Selamatkan Hutan Pulau Jawa, Kebijakan KHDPK Harus Dicabut

30 May 2022, 19:06

YOGYA, KRJOGJA.com – Luas hutan di Pulau Jawa semakin mengecil, dikarenakan adanya alih fungsi lahan hutan untuk lahan pertanian, pemukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan lain-lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya Permen LHK No P.39/2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan SK Menteri LHK No.287/2022 tentang Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Dari fakta-fakta di lapangan, peraturan di atas (Permen LHK No P.39/2017 dan SK Menteri LHK No.287/2022) justru menimbulkan kerusakan hutan, serta konflik sosial antar masyarakat dan juga antara masyarakat dengan aparat Perhutani. Sehingga mempunyai kecenderungan yang tidak memperbaiki hutan Jawa, tapi justru menambah parahnya kerusakan hutan Jawa yang dapat mempengaruhi stabilitas eknomi, sosial, politik dan keamanan.

Penolakan terhadap kebijakan tersebut terutama KHDPK mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘KHDPK, Layakkah Hutan Jawa Sebagai Objek Reforma Agraria’ di Ruang Yudistira, University Club UGM Yogyakarta, Sabtu (28/5/2022). FGD diselenggarakan oleh Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ).

FGD menghadirkan sejumlah pakar kehutanan dan hukum dari berbagai perguruan tinggi seperti Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Ir Djoko Marsono dan Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Prof Nyoman Nurjaya SH MH. Narasumber lainnya Ir Pudjorahardja MSc, Dr Haryadi Himawan MBA, Dr Bambang Eko SH MH dan Prof Dr Soedarsono Soedomo.


https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/selamatkan-hutan-pulau-jawa-kebijakan-khdpk-harus-dicabut/

Tokoh

Partai

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi