Warta Ekonomi, Jakarta –
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengomentari banyaknya kritikan dan serangan yang diterima Anies Baswedan usai resmi lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (16/10/2022).
Ia menyorot aksi para BuzzeRp yang membuat banyak narasi untuk memojokkan Anies. Menurut Said Didu, akun-akun tersebut umumnya dari para pendukung Ahok.
Baca Juga: Heru Budi Lobi-lobi ke Ketum PBNU, Said Didu Panas: Gayanya Lebihi Gubernur Asli
“Penjabat Gubernur DKI adalah Pak Heru – tapi akun-akun Ahoker pada keluar,” tulis Said Didu, Kamis (20/10/2022).
Cuitan itu pun ramai dibahas netizen. Seperti biasa, pro kontra bermunculan di kolom komentarnya.
“Sebetulnya mereka bukan penggemar pjb gubernur ataupun ahok, tetapi sekedar pengin memperpanjang kebenciannya kpd Pak Anis. Kenapa? Krn mereka msh berharap junjungannya yg sekarang tetap berkuasa. Krn mereka hanya mengandalkan rasa tanpa logika,” tulis salah satu netizen.
Baca Juga: Ganjar Siap Jadi Capres 2024, Guntur Romli Sibuk Nyindir Anies: Kita Percaya Ganjar Sintesa Jokowi, Bukan Antitesa
“Era pa Anies buzzerRp ga pernah liput aduan warga yg datang langsung ke balaikota..
“Justru menabuh narasi BOHONG yg disuarakan, kata mereka aduan warga ke balaikota ditutup pf era pa Anies. Pengerukan & penataan sungai, danau terus dilakukan. BuzzerRp 1000% melakukan pembodohan,” komentar lainnya.
Sebelumnya diberitakan, Usai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dilantik, sejumlah pegiat media sosial, seperti Eko Kuntadhi, Guntur Romli, Denny Siregar, dan lainnya menuding layanan pengaduan di Balai Kota Jakarta ditutup Anies dan kini kembali dibuka.
“Setelah lima tahun rakyat Jakarta gak tahu mau ngadu ke mana. Balai kota dikuasai TGUPP. Bahkan jendelanya tertutup rapat untuk akses luar. Kini rakyat punya tempat pengaduan lagi. Jakarta punya pemerintahan lagi. Alhamdulillah…,” tulis Eko Kuntadhi, melalui akun twitternya.
Baca Juga: Kalahkah Nama Lama seperti Sandiaga, Ahok, hingga Anies Baswedan, Elektabilitas Ridwan Kamil sebagai Cagub DKI 2024 Tertinggi
Namun, bila dicermati, layanan pengaduan di Balai Kota tetap ada di era Anies Baswedan. Hanya saja, saat Anies menjabat layanan itu tidak menggunakan meja-meja pengaduan seperti yang sekarang diadakan lagi oleh Heru Budi. Anies memperluas layanan pengaduan hingga ke kantor kelurahan dan kecamatan.
Anies juga memperkuat layanan pengaduan secara digital dengan aplikasi JAKI. Dengan layanan digital, warga bisa dengan cepat mengadukan masalah yang mereka temui. Aplikasi ini dinilai aman, karena identitas pelapor dirahasiakan.
Tidak hanya JAKI, terdapat 12 kanal pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies.
Baca Juga: NasDem Diprotes Grup Band .Feast Gegara Lagu di Video Pidato Anies, Netizen Ikutan Geram: Bayar Dong Royaltinya
Terkait maraknya berita miring soal layanan pengaduan yang memojokkan Anies Baswedan, mantan anggota TGUPP, Tatak Ujiyati pun heran. Dia menyebut, narasi yang menuding tak ada layanan pengaduan di masa Anies Baswedan adalah hoaks dan mengarah ke fitnah.
“Ya Allah ini hoaks kok nggak kira2. FAKTANYA: Layanan pengaduan di Balaikota JKT ngak pernah ditutup oleh Anies. Yang ada nambah alternatif kanal supaya warga mudah mengadu. Selain meja pengaduan di Balaikota, warga bisa ngadu ke kelurahan, atau lewat JAKI. Lewat medsos juga bisa,” jelas Tatak Ujiyati melalui akun twitternya, @tatakujiyati, mengomentari pemberitaan salah satu media online yang menuding dirinya panik.
Baca Juga: Tidak Masuk Polling Kandidat Cawapres Anies, Hensat Usulkan Nama Mantan Menteri Ini: Udah Dikirimi Anggrek Sama Capresnya
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.
