Jakarta, CNN Indonesia — Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 1.900 pekerja Indonesia yang pulang dalam keadaan meninggal dunia dalam setahun terakhir karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Data tersebut berdasarkan laporan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kepada Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tadi Pak Benny Ramdhani melapor ke presiden, pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sejak Januari sampai Mei saja sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” kata Mahfud setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/5).
Data tersebut juga menjadi bekal Jokowi untuk merestrukturisasi Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mahfud berkata Presiden Jokowi ingin tim itu bekerja lebih keras untuk mencegah perdagangan orang dan melindungi pekerja migran Indonesia.
“Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ucapnya.
Mahfud menambahkan Presiden Jokowi juga melarang kepolisian mendukung atau menjadi backing sindikat perdagangan orang. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perdagangan orang di istana.
Jokowi disebut menyoroti perilaku pejabat yang menyokong kegiatan perdagangan orang. Ia tak mau ada lagi tindakan semacam itu.
“Presiden tadi perintahkan ke Kapolri, ‘Tidak ada backing-backingkarena semua tindakan tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing bagi penjahat,’,” ucap Mahfud.
Aparat penegak hukum beberapa kali membongkar sindikat perdagangan orang. Terbaru, kepolisian menyelamatkan 25 orang korban perdagangan orang dari Myanmar. Polisi juga menyelamatkan 240 orang korban perdagangan orang dari Filipina.
Komnas HAM juga telah menyoroti tindak pidana perdagangan orang. Mereka menyoroti Kalimantan Barat sebagai daerah rawan TPPO.
“Permasalahan TPPO di Provinsi Kalimantan Barat merupakan situasi nyata dan masih faktual terjadi hingga saat ini serta berpotensi menjadi keberulangan sehingga berada pada kondisi darurat,” kata Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5). (dhf/wis)
[Gambas:Video CNN]
