Suasana mobilitas warga di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanPresiden Jokowi membeberkan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Menurutnya, tren penanganan kasus COVID-19 semakin membaik.”Muncul lagi Omicron. Puncaknya mencapai 64 ribu kasus harian sehingga kita ingat saat itu APD kurang, oksigen enggak ada, pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup tidak gelagapan,” kata Jokowi di acara Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023 di Ritz Carlton.”Sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik dan hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 sehari,” lanjut dia.Jokowi mengindikasikan PPKM akan segera dihapus. Saat ini, PPKM level 1 masih berlaku di seluruh Indonesia.”Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita. Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya,” jelas dia.Presiden Jokowi mengumumkan penurunan level PPKM sejumlah daerah mulai 24 Agustus 2021, Senin (23/8). Foto: Youtube/Sekretariat PresidenJokowi Tunggu Kajian Airlangga dan Budi Sadikin Pekan Ini untuk Akhiri PPKMJokowi mengatakan, dirinya masih menunggu kajian dari Kemenko Perekonomian di bawah Airlangga dan Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi Sadikin sebelum mengakhiri PPKM.“Kembali PSBB PPKM itu saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko (Airlangga) maupun dari Kementerian Kesehatan,” kata Jokowi.“Dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya,” tegas Jokowi.Dengan begitu, lanjut Jokowi, pemerintah punya landasan untuk menerbitkan Keppres pemberhentian PPKM-PSBB.Menko PMK Muhadjir Effendy Usai Hadiri Acara Anugerah Revolusi Mental 2022. Foto: Aprilandika Hendra Pratama/kumparanMuhadjir: Secara De Facto Kita Keluar dari Pandemi COVID, PPKM Sudah Tak AdaMenko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, secara de facto Indonesia sudah keluar dari masa pandemi COVID-19. Menurut Muhadjir, pemerintah masih menanti keputusan resmi WHO untuk benar-benar menyatakan pandemi telah usai. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia.”Ini sebetulnya kan selalu saya katakan bahwa de facto kita ini sebetulnya sudah keluar dari pandemi. Ini tinggal karena untuk menetapkan kapan berakhirnya pandemi itu kan keputusan dari WHO bukan dari kita ya,” ujar Muhadjir di acara Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur.”Jadi sebetulnya praktik sehari-hari kita ini kan juga sudah, sudah, sudah tidak ada PPKM ya kan gitu. Jadi saya dukung, dukung arahan Pak Presiden,” kata dia.Meski begitu, Muhadjir menilai pemerintah tidak akan lengah mengingat potensi munculnya varian baru COVID-19 masih sangat dimungkinkan.Suasana mobilitas warga di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanMuhadjir soal Kekhawatiran Warga PPKM Disetop: Kita Tahan Uji, Beda dengan ChinaRencana penghentian PPKM memunculkan kekhawatiran mengingat sejumlah negara seperti China saat ini mengalami lonjakan kasus COVID-19.Muhadjir Effendy memastikan keputusan itu akan diambil dengan melihat perkembangan COVID-19 di tanah air. Ia meminta masyarakat tak perlu terlalu khawatir.”Kita sudah relatif tahan uji ya, beda dengan China yang semula kan mengambil kebijakan lockdown. Tapi kita kan justru tidak mengambil kebijakan itu dan itu terbukti kita sekarang ini bahwa kita lebih tepat kan kebijakan Pak Presiden, padahal pada waktu itu kontroversi sekali kan,” kata Muhadjir.”Semua orang mengkritik seharusnya lockdown dan seterusnya. Coba kalau kita lockdown, mungkin ekonomi kita lebih morat-marit dan mungkin juga bisa dialami oleh China sekarang kan. Karena memang ketahanan terhadap virus ini kan termasuk sumbernya dari mereka yang terjangkit, terjangkit dan selamat, itu justru kekebalan alami itu,” imbuh dia.Selain itu, Muhadjir mengingatkan Indonesia telah menggencarkan vaksinasi booster. Sehingga menurutnya benteng melawan COVID-19 makin kokoh.Muhadjir memastikan Indonesia tentu akan mematuhi regulasi yang ditetapkan WHO. Tetapi, bukan berarti Indonesia tak bisa menghapus PPKM apabila keputusan ini dinilai tepat.
