Special Content: Dorong Pengesahan RUU PKS Sebagai Keberpihakan terhadap Korban

18 June 2021, 14:51

Liputan6.com, Jakarta – Kasus pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan kian marak. Beberapa kasus belakangan kembali menyita perhatian publik, karena melibatkan sosok yang dikenal.

Bulan lalu, anak anggota DPRD Kota Bekasi melakukan perkosaan kepada remaja putri berusia 15 tahun. Bukan hanya diperkosa, remaja putri itu bahkan diduga dijual oleh pelaku yang berusia 21 tahun hingga terkena penyakit kelamin.

Terbaru, influencer ternama tanah air, Gofar Hilman, dituding melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan pada 2018. Hal tersebut disampaikan sang korban dalam Twitter miliknya, yang kemudian viral.

Rentetan kasus kekerasan seksual pada 2020 juga banyak menjadi sorotan seperti peristiwa di Denpasar. Kala itu korban yang hamil lalu dinikahkan dengan pemerkosanya. Parahnya, usai melahirkan korban malah kembali diperkosa oleh mertuanya.

Terdapat pula kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pegawai sebuah gerai kopi modern kepada pelanggannya. Kemudian ada cerita remaja korban pemerkosaan yang dititipkan di rumah aman lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur. Tapi, bukannya memperoleh perlindungan dan pendampingan, korban justru diperkosa kembali, kali ini pelakunya malah Kepala UPT P2TP2A itu sendiri.

Berdasarkan laporan catatan tahunan 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dari total 3.602 kekerasan terjadi di ranah publik, 58 persen adalah kekerasan seksual meliputi pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual, persetubuhan dan sisanya percobaan perkosaan, pelecehan dan persetubuhan. Angka ini meningkat 6 persen dari tahun sebelumnya.

Fenomena tersebut juga ditenggarai hanya menjadi puncak gunung es, atau sebagian kecil dari yang terjadi di sesungguhnya di lapisan masyarakat. Komnas Perempuan menemukan, sebanyak 35 orang perempuan mengalami kekerasan seksual setiap harinya.

Dalam skala internasional, PBB mencatat 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan seksual semasa hidupnya. Rentang 2016-2019 terdapat 55.273 kasus kekerasan yang dilaporkan, di mana 41 persen di antaranya termasuk kekerasan seksual dan sisanya kasus perkosaan.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada 392.610 kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2017. Pada 2018, jumlahnya menjadi 406.178 kasus atau naik 16,5 persen. Lalu pada 2019, kekerasan terhadap perempuan naik menjadi 431.471 kasus. Sementara sepanjang 2020, angkanya menurun menjadi 299.911 kasus.

Data kekerasan kepada perempuan sepanjang 2020 (Abdillah Liputan6.com / Komnas Perempuan)

Dorong RUU PKS

Melihat deretan panjang kasus yang ada, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, pada Maret 2021, pun setuju bahwa Indonesia sekarang berstatus darurat kekerasan seksual. Sayangnya, proses hukum atas kasus kekerasan seksual di tanah air masih minim, karena banyak kendala. Dari seluruh kasus yang dilaporkan, hanya kurang 30 persen yang dapat diproses secara hukum.

Jika dilihat dari sisi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa regulasi seperti KUHP, Undang- Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO), serta diatur juga dalam KUHAP. Tapi, aturan dalam Undang-Undang dianggap belum memadai.

Peraturan yang ada saat ini masih fokus terhadap aspek pidana dan pemidanaan pelaku, namun kurang memerhatikan pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan psikologis korban. Ganjalan lainnya yakni masih terbatasnya definisi kekerasan seksual dalam hukum kita. Berdasarkan 15 jenis kekerasan seksual yang telah diidentifikasi Komnas Perempuan, belum semuanya bisa diproses oleh sistem hukum yang berlaku di negara ini.

Kondisi ini yang kemudian mendorong adanya undang-undang spesifik yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sendiri sebenarnya diinisiasi Komnas Perempuan sejak 2012. Tapi, baru pada Mei 2016, DPR meminta Komnas Perempuan menyerahkan naskah akademi payung hukum RUU PKS.

Sebulan kemudian, DPR dan pemerintah sepakat memasukkan RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Presiden Joko Widodo pun menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut. Komisi VIII DPR, yang membidangi agama dan sosial diputuskan menangani RUU PKS. Tapi, hingga DPR periode 2014-2019 berakhir, RUU PKS belum juga disahkan.

Malah, RUU PKS masuk daftar RUU kontroversial yang disoroti publik dan termasuk yang memicu aksi besar-besaran di sejumlah daerah di Indonesia pada September 2019. RUU tersebut akhirnya dioper ke DPR periode 2019-2024. Namun, pada Juni 2020, RUU PKS dicabut dari Prolegnas. RUU ini baru masuk kembali di Prolegnas Prioritas 2021 bersama 32 RUU lainnya setelah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) DPR.


https://www.liputan6.com/news/read/4584886/special-content-dorong-pengesahan-ruu-pks-sebagai-keberpihakan-terhadap-korban

Partai

,

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi