, pihaknya juga bakal mendorong kucuran bantuan anggaran dari Pemprov Jabar ke sekolah agar lebih fleksibel. Sehingga bisa menyentuh kebutuhan untuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kegiatan yang muncul tiba-tiba di sekolah.(son)

  • Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP Bandung 7 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP Bandung 7 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Tiba-tiba Dicegat Siswi SMA yang Adukan Pemotongan PIP
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    mengadakan kunjungan ke SMA Negeri 7
    Cirebon
    , Jumat (7/2/2025). Usai kunjungan, Dedi tiba-tiba dicegat dua siswi sekolah tersebut.
    Dua siswi itu kemudian melaporkan pemotongan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP).
    “PIP kita diambil, dipotong. PIP sumbangan dari partai,” kata salah seorang siswi yang dilansir dari video
    Tribun Jabar
    dan dikonfirmasi ulang
    Kompas.com
    ke Dedi Mulyadi, Jumat.
    Dedi meluruskan pernyataan siswi tersebut bahwa PIP bukan sumbangan dari partai. Tetapi sumbangan pendidikan dari pemerintah.
    “Biasanya diurus oleh para anggota DPR RI yang punya dapil,” jelas Dedi.
    Anggota dewan biasanya mempunyai kegiatan melalui program PIP tersebut.
    “Masalahnya apa program PIP?” tanya Dedi.
    Siswi tersebut menjelaskan, ia mendapat bantuan Rp 1,8 juta per tahun. Namun dipotong Rp 250.000.
    “Jadi dapat jatah dari pemerintah nih, melalui anggota DPR, dapat jatah satu tahun Rp 1,8 juta kemudian dipotong Rp 250.000?” tanya Dedi lagi lantas diiyakan siswi tersebut.
    Dedi kemudian menanyakan cara pemotongan bantuan itu seperti apa? Menurut siswi tersebut, buku tabungan, ATM dan PIN ada di pihak sekolah.
    Bahkan nomor PIN disamakan tiap siswa. “PIN kan tak boleh orang lain tahu,” kata Dedi yang makin penasaran.
    Siswi tersebut menyampaikan sekolah mengetahui nomor PIN untuk penarikan bantuan PIP. Jika nomor PIN berbeda, maka siswa harus menginformasikan kepada sekolah.
    “PIN harusnya rahasia,” jelas Dedi.
    Siswi tersebut mengatakan, uang bantuan diambilkan oleh pihak sekolah.
    Keluhan lain yang disampaikan dua siswi tersebut yakni adanya sumbangan masjid. Meski bersifat infak, namun jumlah sumbangan telah dipatok yakni Rp 150.000.
    Karena buru-buru ada tugas lain, Dedi meminta nomor WA siswi tersebut.
    “Nanti kami WA,” kata Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sidang Etik Bongkar Aliran Dana Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro ke Anak Bos Prodia

    Sidang Etik Bongkar Aliran Dana Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro ke Anak Bos Prodia

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memantau langsung sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro dan AKBP Gogo Galesung pada hari ini, Jumat (7/2/2025).

    Dua mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu diduga memeras anak bos Prodia yang berstatus sebagai tersangka pembunuhan, Arif Nugroho.

    Anggota Kompolnas Chairul Anam mengatakan, sidang etik terhadap Bintoro dan Gogo digelar di tempat berbeda dengan melibatkan dua Majelis Etik.

    “Saya sendiri di AKBP B tadi melihat langsung dari awal sampai ditunda karena solat jumat dengan bacaan persangkaan yang kurang lebih hampir dua jam,” kata Anam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    Anam mengungkapkan, Majelis Etik membacakan persangkaan kepada AKBP Bintoro secara detail termasuk mengurai jumlah uang dan aliran dana.

    “Cukup detail ya, mengurai peran siapa saja yang ada di situ, jumlah uang, terus uang itu mengalir ke mana, terus juga di momen-momen apa. Jadi itu dijelaskan semua,” ungkap dia.

    Hanya saja, Anam belum membeberkan siapa saja yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan ini.

    Ia menyebut persangkaan itu nantinya bakal diuji dengan keterangan para saksi, alat bukti, dan kesaksian dari AKBP Bintoro.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

    “Kita kira kita bisa berharap banyak atas kerja-kerja paminal yang memeriksa itu, dan kita berharap banyak ini majelis etiknya bisa bekerja secara maksimal, mengurai peristiwanya dan mendudukkan sanksinya secara tepat dan maksimal. Itu yang kami harapkan,” ujar Anam.

    Selain Bintoro dan Gogo, mantan Kanit dan Kasubnit Resmob Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKP Z dan Ipda ND, serta eks Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan AKP Mariana juga terseret kasus pemerasan dan menjalani sidang kode etik hari ini.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menteri ATR/BPN Sidak Lahan Sengketa Dobel SHM Perumahan Cluster di Tambun Bekasi

    Menteri ATR/BPN Sidak Lahan Sengketa Dobel SHM Perumahan Cluster di Tambun Bekasi

    Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, TAMBUN SELATAN – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sidak lahan sengketa dobel Sertifikat Hak Milik (SHM) perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jumat (7/2/2025). 

    Nusron langsung meninjau titik lahan sengketa yang mencakup sejumlah bidang, sebagian di area Cluster Setia Mekar Residence 2 lalu objek di luarnya yang merupakan rumah tinggal dan ruko milik warga. 

    Dalam kesempatan ini, Nusron juga bertemu dengan warga pemilik lahan yang rumahnya digusur karena sengketa yang terjadi. 

    Menteri ATR/BPN juga berjalan kaki kurang lebih sejauh 500 meter, dia menelusuri objek lahan sengketa yang luasnya mencapai 3,6 hektare.  

    Sengketa lahan sudah masuk ke tahap eksekusi, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang atas perintah pemenang perkara Mimi Jamila telah merobohkan sebagian objek rumah. 

    Objek rumah yang sudah dibongkar milik warga di luar Cluster Setia Mekar Residence 2, sedangkan untuk objek di dalam hunian tersebut masih berdiri. 

    Ada sekitar 27 bidang yang masuk ke dalam Cluster Setia Mekar Residence 2 yang bersengketa, kondisinya saat ini sudah dikosongkan. 

    Nusron mengatakan, untuk rumah yang sudah dieksekusi berada di luar Cluster Setia Mekar Residence 2 sebanyak lima objek. 

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Terkuak sosok Yonih, Lansia yang Meninggal Dunia setelah Membeli Elpiji 3 Kg di Tangsel, Senin (3/2/2025). Curhat Keluarga ke Dedi Mulyadi.

    “Ini kita tadi meninjau nih, ini lokasi lima rumah, lima rumah pemiliknya tiga orang Ibu Asmawati, Ibu Mursiti, dengan Pak Yaldi,” kata Nusron. 

    Nusron memastikan, sengketa lahan dobel SHM ini akan ditangani BPN. Mereka yang memiliki sertifikasi tetap diakui secara sah. 

    “Langkah selanjutnya, kita akan kami koordinasi dengan pengadilan negeri Cikarang, kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa,” tegas dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya