Pakar Bantah Kepala BKN soal Sebut Hasil TWK Rahasia Negara: Itu Info Publik

17 June 2021, 16:05

Pakar Bantah Kepala BKN soal Sebut Hasil TWK Rahasia Negara: Itu Info Publik

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari membantah pernyataan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Bima Haria Wibisana, soal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK adalah rahasia negara. Feri menyebut pernyataan dari Bima itu tidak benar.

“Tidak benar. Jika kita baca undang-undang tentang informasi publik jelas sekali di pasal 17 bahwa hasil tes TWK itu tidak termasuk dari data atau informasi yang dikecualikan bagi publik, jadi itu termasuk data atau informasi yang bisa diakses publik,” kata Feri kepada wartawan, Kamis (17/6).

Feri menilai, Bima hanya tengah mencari alasan-alasan pembenaran lainnya dari proses TWK yang bermasalah.

“Saya pikir memang kepala BKN sedang mencari alasan-alasan pembenar terkait dengan TWK yang bermasalah baik secara aturan atau isi substansi, jadi ini semacam upaya mempertahankan diri dari kealpaan,” kata dia.

“Padahal semakin kemudian membela diri semakin terlihat problematika perundang-undangan yang disimpangi kepala BKN dan yang lain,” sambungnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Foto: KemenPAN RB

Feri pun menegaskan bahwa informasi soal TWK adalah bukan informasi yang dikecualikan bagi publik. Apalagi, pihak yang meminta hasil tes itu merupakan pihak yang mengikuti tes.

“Tidak seharusnya (tidak diberikan), itu informasi yang bukan rahasia negara, atau dikecualikan bagi publik,” ucapnya.

Senada dengan Feri, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono mempertanyakan soal dokumen yang menjadi dasar menyatakan 75 pegawai KPK tidak lulus TWK apabila itu merupakan rahasia negara.

“Sandiwara dipertontonkan (lagi) di depan publik. Kelabakan diminta hasilnya oleh 75 pegawai yang menjadi haknya sesuai UU KIP. Jadi, ketika mereka memutuskan memberhentikan 75 pegawai, pakai dasar dokumen apa?” tulis Giri di Twitter.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK (non aktif) Giri Suprapdiono saat menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/6). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Berikut adalah apa saja informasi yang masuk kategori dikecualikan dalam UU KIP:

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1.

menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2.

mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3.

mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentukkejahatan transnasional;

4.

membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau

5.

membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,yaitu:

1.

informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2.

dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3.

jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4.

gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5.

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6.

sistem persandian negara; dan/atau

7.

sistem intelijen negara.

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1.

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

2.

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3.

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4.

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

5.

rencana awal investasi asing;

6.

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

7.

hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1.

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

2.

korespondensi diplomatik antarnegara;

3.

sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4.

perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1.

riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2.

riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3.

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4.

hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5.

catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Partai

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Transportasi