Publik Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lulus TWK

16 September 2021, 19:03

RM.id  Rakyat Merdeka – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September mendatang, dinilai sudah konstitusional.

Hal itu mengacu putusan Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 9 September 2021, yang secara substansial menilai desain pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Berita Terkait : Akhir Bulan Ini, KPK Berhentikan 56 Pegawai Yang Gagal Jadi ASN

“Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dkk, sesuai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Administrasi Pemerintahan Pasal 17, 18 dan pasal 19,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam diskusi daring ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik?”, yang digelar di Jakarta Journalist Center, Jakarta, Kamis (16/9).

Menurutnya, pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut dapat mengajukan proses hukum secara TU alias Tata Usaha  sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita.

Berita Terkait : Pengamat: KPK Tak Boleh Berhentikan 75 Pegawai Yang Gagal TWK

Dia mengungkapkan, secara prinsip, KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja berdasarkan sistem norma, standar, kriteria, dan prosedur dalam mengelola Administrasi pemerintahan.
 Selanjutnya 


https://rm.id/baca-berita/nasional/91306/publik-dukung-kpk-pecat-56-pegawai-tak-lulus-twk

 

Partai

Institusi

K / L

, ,

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi