Ombudsman RI: Jadi Terlapor, Pemerintah Daerah Mendominasi Surat Aduan dari Masyarakat

30 May 2022, 17:15

Ombudsman RI: Jadi Terlapor, Pemerintah Daerah Mendominasi Surat Aduan dari Masyarakat

TIMESINDONESIA, JEMBER – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Najih saat menjadi pembicara dalam Webinar bertajuk Efektivitas Pengawasan Ombudsman Atas Maladministrasi Pemerintahan yang digelar oleh Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, beberapa waktu lalu.

“Jumlah laporan berdasarkan kelompok instansi terlapor yang didominasi oleh pemerintah daerah dan jumlah laporan berdasarkan substansi laporan didominasi oleh agraria,” kata Najih.

Pria kelahiran Lamongan, 17 Mei 1965 tersebut juga mengungkapkan, dari 416 pemerintah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap administrasi pemerintahan atau publik sebanyak 87 pemerintah kabupaten atau kota.

“Latar belakang lahirnya Ombudsman adalah adanya kelemahan pada penerima keluhan pelayanan publik yang ada,” kata Najih saat menerangkan soal tujuan dan fungsi Ombudsman.

Jebolan University Kebangsaan Malaysia tersebut menuturkan, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ABPN/ABPD.

“Ombudsman ini mengadopsi dari sistem welafare state seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara Skandinavia yang terbukti memiliki pelayanan publik dan birokrasi terbaik di dunia,” ujarnya.

Terbentuknya Ombudsman di Indonesia, lanjutnya, diharapkan dapat mencapai tujuan negara yang tercantum dalam UUD pada alinea ke-4 tentang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Serta mewujudkan good governance menjadi pemerintahan kelas dunia. 

“Diharapkan untuk fase-fase mendatang birokrasi kita lebih dynamic governance dan dalam rangka mendukung hal ini maka diperlukan pengawasan eksternal,” imbuhnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I mengatakan, keberadaan Ombudsman dinilai dibutuhkan masyarakat. 

Menurutnya, hal tersebut karena peran Ombudsman sangat vital dalam pelayanan publik seperti menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya, melakukan investigasi atas perkara dugaan maladministrasi, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta melakukan upaya pencegahan maladministrasi.

“Ini penting untuk kita terus berbenah menyangkut layanan publik, sehingga kehadiran negara lewat Ombudsman betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” tambah Prof Haris yang juga Ketua Pengurus Pusat APHTN-HAN. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.


https://www.timesindonesia.co.id/read/news/411552/ombudsman-ri-jadi-terlapor-pemerintah-daerah-mendominasi-surat-aduan-dari-masyarakat

Tokoh

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi