Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak pada Februari 2024 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebut sudah siapkan dananya secara rinci, bahkan apabila ada putaran kedua.
“Kalau kemudian ada 2 round seperti waktu itu saya sampaikan, kita sudah buat dana kontigensi kalau sampai terjadi 2 round, karena itu anggarannya cukup signifikan,” ujar Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana Pemilu 2024, kata Sri Mulyani, mulai dari logistik, distribusi, hingga saksi sudah dianggarkan dalam APBN. Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan secara rinci anggaran tersebut.
“Jadi semua perhelatan demokrasi sudah masuk dalam APBN yang sedang kita susun dan Bapak Presiden akan sampaikan di DPR. Sebagian masuk di K/L sebagian kita cadangkan dulu sebelum keluar tidak akan dikeluarkan anggarannya,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk masa-masa persiapan Pemilu kepada Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk pencairannya akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan.
Anggaran Pemilu ini juga sudah mencakup untuk kebutuhan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada). Meskipun, biasanya Pilkada menggunakan anggaran APBD, namun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan dana dari APBN.
“Ada Pilkada dimana anggarannya memang lebih banyak dari APBD, tetapi sama seperti Pilkada sebelumnya ada beberapa kadang-kadang kebutuhan yang tidak sinkron kita juga dari APBN biasanya step in,” katanya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Awal Tahun! Setoran Moncer, APBN Surplus Rp90,8 T
(mij/mij)
