Jakarta, CNN Indonesia — Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam pemilihan umum (pemilu) sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.
Menurut Hasto, sistem proporsional tertutup juga mengedepankan kualitas kepemimpinan, berbalik dengan sistem proporsional terbuka yang mengedepankan kekuatan personifikasi.
–
–
“Sistem proporsional tertutup itu menjadi suatu keyakinan dan sesuai, match, dengan sistem politik kita yang berdasarkan pada strategic culture. Karena kita adalah bangsa maritim, kita bukan bangsa kontinental,” kata Hasto saat ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
“Kita memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sehingga memerlukan adanya kepakaran di dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk di dalam jabatan anggota legislatif,” ujarnya.
Hasto mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini dijalankan memiliki beberapa kekurangan yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia.
“Di dalam demokrasi elektoral itu individualisme dikedepankan, kekuatan-kekuatan modal dikedepankan, kekuatan keterkenalan dikedepankan daripada kualitas kepemimpinan,” ujarnya.
Sistem proporsional terbuka, kata Hasto, merupakan sebuah wujud dari populisme yang mengerucut kepada kontestasi elektoral yang tidak sehat.
“Sistem proporsional terbuka, populisme itu digerakkan pada personifikasi, juga pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis dengan memperbesar belanja sosial untuk mendapatkan efek elektoral,” katanya.
PDIP menjadi satu-satunya parpol di DPR yang mendukung sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai dalam Pemilu 2024.
Sementara delapan partai lainnya, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS menolak wacana ini. Mereka berharap MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg).
Wacana perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup berawal dari gugatan uji materi yang diterima MK.
Ada kader PDIP dan beberapa orang lainnya mengajukan gugatan agar pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup seperti dulu.
Sistem ini pernah dipakai saat Pemilu 1955, pemilu sepanjang orde baru dan Pemilu 1999. Saat ini, proses sidang masih berjalan dan MK belum ada putusan. (far/fra)
[Gambas:Video CNN]
