Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif hadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (27/1). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan Menteri ESDM, Arifin Tasrif menargetkan pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan rampung pada kuartal I-2024. Hal itu sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net zero emmision.”(RUU EBET) ini upaya Indonesia untuk bisa mencapai target pengurangan emisinya dan saat ini juga parlemen sedang menyiapkan draf RUU EBET. Kita harapkan ini kuartal pertama 2024 sudah bisa diputuskan untuk bisa disahkan sebagai UU,” kata Arifin kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (21/11).Arifin menjelaskan, RUU EBET akan menjadi landasan untuk memanfaatkan EBT sebagai prioritas mengurangi emisi di Indonesia. Salah satu yang dibahas dalam aturan tersebut adalah pemanfaatan hidrogen hijau, nuklir powerplant, dan ammonia.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, optimistis pembahasan RUU EBET selesai sebelum tahun ini berganti, sebab separuh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah dibahas oleh panitia kerja (panja).Namun, saat ini perlu ada peralihan tanggung jawab RUU EBET, menyusul pergantian Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dari Dadan Kusdiana ke Yudo Dwinanda Priaadi.”Tapi saya kira isu-isu itu bisa segera dibahas apalagi pejabat baru pengganti Pak Dadan itu seseorang yang sudah sangat kompeten dalam penanganan isu-isu EBT,” ujar Eddy kepada awak media di Hotel Sultan Senayan, Senin (31/7).Eddy mengakui banyak pembahasan RUU EBET yang kompleks sehingga target pengesahannya selalu diundur. Dia memastikan pihaknya bersama Yudo bisa menyamakan persepsi, termasuk terkait skema power wheeling.”Saya berkeyakinan bahwa sejumlah isu-isu lain yang sudah kita bahas sebelumnya yang merupakan isu yang sifatnya pelik bisa selesai juga. Saya optimistis tahun ini akan selesai,” tegasnya.
