Xcloud.id

Blog

  • Penangguhan Penahanan Guru SD Cabul Dicabut, Polisi Kembali Tahan Tersangka

    Penangguhan Penahanan Guru SD Cabul Dicabut, Polisi Kembali Tahan Tersangka

    Sebelumnya, seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar (SD) swasta di Kota Bandar Lampung berinisial FZ ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi pada Sabtu (19/10/2024) lalu, atas kasus dugaan pencabulan terhadap muridnya.

    Meski telah menjadi tersangka, FZ tak ditahan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Alasannya, FZ mengajukan penangguhan penahanan dirinya serta telah menyerahkan uang sebesar Rp50 juta dan sertifikat tanah sebagai jaminan. 

    Pernyataan itu disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Mukhammad Hendrik Apriliyanto saat jumpa pers di mapolres setempat, Kamis (31/10/2024).

    “Penangguhan penahanan ini dilakukan berdasarkan jaminan dari pihak keluarga tersangka, termasuk uang jaminan Rp50 juta serta SHM atas nama Shelin, kakak kandung tersangka, yang akan didaftarkan ke panitera di pengadilan,” jelas Kompol Hendrik. 

    Menurut dia, FZ tak berusaha melarikan diri dan menghilangkan sejumlah barang bukti. Kemudian, bersifat kooperatif ketika diminta polisi untuk hadir di mapolres setempat. Pertimbangan tersebut yang menjadi alasan penangguhan penahanan FZ disetujui oleh polisi.  

    “Seluruh barang bukti (BB) telah diamankan, sehingga tidak ada kekhawatiran barang bukti akan hilang,” terangnya.

  • 1 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen Regional

    1 Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen Regional

    Survei Litbang Kompas Pilkada Jateng 2024: Elektabilitas Andika-Hendi 28,8 Persen, Luthfi-Yasin 28,1 Persen
    Editor

    KOMPAS.com
    – Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru untuk Pemilihan Kepala Daerah atau
    Pilkada Jawa Tengah 2024
    .
    Hasil survei menunjukkan bahwa dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa–Hendrar Prihadi (Andika-Hendi) dan Ahmad Luthfi–Taj Yasin (Luthfi-Yasin), bersaing ketat dalam perolehan elektabilitas.
    Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober-20 Oktober 2024 itu, pasangan Andika-Hendi memperoleh elektabilitas 28,8 persen, sementara Luthfi-Yasin memperoleh elektabilitas 28,1 persen.
    Dengan hasil tersebut, elektabilitas kedua pasangan calon gubernur ini bisa dikatakan seimbang.
    “Hasil survei, elektabilitas kedua pasangan calon berimbang,” kata Peneliti Litbang Kompas M Toto Suryaningtyas, saat dihubungi
    Kompas.com
    , pada Minggu (3/11/2024).
    Toto mengungkapkan, dalam survei itu, ada 1 persen responden yang tidak memilih kedua pasangan calon.
    Selain itu, sebanyak 43,1 persen responden menyatakan masih belum menentukan pilihan atau tidak tahu akan mendukung siapa.
    Ia mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan.
    Sebanyak 42,9 persen responden menyatakan masih menunggu proses kampanye dan atau debat
    Pilkada Jateng
    selesai.
    Hal ini menunjukkan bahwa kampanye dan debat publik akan menjadi momen penting dalam menentukan arah suara publik Jawa Tengah menjelang hari pemilihan.
    “Orang kan masih nunggu kan, memang mereka selama ini sudah dikenali sama Ahmad Luthfi, tapi kayaknya belum mantep banget. Karena tadinya mereka pikir (Luthfi) bareng Kaesang toh, tapi ternyata enggak,” ujar dia.
    Selain itu, ada 11,6 persen responden yang masih menunggu rekomendasi atau saran dari orang-orang yang mereka percayai.
    Sebanyak 4,1 persen lainnya belum cukup mengetahui latar belakang atau rekam jejak kedua pasangan calon.
    Survei ini melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di provinsi Jawa Tengah.
    Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan
    margin of error
    lebih kurang 3,1 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Periksa Tom Lembong Terkait Kasus Impor Gula, Ini yang Ditanyakan Kejagung

    Periksa Tom Lembong Terkait Kasus Impor Gula, Ini yang Ditanyakan Kejagung

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tersangka kasus korupsi impor gula tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Jumat lalu. Kejagung mencecar Tom Lembong terkait kasus korupsi tersebut saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

    “Untuk Pak Tom lembong kemarin hari Jumat telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan kita mintai keterangan utamanya terkait tugas fungsi, kaitannya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat beliau menjabat,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

    Abdul Qohar menyebut pihaknya membuka peluang untuk memeriksa kembali Tom Lembong jika masih diperlukan. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.

    “Kemudian apakah masih diperlukan keterangan lagi pada yang bersangkutan, kita lihat urgensinya. Ketika penyidik masih membutuhkan keterangannya, maka kita akan kita undang. Begitu juga sebaliknya, bila penyidik menyatakan bahwa keterangan sudah cukup tentu tidak kami panggil lagi,” kata dia.

    “Bagaimana proses berikutnya? Saya minta kita hormati bersama-sama asas praduga tidak bersalah, kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan bagaimana pelaksanaannya dan apakah keputusannya,” imbuhnya.

    Duduk Perkara

    Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 ini baru menjerat dua tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI)

    Berdasarkan aturan yang diteken Tom Lembong sendiri saat menjadi Mendag, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antarkementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP.

    Sedangkan dalam perkara ini–pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP–seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM, yang kemudian diolah menjadi GKP.

    “Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL (Thomas Trikasih Lembong), persetujuan impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung,” kata Abdul Qohar selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

    Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp 3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).

    “Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp 105/kg. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara,” imbuh Abdul Qohar.

    (wnv/dek)

  • Simulacra, Fenomena Menggelisahkan Jurnalisme Era Post Truth

    Simulacra, Fenomena Menggelisahkan Jurnalisme Era Post Truth

    Sementara itu, Teguh Hadi Prayitno menyoroti perebutan kue iklan oleh media. Menurutnya untuk mendapatkan iklan secara temporer, memang lebih mudah, namun menjaga pengiklan untuk terus beriklan di media mainstream sangat sulit

    “Media arus utama hanya kebagian remah-remah dari iklan yang saat ini membanjiri media sosial. Pengiklan lebih memilih influencer daripada media mainstream,” kata Teguh.

    Contoh konkrit dari kegelisahan Teguh adalah dibawanya para influencer ke IKN, sementara untuk media arus utama justru dibatasi untuk mengakses acara.

    Ardiyansyah Harjunantio, moderator diskusi ini menyebut bahwa ancaman serius Jurnalisme Post Truth adalah diyakininya kebohongan sebagai sebuah kebenaran faktual. Belajar dari propaganda Nazi yang memproduksi kebohongan dan dikabarkan berulang secara masif akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran.

    “Ini menjadi hiper realitas. Realitas rekaan. Belum lagi realitas itu dengan mudah diproduksi dengan Artificial Intellegence (AI). Sebab AI berbasis data, jadi ketika sengaja input data dengan salah, maka akan berbahaya,” katanya.

    Peluncuran Zonasi.id ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem informasi di Semarang. Seperti disampaikan Beno Siang Pamungkas, perlunya para jurnalis untuk menghadirkan sumber berita yang objektif dan mendidik di tengah kompleksitas dunia informasi saat ini. 

  • RK Akan Buat Beasiswa Untuk Anak Betawi: Pintunya Dikhususkan

    RK Akan Buat Beasiswa Untuk Anak Betawi: Pintunya Dikhususkan

    Jakarta –

    Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mewacanakan adanya beasiswa khusus untuk anak Betawi. Ia menyebut hal itu akan diperjuangkan jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta.

    Pernyataan RK disampaikan usai mendapat dukungan dan menjadi bagian dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia (Forkkabi). RK mulanya menyampaikan soal pendidikan karakter berbasis Betawi di sekolah-sekolah.

    “Nanti akan ada di sekolah-sekolah, pendidikan karakter berbasis budaya Betawi. Sehingga anak-anak sekolah itu tidak hanya otak kirinya saja yang pintar, tapi otak kanan, otak budayanya berbasis kearifan lokal Betawi,” ujar RK di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (3/11/2024).

    RK berharap anak-anak di Jakarta nantinya bisa melestarikan budaya Betawi. Ia menyebut akan ada peraturan gubernur tentang hal itu.

    “Sehingga anak-anak sekolah jago pantun, jago palang pintu, jago lenong, dan lain sebagainya. Itulah cara pemimpin melestarikan budaya melalui institusi pendidikan. Nanti lihat, tunggu tanggal mainnya, ada perintah gubernur nanti,” kata RK.

    Ia kemudian menyinggung soal beasiswa bagi anak Betawi. RK menekankan soal peribahasa di mana bumi dipijak, di sana juga langit dijunjung.

    “Kemudian beasiswa buat anak-anak Betawi, pintunya akan dikhususkan berbeda dengan pintu beasiswa yang lainnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul?” kata RK.

    (dwr/dek)

  • Kemenko Perekonomian usul perpanjangan sejumlah insentif pada 2025

    Kemenko Perekonomian usul perpanjangan sejumlah insentif pada 2025

    salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

    “Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu.

    Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

    Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    “Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Eks Dirjen KA Prasetyo Terima Rp 2,6 M dari Proyek Jalur Besitang-Langsa

    Eks Dirjen KA Prasetyo Terima Rp 2,6 M dari Proyek Jalur Besitang-Langsa

    Jakarta –

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2015-2023. Prasetyo mengantongi keuntungan pribadi Rp 2,6 miliar dari PT WTC.

    “Dalam pelaksanaan pembangunan Besitang-Langsa saudara PB mendapatkan fee dari saudara AAS, yang bersangkutan juga dalam proses persidangan, sebesar Rp 2,6 M dari PT WTC,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

    Abdul Qohar mengatakan pihaknya masih mendalami aliran dana yang diterima Prasetyo Boeditjahjono. Penyidik Kejagung, kata dia, masih melakukan serangkaian pendalaman.

    “Ini kan baru tertangkap tadi ya, kita dalami lah sabar ya, yang pasti kita akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Kapan dia dapat, di mana dia nerima nya, dari siapa, uang apa, berapa besarnya dan digunakan untuk apa, pasti kita tanyakan,” tuturnya.

    Kejagung sudah melakukan pemeriksaan maraton kepada Prasetyo Boeditjahjono setelah ditangkap. Berdasarkan alat bukti yang cukup, Prasetyo kini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

    “Berdasarkan alat bukti yang cukup pada hari ini Minggu tanggal 3 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, maka penyidik menetapkan PB sebagai tersangka,” imbuhnya.

    Duduk Perkara

    Dirdik Jampidsus Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024), menjelaskan Balai Teknis Perkeraraapian (BTP) kelas 1 Medan membangun jalur kereta api Trans Sumatera Railways, yang salah satunya jalur Besitang-Langsa.

    “Anggaran pembangunan sebesar Rp 1,3 T, yang bersumber dari SBSN, surat berharga syariah negara,” kata Qohar.

    “Diketahui, bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa tidak didahului dengan FS atau study kelayakan, tidak terdapat dokumen penetapan trase kereta api yang dibuat Menhub serta KPA PPK dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur yang tidak sesuai dokumen desain dan kelas jalan sehingga jalur kereta Besitang-Langsa mengalami amblas atau penurunan tanah dan tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipakai,” kata Qohar.

    Dalam proses pembangunan jalur KA, Prasetyo mendapat fee melalui PPK sebesar Rp 2,6 miliar dari PT WTC. “Akibat perbuatan saudara PB menyebabkan pembangunan kereta api tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 1,15 triliun,” sambungnya.

    (wnv/dek)

  • Deklarasikan Calon Lain, Gerindra Gunungkidul Pecat Dua Kadernya

    Deklarasikan Calon Lain, Gerindra Gunungkidul Pecat Dua Kadernya

    Liputan6.com, Gunungkidul – Pilkada Gunungkidul semakin memanas usai dua orang kader Partai Gerindra ini memecat dua anggotanya setelah mendeklarasikan calon lain yang bukan dari rekomendasi partai. Hal tersebut dilakukan karena dua orang tersebut terbukti melakukan deklarasi dengan mengatasnamakan partai.

    Disampaikan Purwanto, Ketua DPD Gerindra Gunungkidul bahwa secara garis partai, Gerindra sudah memberikan rekomendasi pasangan Calon Bupati Prof. Sutrisno Wibowo dan Sumanto sebagai wakil bupati. Hal tersebut menjadi kewajiban seluruh kader untuk menjalankan amanat partai.

    “Ini adalah amanat partai untuk mendukung pasangan calon Nomor Urut 2. Jadi tak elok jika ada kader partai mendeklarasikan pasangan lain dalam Pilkada Gunungkidul 2024 ini,” kata Purwanto saat ditemui di Kantor Gerindra Gunungkidul.

    Menurutnya, ini sudah menjadi preseden buruk jika ada kadernya dengan berani mendukung pasangan lainnya. Sehingga langkah tegas mereka ambil dengan memecat dua anggota tersebut yaitu Ngadiono dan Marsimin.

    “Mereka kami pecat dari kader dan simpatisan Gerindra. Tak hanya jadi pelajaran bagi kita semua, tapi kami patuh dan hormat kepada Ketua Partai yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah menandatangani rekomendasi sebelumnya,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Purwanto juga menegaskan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut kepihak Bawaslu karena dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Bahkan, pihaknya juga meminta Bawaslu Gunungkidul untuk mendiskualifikasi Sunaryanta – Ardi sebagai kontestan Pilkada 2024 nanti.

    “Akan kami susun bentuk laporan dan akan kami sampaikan ke Bawaslu, calon pemimpin harusnya tidak boleh mengadu domba seperti itu,” pungkas Purwanto, mengkritik langkah Sunaryanta-Ardi yang dinilai telah melanggar kesepakatan kampanye damai.

     

    Alquran Kuno Peninggalan Pasca-Perang Diponegoro Ditemukan di Pegunungan Cilacap

  • Dina Mariana Sempat Kesulitan Cari Darah, Eksanti: Dia Ada Keturunan Bule

    Dina Mariana Sempat Kesulitan Cari Darah, Eksanti: Dia Ada Keturunan Bule

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis senior Eksanti mengungkapkan, mendiang Dina Mariana sempat mengalami kesulitan dalam mencari darah saat menjalani transfusi. Ia menjelaskan penyebab di balik kesulitan tersebut.

    “Dia (Dina Mariana) sempat kesulitan mencari darah karena ternyata Dina memiliki keturunan bule,” jelas Eksanti dikutip dari channel YouTube, Minggu (3/11/2024).

    Eksanti menyampaikan, Dina Mariana sempat pulang ke rumah setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, kondisi kesehatannya kembali memburuk akibat masalah di bagian usus.

    “Dia sempat pulang ke rumah beberapa hari setelah dari rumah sakit, tetapi karena ada permasalahan di bagian usus, dia harus dibawa kembali ke rumah sakit,” ujarnya.

    Meski sedang sakit, Dina selalu berusaha tampil bahagia.

    “Dia tetap ingin terlihat bahagia meski dalam keadaan sakit,” tambah Eksanti.

    Eksanti juga mengungkapkan saat meninggal, wajah Dina terlihat tenang dan bahagia.

    “Mungkin karena Dina adalah orang baik, wajahnya terlihat tenang dan bahagia. Kami semua jadi ikhlas, apalagi Dina sudah lama mengalami sakit,” tandasnya.

  • Ada FPI, Reuni 411 Bakal Gelar Aksi Besok Tuntut Fufufafa Diadili

    Ada FPI, Reuni 411 Bakal Gelar Aksi Besok Tuntut Fufufafa Diadili

    GELORA.CO – Sejumlah organisasi kemasyarakat (ormas) Islam, termasuk Front Pembela Islam (FPI), berencana menggelar acara reuni 411 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024) besok.

    Koordinator aksi Buya Husein mengatakan sejumlah ormas yang hadir selain FPI adalah PERSADA 212, GNPF Ulama serta Jawara se-Jabodetabek.

    “Ormas dan komunitas lainnya, termasuk para aktivis emak-emak, pemuda dan mahasiswa,” kata Husein saat dihubungi, Minggu (3/11/2024).

    Soal tuntutan aksi, massa 411 sepakat untuk mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menangkap tersangka pemilik akun Fufufafa.

    Berdasar poster beredar, aksi disebut bakal dimulai pada pukul 13.00 WIB.”Tuntutan sesuai tema aksi 411, yaitu adili Jokowi dan tangkap Fufufafa,” katanya.

    Sebagai informasi, Aksi 411 pertama kali digelar pada 4 November 2016. Kala itu, massa mendesak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili imbas ucapannya yang mengutip surat Al-Maidah Ayat 5 di dalam Al Quran.

    Selanjutnya, dilakukan Aksi 2 Desember 2016 dan Aksi 21 Februari 2017, yang lebih dikenal dengan sebutan Aksi 212. Aksi yang umumnya dihadiri oleh ratusan ribu massa pada setiap pelaksanaannya ini dilakukan secara berulang hingga diadakan reuni aksi.