MK Putuskan Nasib Gugatan UU IKN Pagi Ini

31 May 2022, 9:03

Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara (Argumen) saat mengajukan uji formil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 1 April 2022. Pembahasan serba kilat itu membuat UU IKN dianggap mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan rakyat, termasuk akademisi dan warga di lokasi IKN yang akan terdampak langsung megaproyek tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan gugatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara alias UU IKN. Dasar hukum pembentukan Ibu Kota baru tersebut digugat oleh enam pihak dan teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XX/2022.

“Sidang digelar pukul 09.00,” bunyi keterangan resmi MK yang Tempo kutip, Selasa, 31 Mei 2022.

Adapun pihak yang mengajukan gugatan itu antara lain, M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Trisno Raharjo (Pemohon II), Yati Dahlia (pemohon III), Dwi Putri Cahyawati (Pemohon IV), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN (Pemohon V), dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI (Pemohon VI).

Dalam gugatannya, para pemohon menyatakan pembentukan UU IKN tidak mengakomodir partisipasi dalam arti sesungguhnya. Sedangkan, menurut penggugat, Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi dan ciri khas dari modernisasi politik.

Partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menghindari adanya kepentingan di luar kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, para pemohon menyebut banyak pakar ekonomi menyoroti ihwal prioritas pemerintah untuk memindahkan IKN dengan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Padahal, sampai hari ini Indonesia belum mencabut status darurat Covid-19.

Pemohon V juga menyampaikan bahwa mereka telah menghadiri rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan panitia khusus Rancangan UU IKN di DPR RI. Namun hingga UU IKN disahkan, seluruh usulan dan masukan yang disampaikan sama sekali tidak diakomodasi tanpa ada penjelasan sama sekali.

Sedangkan aktivis lingkungan WALHI menyoroti berlakunya UU IKN dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak warga negara Indonesia. Khususnya, masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah IKN ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para pemohon meminta MK untuk menyatakan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu penggugat UU IKN lainnya, Viktor Santoso, mempertanyakan mengapa pembacaan putusan gugatan UU IKN hari ini tidak dibarengi dengan gugatan yang ia daftarkan ke MK. Menurut dia, gugatan yang dibacakan oleh MK hari ini belum menyentuh pokok perkara, sebab gugatan tersebut belum pada tahap mendengarkan keterangan ahli, DPR, dan Presiden Joko Widodo.

“Artinya ada indikasi syarat formil permohonan yang tidak terpenuhi (untuk perkara yang divonis hari ini),” ujar Viktor.

Sementara untuk perkara yang dia daftarkan, saat ini sudah sampai pada tahap mendengarkan keterangan ahli, DPR, dan Presiden Joko Widodo. Sehingga, gugatan yang didaftarkan atas nama dirinya sudah menyentuh pokok perkara.

“Saya juga bingung kenapa tidak digabungkan saja sekalian dengan pekara saya Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Perkara Nom 34/PUU-XX/2022, Padahal objeknya sama uji Formil UU IKN,” kata Viktor.

M JULNIS FIRMANSYAH 


https://nasional.tempo.co/read/1596728/mk-putuskan-nasib-gugatan-uu-ikn-pagi-ini

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi