Sri Mulyani Dituntut Penuhi Hak ASN Penyandang Disabilitas Mental yang Dipecat

30 May 2022, 14:03

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 17 Februari 2022. Pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Februari 2022 itu merupakan rangkaian pertemuan di Jalur Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia yang membawa enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil, pembahasan scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL

TEMPO.CO, Jakarta -Perwakilan 150 organisasi difabel dan masyarakat sipil menuntut Menteri Keuangan Sri Mulyani memulihkan hak DH, ASN Kementerian Keuangan penyandang skizofrenia paranoid yang dipecat karena dianggap mangkir.

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH), belasan orang perwakilan organisasi difabel melayangkan surat ke Sri Mulyani yang berisi tuntutan pemulihan hak DH, ke Kementerian Keuangan, Senin, 30 Mei 2022. Penyerahan surat sempat terhambat karena sterilisasi di Gedung Juanda I Kemenkeu RI yang sedang kedatangan Wakil Presiden RI. ASN yang berkantor di gedung ini juga tidak diizinkan masuk, pun bagian penerimaan surat.

DH adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu penyandang disabilitas mental skizofrenia paranoid yang diberhentikan pada 2020. Ia telah bekerja 10 tahun lebih di Kemenkeu, akan tetapi diberhentikan karena dianggap mangkir dari pekerjaan.

“Kami di sini mendukung DH agar haknya dipulihkan karena DH adalah penyandang disabilitas mental,” kata anggota Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Ratna Dewi, yang juga sebagai pendamping DH, di kompleks Kementerian Keuangan, Senin, 30 Mei 2022.

Menurut Ratna, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan seseorang tidak boleh dipecat karena kondisi disabilitasnya. Oleh karena itu, Perhimpunan Jiwa Sehat bersama 150 organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil memberikan surat kepada Menteri Keuangan agar DH bisa bekerja kembali.

“Karena berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2016 disebutkan penyandang disabilitas mental berhak atas akomodasi yang layak,” kata Ratna.


https://bisnis.tempo.co/read/1596475/sri-mulyani-dituntut-penuhi-hak-asn-penyandang-disabilitas-mental-yang-dipecat

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi