Pembangunan Akses Jalan IKN Nusantara, Penajam Paser Utara Minta DAK Rp700 Miliar

14 October 2022, 20:32

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur berharap bantuan pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus.

Harapan itu dimaksudkan untuk mengimbangi pembangunan yang dilaksanakan di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

”Pemerintah kabupaten berharap ada alokasi dana khusus untuk menopang pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat,” ujar anggota Komisi III DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi seperti dilansir dari Antara di Penajam, Jumat (14/10).

Bantuan alokasi dana khusus pemerintah pusat tersebut, lanjut dia, agar Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mengimbangi pembangunan yang bakal dilaksanakan di kawasan IKN Nusantara yang saat ini tengah dirancang.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengajukan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat lebih kurang Rp700 miliar untuk pembangunan akses jalan menuju IKN Indonesia baru.

Legislatif (DPRD) bersama eksekutif (pemerintah) Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara masih menunggu keputusan pemerintah pusat menyangkut usul anggaran pembangunan infrastruktur tersebut. Usul bantuan dana pembangunan akses menuju IKN Nusantara itu telah disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas.

”Kami masih tunggu keputusan pusat terkait usul bantuan itu, apakah bentuknya alokasi dana khusus atau tidak,” kata Jon Kenedi.

Dana khusus tersebut, lanjut dia, agar pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penyangga ibu kota negara tidak tertinggal jauh dengan pembangunan IKN Nusantara. Ada sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum rampung.

”Di antaranya jalan pesisir pantai (coastal road) di Kecamatan Penajam. Kemudian jalan dari Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kelurahan Buluminung sampai Jembatan Pulau Balang di wilayah Kelurahan Pantai Lango,” terang Jon Kenedi.

Permintaan bantuan dana kepada perintah pusat cukup wajar menurut Jon Kenedi, karena APBD kabupaten sangat terbatas. Sehingga, tidak mampu mengimbangi pembangunan IKN Nusantara. (ant/jpg/fajar)

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi