Raker dengan Mendes, Fraksi PKS Minta Anggaran Kemendes di 2023 Dinaikkan

30 May 2022, 18:58

Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja.

Samrut Lellolsima | Senin, 30/05/2022 18:34 WIB

Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja.

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. (Foto: Arief/nvl)

Jakarta, Jurnas.com – Komisi V DPR RI melakukan rapat kerja bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Senin (30/5). Rapat tersebut membahas agenda pembicaraan awal anggaran KemenDes PDTT tahun anggaran 2023.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menjelaskan, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar memaparkan hal-hal yang menjadi prioritas. Mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran,  mendorong pemulihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk air minum dan sanitasi, serta beberapa prioritas lainnya.

“Fraksi PKS meminta agar Dana Desa perlu dinaikkan kembali pada tahun 2023, setelah sebelumnya menurun Rp 71,85 Triiun (2021) ke Rp 68 Triliun (2022),” kata dia kepada Jurnas.com, Senin (30/5).

Selain itu, lanjut Suryadi, Fraksi PKS juga meminta Kemendes PDTT untuk memperhatikan aspek manajerial dalam hal pengelolaan keuangan desa, sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas anggaran.

“Fraksi PKS melihat terlalu banyak Kementerian dan Lembaga yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja,” terangnya.

Fraksi PKS, masih kata Suryadi, juga meminta agar dalam rapat koordinasi kabinet disampaikan bahwa kewenangan mengatur program hanya di Kemendes PDTT saja. Contoh kongkrit adalah Perpres 104 yang memaksa untuk menyeragamkan prosentase anggaran BLT Dana Desa. Padahal sebaran penduduk miskin tidak sama di setiap desa, sehingga seharusnya anggaran BLT Dana Desa diserahkan ke masing-masing desa namun dengan metoda pertanggungjawaban yang jelas.

“Dengan fleksibilitas untuk merancang anggarannya sendiri maka desa-desa yang sudah maju dapat fokus dalam melaksanakan pembangunan desa,” terangnya.

“Fraksi PKS juga meminta KemendesPDTT untuk turut memperhatikan problem utama indonesia terutama di pedesaan, seperti masalah sanitasi dan air bersih. Dimana saat ini Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN di sektor sanitasi dan air minum,” imbuhnya.

Suryadi menambahkan, menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef, pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah untuk wilayah ASEAN terkait akses sanitasi aman dan air minum aman.

“Terkait perbaikan infrastuktur dasar ini FPKS meminta KemendesPDTT dapat bekerjasama secara erat dengan Kemen PUPR,” demikian kata Suryadi.

 

TAGS : Warta DPR Komisi V Suryadi Jaya Purnama PKS Kemendes PDTT Abdul Halim Iskandar


https://www.jurnas.com/artikel/117901/Raker-dengan-Mendes-Fraksi-PKS-Minta-Anggaran-Kemendes-di-2023-Dinaikkan/

 

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi