PDIP Tidak Omdo

3 April 2022, 7:03

RM.id  Rakyat Merdeka – Pencabutan dukungan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak membuat pembahasan pembentuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di MPR berhenti. Sejumlah fraksi, termasuk PDIP, masih ikut dalam pembahasan pembentukan PPHN. Namun, PDIP memastikan sikap partainya tetap sama, menolak amandemen konstitusi.

Sejak wacana penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode rame, sejumlah fraksi di MPR menyerukan penundaan pembahasan amandemen konstitusi. Dikhawatirkan, amandemen yang awalnya terbatas untuk memasukkan PPHN, jadi melebar dengan mengutak-atik masa jabatan presiden.

Berita Terkait : PKS Dan Banteng Sejalan

Namun, penundaan pembahasan amandemen tak membuat nasib PPHN tutup buku. MPR melalui Tim Perumus Badan Pengkajian, ternyata masih tetap melanjutkan pembentukan PPHN. Dalam 2 pekan terakhir, Tim Perumus bersama perwakilan lintas fraksi menggelar rapat pembahasan.

Rapat pertama digelar di hotel di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Pembahasan kedua digelar di International Convention Centre (ICC) Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat selama 3 hari, sejak Kamis (31/3).

Berita Terkait : Hoaks Mega Meninggal Beredar Lagi, PDIP Naik Pitam

Di rapat yang digelar di Bogor itu, dilaporkan 17 orang yang mewakili dari berbagai fraksi di MPR hadir. Hanya Partai NasDem yang tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya di rapat tersebut.

Apa hasilnya? Setelah 3 hari rapat digelar, masing-masing fraksi belum menemui keputusan final. Tim perumus masih akan menggelar beberapa kali lagi pertemuan, sebelum menyerahkan hasil kerja tim ke rapat gabungan fraksi-fraksi di MPR.

Berita Terkait : Tolak Kenaikan Upah 1,09 Persen, KSPSI: Tidak Layak!

Dalam rapat pertama, Tim Perumus membahas secara umum hasil penyusunan draf PPHN dari Badan Pengkajian. Rumusan itu kira-kira setebal 50 halaman yang berisi tiga opsi landasan hukum PPHN. Pertama, menghidupkan PPHN lewat amandemen UUD 1945 secara terbatas. Opsi ini awalnya diajukan oleh Fraksi PDIP pada MPR periode lalu. Opsi kedua, mengatur PPHN lewat ketetapan MPR. Lalu opsi ketiga, PPHN akan diatur melalui undang-undang.

Kemudian, dalam rapat kedua, diskusi tim perumus semakin mengerucut. Setiap anggota tim perumus dari perwakilan setiap fraksi di MPR mengajukan usul fraksi masing-masing. Ada di antara mereka yang tetap membuka peluang amandemen konstitusi.
 Selanjutnya 


https://rm.id/baca-berita/nasional/118945/tolak-amandemen-uud-pdip-tidak-omdo

 

Tokoh

Partai

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi