Sri Mulyani Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 ke BPK, Ini Isinya!

28 March 2023, 20:35

Warta Ekonomi, Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Siang tadi, mewakili Pemerintah Indonesia, saya menyerahkan LKPP tahun 2022 unaudited kepada BPK,” ujarnya, dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2022 (Unaudited), dikutip dari Instagram @smindrawati, pada Selasa (28/3/2023).
Baca Juga: Bukan Cuma-cuma, Sri Mulyani Ternyata Lakukan Ini Sebelum Dijemput Alphard di Apron Bandara: Memang Sengaja…

Sri Mulyani mengatakan LKPP yang disampaikan terdiri dari laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
“Alhamdulillah tahun 2022 tahun ketiga pandemi berhasil kita lalui dengan baik. Kita berhasil mengendalikan pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi,” tuturnya.
Di depan BPK, bendahara negara itu melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31% (yoy), di atas asumsi APBN yaitu sebesar 5,2%. Dia melanjutkan, dari sisi PDB riil sendiri sudah di atas sebelum pandemi (2019). 
“Inflasi tahun 2022 juga terkendali pada level 5,5% pada saat dunia menghadapi inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir,” ujarnya.
Sri Mulyani menuturkan, dalam LKPP 2022, juga disampaikan laporan output strategis yang menjadi prestasi kerja dari pelaksanaan APBN 2022 oleh Kementerian/Lembaga (K/L).
“Di antaranya pembangunan jaringan irigasi sepanjang 315 km, pembangunan jalan 1.435 km, jalan tol 142 km, jembatan 12,4 km, 32 bendungan, dan bantuan iuran jaminan kesehatan kepada 96,8 juta penduduk miskin, serta pemberian bansos 20 juta kelompok penerima manfaat,” paparnya.
Baca Juga: Akhirnya… Besok DPR dan Mahfud MD Bakal Ngabuburit Bahas Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu!
Sri Mulyani lalu menghaturkan rasa terima kasih kepada BPK RI yang terus membangun sinergi dan komunikasi yang efektif bersama pemerintah. 

“Pemerintah sangat mengapresiasi atas pemberian 6 kali opini WTP dari LKPP secara berturut turut sejak 2016 dari BPK RI dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas LKPP demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia,” tandasnya.
Baca Juga: DPR Rapat Bareng Bawaslu dan KPU, Pengamat: Ini Rapat Basa-basi..
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News.

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi