Xcloud.id

Tag: Dedi Mulyadi

  • Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi mengungkap hasil pemeriksaan tes kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2/2025). Ia mengaku hanya memiliki satu masalah saja, meski hasilnya menunjukkan kondisi yang baik. 

    Tes kesehatan ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan para kepala daerah menjalani pelantikan dan agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, minggu depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu saja, yaitu enggak punya teman saat memeriksa gula,” ucap Dedi Mulyadi berkelakar seusai tes di Kemendagri, Jakarta.

    Dedi Mulyadi mengaku dirinya tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan kepala daerah, sebab acara tersebut hanya seremonial.

    Selain itu, ia sudah terbiasa menjalani pelantikan, baik saat menjadi anggota DPRD, bupati dua periode, maupun DPR. 

    “Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan,” pungkas Dedi Mulyadi. 

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap pelaku
    penambang ilegal
    .
    Pernyataan ini disampaikan Dedi saat ditanya mengenai penindakan terhadap penambang ilegal di wilayah Jabar, saat nanti resmi menjabat sebagai gubernur.
    “Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja,” kata Dedi, saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Minggu (16/2/2025).
    Dedi menyatakan bahwa praktik
    tambang ilegal
    di Jawa Barat harus segera dibersihkan.
    Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam upaya pemberantasan tambang ilegal, tetapi juga akan mengadopsi pendekatan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (
    UU Tipikor
    ).
    “Kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pendekatan dengan UU Tipikor memungkinkan karena para penambang ilegal itu tidak membayar pajak selama puluhan tahun, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
    Di sisi lain, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
    “Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih
    recovery
    yang diperlukan untuk melakukan
    recovery
    terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal,” tuturnya.
    Persoalan tambang batu ilegal di Subang, Jawa Barat, sebelumnya menjadi sorotan setelah video pernyataan Dedi mengenai aktivitas melanggar hukum tersebut viral.
    Menyusul sorotan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup tambang batu ilegal di daerah tersebut.
    Sebagai respons, ratusan buruh galian melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    6 Dedi Mulyadi: Belanja Perjalanan Dinas, Seminar, dan Proyek yang Tak Diperlukan Capai Rp 5 Triliun Nasional

    Dedi Mulyadi: Belanja Perjalanan Dinas, Seminar, dan Proyek yang Tak Diperlukan Capai Rp 5 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Bupati Purwakarta sekaligus
    Gubernur Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    menyebut, sudah menyiapkan rencana memangkas anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga proyek-proyek yang tidak diperlukan mencapai Rp 5 triliun.
    Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak mengurangi anggaran pembangunan, melainkan rencana belanja yang tidak penting.
    “Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat itu totalnya sudah Rp 5 triliun,” kata Dedi saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
    Dedi juga mengatakan, meskipun belum resmi menjabat gubernur, pihaknya sudah menghitung pembiayaan dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.
    Dia pun menyebut, akan mencoba menitikberatkan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang menjadi kebutuhan mendasar dan menghapus rencana belanja yang tidak penting.
    Dedi mencontohkan, pihaknya akan menghapus seluruh anggaran perjalanan dinas luar negeri gubernur Rp 1,5 miliar menjadi Rp 0.
    Kemudian, perjalanan dinas dalam negeri dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.
    “Perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak,” ujar Dedi menegaskan.
    Selain perjalanan dinas, Dedi juga akan menghapus anggaran pakaian dinas hingga pengadaan mobil.
    Rencana pemangkasan ini digulirkan di tengah kebijakan pemerintah pusat melakukan
    efisiensi anggaran
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan

    Sempat Tertunda, Hari Ini 239 Kepala Daerah Terpilih Registrasi Pelantikan dan Cek Kesehatan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih dijadwalkan menjalani
    registrasi pelantikan
    serta pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Minggu (16/2/2025).
    Hal ini tertuang dalam surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang diterbitkan pada 11 Februari 2025.
    Sedianya, para kepala daerah tersebut akan menjalani registrasi pelantikan serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu (15/2/2025) kemarin.
    Namun, pemeriksaannya ditunda karena alasan teknis, banyak kepala daerah dan wakilnya berhalangan sehingga jadwal diundur sehari.
    Sementara itu, sebanyak 242 kepala daerah terpilih lainnya akan mengikuti tahapan serupa pada keesokan harinya.
    Agenda ini menjadi langkah penting sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih.
    Beberapa nama besar akan hadir dalam sesi pemeriksaan kesehatan hari pertama. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara terpilih, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang juga merupakan menantu Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
    Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, juga akan mengikuti pemeriksaan ini.
    Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto, Gubernur-Wakil Gubernur Jambi, Al Haris-Abdullah Sani, serta Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru-Cik Ujang, juga dijadwalkan menjalani registrasi dan pemeriksaan kesehatan dalam sesi pertama yang berlangsung pukul 08.00-10.00 WIB.
    Mereka akan menjalani proses ini bersama 73 bupati dan wakil bupati dari masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Pada sesi kedua, pukul 10.00-12.00 WIB, giliran Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.
    Sesi ini juga akan diikuti oleh pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sementara itu, sesi ketiga yang berlangsung pukul 13.00-15.00 WIB akan diikuti oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, serta Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Tahapan ini merupakan bagian dari persiapan sebelum pelantikan resmi para kepala daerah terpilih yang akan segera bertugas memimpin daerah masing-masing.
    (KOMPAS.COM/SINGGIH WIRYONO)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dedi Mulyadi Minta SMAN 6 Depok Tiadakan "Study Tour" ke Bali karena Bebani Siswa Bandung 15 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Minta SMAN 6 Depok Tiadakan "Study Tour" ke Bali karena Bebani Siswa Bandung 15 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Minta SMAN 6 Depok Tiadakan “Study Tour” ke Bali karena Bebani Siswa
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    terpilih,
    Dedi Mulyadi
    meminta kegiatan
    study tour

    SMAN 6 Depok
    ke Bali ditiadakan.
    Hal ini disampaikan Dedi setelah mendengar ada keluhan dari sejumlah pihak yang keberatan dengan biaya
    study tour
    tersebut.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh
    study tour
    -nya,” kata Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (15/2/2025).
    Menurut Dedi, biaya
    study tour
    ke Bali sekitar Rp 3,5 juta. Jika ditambah uang saku dan biaya jajan, maka orang tua harus mengeluarkan uang sekitar Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
    “Memang saya belum dilantik. Jadi hanya bisa bersifat imbauan, belum bisa membuat sesuatu yang tertulis menjadi keputusan Gubernur. Tetapi mari kita belajar cerdas,” tegas Dedi.
    Dia menjelaskan,
    study tour
    itu adalah sebuah orientasi berpikir yang bisa digunakan untuk dunia pendidikan. Selain itu mengarahkan anak-anak dalam melakukan pengkajian, penelitian, pada sebuah tempat yang dikunjungi.
    Kalau mau fokus pada kalimat
    study tour
    , jelas Dedi, sebenarnya gampang. Banyak sekali tempat di Depok yang bisa menjadi objek studi.
    “Sampah di Depok menjadi masalah besar itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (
    reduce, reuse, recycle, replace
    ), jelas Dedi.
    Sampah diurai sejak di rumah. Bagi sampah plastik karena tidak bisa diurai, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif lainnya.
    Sekolah bisa menggerakkan siswanya melakukan penelitian, berstudi ke tiap rumah, untuk belajar cara memilah sampah organik dan anorganik sehingga tidak jadi problem.
    “Kemudian bisa pergi ke industri yang ada di sekitar kita. Mempelajari percepatan proses produksi bagaimana menggunakan robot sebagai kekuatan teknologi hari ini, bagaimana proses produksi minyak goreng dari hulu sampai hilir, membuat motor, tekstil dan industri lainnya,” kata Dedi.
    Namun lanjut dia, jika pergi ke tempat-tempat rekreatif, itu bukan
    study tour
    . Hal demikian namanya piknik atau berwisata.
    “Sudahlah enggak usah pakai kalimat studi-studian. Itu namanya piknik,” ujarnya.
    Yang jadi pertanyaan, kata Dedi, setiap orang piknik? “Boleh. Boleh banget dan itu hak setiap orang,” kata dia.
    Yang tidak boleh, menurut Dedi, hal ini menjadi kebijakan di sebuah lembaga pendidikan formal, dimana orang-orangnya adalah orang-orang akademis yang pernah kuliah, baik S1 maupun S2.
    “Hak setiap orang boleh, keluarga piknik ke puncak, boleh. Tidak ada yang melarang asal punya uang,” katanya.
    Lebih lanjut, Dedi mengatakan,
    study tour
    akan menjadi problem manakala anak-anak yang tidak bisa ikut study tour menjadi minder di sekolah. Kemudian anak marah kepada orang tuanya yang tidak mampu memenuhi keinginannya untuk study tour.
    “Enggak usah (
    study tour
    ) deh, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain. Kalau orangtuanya yang mampu silakan saja piknik sama keluarganya,” jelas Dedi.
    Hal serupa berlaku dengan di kantor pemerintah yang disoroti Dedi. Dia mempersilakan pegawai pemerintah yang ingin piknik ke Yogyakarta maupun Bali.
    “Itu hak individu, pergi saja sama keluarga. Tapi jangan numpang di kegiatan pemerintah menjadi studi banding, kunjungan kerja, ke Yogya, Bali, Lombok atau sampai Jepang, Inggris, Prancis,” sebut Dedi.
    Kalau mau ke luar negeri, silakan memakai uang sendiri. Jangan memakai uang negara.
    “Mau pergi ke manapun silakan pergi. Jangan berkamuflase atas nama studi banding, study tour, menggunakan uang negara, atau kalau
    study tour
    menjadikan orang tuanya repot,” tegas Dedi.
    Dia menambahkan, tidak ada maksud apapun melarang
    study tour
    yang harus mengeluarkan atau memungut uang besar. Dedi mengajak semua pihak berpikir yang objektif, bertindak yang efektif agar dunia pendidikan semakin maju.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung

    Besok, 239 Kepala Daerah Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Ada Bobby Nasution dan Pramono Anung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 239
    kepala daerah
    terpilih hasil Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) Serentak 2024 akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani
    pemeriksaan kesehatan
    di Kantor Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) pada Sabtu (15/2/2025) besok.
    Dilansir dari surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025, 239 kepala daerah ini akan menjalani hari pertama pemeriksaan kesehatan.
    Sementara itu, sisanya 242 kepala daerah terpilih dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan dan registrasi pelantikan pada Minggu (16/2/2025).
    Sebagaimana radiogram Kemendagri, terdapat nama-nama besar yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama, seperti Menantu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
    Kemudian, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, Mahyeldi an Vasko Ruseimy.
    Selanjutnya, Ada Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Abdul Wahid-Hariyanto; Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani; dan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru-Cik Ujang.
    Lima pasang gubernur-wakil gubernur terpilih yang akan menjalani sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB untuk pemeriksaan kesehatan dan registrasi bersama 73 bupati-wakil bupati di masing-masing provinsi yang mereka pimpin.
    Sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, ada nama besar seperti Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta tepilih, Pramono Anung-Rano Karno; Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan; dan Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
    Sesi ketiga yang akan dimulai pukul 13.00-15.00 WIB, ada nama Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.
    Dalam sesi ini, Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kediri terpilih, Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan.
    Diketahui Hanindito merupakan anak dari Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    Proyek PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek Diduga Langgar Aturan, Truk Pengangkut Tanah Kotori Jalan Nasional!

    JABAR EKSPRES –  Jalan Raya Bandung-Garut, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung kondisinya berdebu. Diduga Jalan Nasional tersebut terkena tumpahan tanah proyek yang sedang dikerjakan oleh  PT Budi Agung Sentosa.

    Kondisi ini sempat viral di media sosial dan banyak mengundang komentar dari netizen yang menyebutnya seperti kondidi di gurun pasir.

    Berdasarkan pantauan langsung, truk pengangkut tanah yang berasal dari Proyek PT Budi Agung Sentosa hilir mudik membawa tanah.

    BACA JUGA: 194 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Jalur Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berikan Solusi!

    Akan tetapi karena muatan berlebih, tanah tersebut sampai berceceran di tengah jalan. Sehingga mengakibatkan jalan menjadi berdebu dan menganggu pengguna jalan. Kondisi ini jelas sangat mengangu para pengguna jalan. Khususnya pengendara roda dua.

    Vikram, 29 tahun mengaku sangat terganggu ketika akan berangkat kerja dengan kondisi jalan berdebu itu. Sebab, meski sudah menggunakan pelindung, debu sering masuk ke mata.

    ‘’Ini kan sangat membahayakan karena bisa saja pengendara akan terganggu dengan kondisi jalan yang penuh dengan tanah itu,’’ kata dia.

    BACA JUGA: Pendapatan Parkir Kabupaten Bandung Masih Seret, BPK Berikan Catatan Penggunaan Tapping Box

    Menurut keterangan sejumlah warga di lokasi dekat proyek pembangunan, PT Budi Agung Sentosa dikabarkan sedang membangun pabrik baru.

    Sejumlah truk pengangkut pasir, sirtu, bebatuan hingga tanah terlihat hilir-mudik keluar-masuk area proyek yang ada di lokasi pabrik PT Budi Agung Santosa itu.

    Ketika dikonfirmasi terkait masalah ini Humas PT Budi Agung Sentosa Dewi Purnamasari enggan memberikan respon dan tidak menjawab telpon maupun WhatsApp Jabar Ekspres.

    BACA JUGA: 79 Titik Prostitusi Ada di Jabar, Tenyata Bekasi dan Indramayu Paling Banyak!

    Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, sebuah proyek harus mengantongi izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

    Dalam aturannya harus menyediakan kolam untuk membersihkan kendaraan. Sedangkan jalan yang dekat area proyek harus selalu dibersihkan agar tidak berdebu atau licin.

    BACA JUGA: Pemerintah Harus Hadir untuk Tangani Masalah Tempat Prostitusi di Jabar!

  • 194 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Jalur Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berikan Solusi!

    194 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan di Jalur Tambang Parungpanjang, Dedi Mulyadi Berikan Solusi!

    JABAR EKSPRES – Selama enam tahun terakhir jalur tambang Parungpanjang yang ada di Kabupaten Bogor sudah menelan 194 orang yang meninggal akibat kecelakaan.

    Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mengatakan, warga tersebut meninggal akibat kelalaian dalam pengelolaan jalan dan terjadi kecelakaan.

    Banyak kendaraan truk dengan tonase besar melintas di jalur Parungpanjang. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas tambang.

    BACA JUGA: Truk Tambang di Bogor Akan Memiliki Jalur Khusus  

    Sebagai bentuk perhatian pemerintah, Dedi Mulyadi berjanji akan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan di Jalur Parungpanjang sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta.

    ‘’Jadi nanti kami akan berikan kompensasi, sebagai bentuk perhatian pemerintah, meski ini terlambat, pemprov Jabar akan  berikan perhatian,’’ ujarnya.

    Sebelumnya, untuk mengatasi jalur tambang di Parungpanjang, Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Banten.

    BACA JUGA: Tambang Liar di Jawa Barat Merajalela, Pengawasan dan Penindakan Lemah!  

    Menurutnya, jalur tambang yang ada di Parungpanjang Kabupaten Bogor harus diselesaikan dengan duduk bersama.

    Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Banten dilakukan karena jalur tambang ini melintasi wilayah Cigudeg, Rumpin yang merupakan perbatasan wilayah.

    Pada unggahan akun Instagram pribadi @dedimulyadi71, menjanjikan permasalahan jalan tambang Parungpanjang harus selesai pada 2026 mendatang.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tanyakan ke ESDM Jabar dan Satpol PP Kenapa Tambang Ilegal Sulit Ditutup? Begini Jawabannya!

    “Gini saya enggak mau pusing, jalan tambang 2026 selesai. Saya yang tanggung jawab,” kata Dedi dalam video tersebut.

    Menurutnya ada dua solusi untuk menyelsaikan jalur tambang Parungpanjang di Kabupaten Bogor. Pertama, Jalur tersebut akan dibawa kendali Pemprov Jabar.

    Kedua, pemprov Jabar akan merencanakan pembangunan jalur khusus atau Jalan Tol tambang untuk truk yang mengangkut meterial pada 2026 nanti.

    BACA JUGA: BUMD PT. Jasa Sarana Akan Garap Tiga Proyek DBMPR Jabar

    ‘’Jadi rencana ini butuh sinergitas semua pihak termasuk Pemda Kabupaten Bogor yang akan memiliki tanggung jawab penuh di lapangan,’’ ujarnya.

    Untuk pembiayaan, jalan khusus akan dianggarkan oleh pemerintah dan perusahaan tambang juga harus memberikan kontribusi untuk pembangunan jalur khusus itu.

  • Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya Bandung 12 Februari 2025

    Soal Ormas yang Ganggu Investor di Jabar, Ini Solusi Dedi Mulyadi: Saya Tahu Alurnya
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , merespons adanya keluhan soal aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang merugikan proses investasi hingga ratusan triliun rupiah.
    Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa ia punya solusi atas permasalahan itu ketika nanti resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
    “Oo iya, bahwa negara itu harus hadir melindungi masyarakat yang di dalamnya adalah juga para pengusaha,” kata Dedi kepada Kompas.com di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).
    “Jadi, ketika nanti saya jadi gubernur, saya akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan penataan, pendataan, dan tindakan yang nyata, terukur, agar investasi tidak diganggu oleh siapa pun, termasuk diganggu oleh oknum ormas,” katanya. 
    Dedi menegaskan bahwa dirinya akan langsung turun tangan atau hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan dari ormas-
    ormas nakal
    .
    Ia bahkan mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
    Selama kepemimpinannya itu, tidak ada ormas yang berani mengganggu investasi di wilayah Purwakarta.
    “Pengusaha ini kan investasinya melibatkan banyak orang untuk bekerja. Maka, ketika saya dulu memimpin jadi Bupati Purwakarta itu
    clear
    , jarang sekali, bahkan selama saya memimpin, hampir enggak ada ormas yang mengganggu investasi,” ucapnya.
    “Iya, saya tahu, alurnya sudah tahu. Wilayahnya sudah tahu, dan saya dari dulu selalu hadir ketika para pengusaha mendapat gangguan,” tuturnya.
    Dedi tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.
    Dedi hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
    Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.
    “Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat. Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin,” tuturnya.
    “Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar,” tuturnya.
    Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.
    Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.
    Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).
    “Nanti kita bisa berdiskusi, berdialog seperti apa yang diperlukan, yang pasti iklim investasi ini harus tetap kondusif,” ujar Bey dalam keterangan resminya, Selasa (11/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    Jelang Retreat Kepala Daerah, Gubernur Jawa Barat Terpilih Sebut Tak Perlu Siapkan Apapun

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih berkelakar telah siap mengikuti retreat kepala daerah tanpa harus mempersiapkan apapun.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya akan menghadiri kegiatan retreat kepala daerah yang dilaksanakan di Akmil Magelang, pada 21 hingga 28 Februari mendatang.

    “Ya ikut dong, masa engga ikut,” kata Dedi di The Hotel Alana, Kabupaten Bogor, pada Rabu (12/2).

    BACA JUGA:Ngatiyana Sambut Positif Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Siap Ikuti Retreat di Magelang

    Ia mengungkapkan, sudah terbiasa dengan latihan fisik hingga membaca buku. Sehingga, tidak perlu mempersiapkan apapun menjelang kegiatan tersebut.

    “Saya biasa lari, biasa push up, biasa sit up, jadi ga ada persiapan, terus biasa baca buku, dan biasa mendengarkan orang menyampaikan paparan,” ungkapnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, tepat satu hari setelah pelantikan berlangsung.

    BACA JUGA:Pemkot Cimahi Pastikan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada 6 Februari 2025

    Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi retreat karena dinilai memiliki fasilitas yang memadai untuk kegiatan pembekalan bagi kepala daerah.

    Sebagai informasi, Wamendagri Bima Arya menyampaikan, materi yang akan diterima oleh para kepala daerah meliputi tugas pokok dan fungsi, program Asta Cita, dan pembekalan dari Lemhanas.