Pengamat: Banyak Kepala Daerah Korupsi Bukan Salah UU, Tapi Pengawasan Lemah

16 September 2021, 20:58

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dalam observasi pemerintah sejak 2004-2021, pemerintah daerah belum optimal secara tata kelola baik secara reformasi birokrasi maupun keuangan. Hal ini terlihat dari masih adanya 127 kepala daerah yang terciduk korupsi.

Hal ini menjadi gambaran Sri Mulyani untuk mendorong terus RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Namun,  Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa adanya korupsi kepala daerah tersebut bukan masalah di Undang-undang.

“Jadi sebenarnya bukan di Undang-undangnya, tetapi persoalannya itu adalah karena sistem penganggaran yang tertutup, maka tidak ada transparansi dan pengawasannya juga lemah,” papar Trubus kepada Liputan6.com pada Kamis (16/9/2021).

“Transparansi dan akuntabilitas itu yang menjadi masalah,” tegasnya.

Selanjutnya, Trubus menyebutkan bahwa persoalannya juga ada pada pemerintah sendiri. Di lembaga-lembaga anti korupsi itu tidak berjalan dan bahkan KPK malah dilemahkan, sehingga akhirnya yang ada hanya beberapa OTT (tangkap tangan).

“Yang korupsi yang tidak OTT itu banyak, tapi tidak tertangkap. Dari 127 itu kebanyakan yang tertangkap karena OTT,” sebutnya. 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.


https://www.liputan6.com/bisnis/read/4660231/pengamat-banyak-kepala-daerah-korupsi-bukan-salah-uu-tapi-pengawasan-lemah

Partai

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi