Pemberhentian 57 Pegawai KPK Disebut Sudah Tepat

17 September 2021, 4:24

Pemberhentian 57 Pegawai KPK Disebut Sudah Tepat

Jakarta: Pemberhentian dengan hormat 57 pegawai Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK ) disebut sudah tepat. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Pimpinan KPK sudah membuat kebijakan tepat memberhentikan 57 pegawai tidak lolos TWK,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, dalam diskusi virtual bertajuk ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik’ pada Kamis, 16 September 2021.

Menurut dia, KPK sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang (UU) telah bekerja sesuai aturan. Yakni merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Baca: Dipecat, 57 Pegawai KPK Bakal Melawan

Petrus meminta pihak yang tak puas dengan keputusan itu mengajukan proses hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai kerugian yang diderita. Hal tersebut sebagai langkah administratif, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Bukan ke semua Komisi Negara atau ke Presiden,” kata Petrus.

Pakar Hukum Tata Negara, Aidul Fitriciada Azhari, meminta Presiden Joko Widodo tenang menghadapi polemik ini. Presiden sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) tertinggi harus berpatokan pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Presiden sebagai PPK tertinggi pun tidak boleh gegabah mencampuri masalah TWK, melainkan harus bertindak sesuai sistem merit yang telah ditetapkan oleh UU ASN,” kata Aidul.

Jika melihat pada putusan MA itu maka kewenangan TWK berada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), bukan KPK. Sehingga, kewenangan BKN menggelar tes tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

“Sebagai badan yang berwenang menangani manajemen ASN, BKN harus menindaklanjuti hasil TWK berdasarkan sistem merit sesuai UU ASN,” kata dia.


Tokoh

Partai

Institusi

K / L

, , ,

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi