Menko PMK Minta Korban Longsor di Bogor Direlokasi

23 October 2022, 7:45

RM.id  Rakyat Merdeka – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meninjau salah satu lokasi terparah bencana longsor di kawasan permukiman padat penduduk di Gang Barjo RT 02/RW 03, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (22/10). 

Di lokasi, Menko PMK langsung turun mengecek kondisi longsor. Dia melihat kondisi bangunan yang roboh, postur bangunan yang longsor, dan mendatangi rumah warga yang terkena dampak rusak.

Usai meninjau, Menko PMK mengatakan, kondisi pemukiman warga di Gang Barjo kurang layak untuk dihuni.

Menurutnya, kondisi tanah yang dijadikan bangunan adalah tanah gembur yang rentan bila didirikan bangunan. 

Selain itu, menurutnya, masalah lain penyebab longsor juga adalah drainase yang kurang memadai.

Muhadjir menyimpulkan, lokasi permukiman padat penduduk Gang Barjo harus dilakukan rekayasa lokasi. Sebagian warga menurutnya, juga harus direlokasi karena berada di wilayah rawan longsor. 

“Pak Wali Kota sudah menyiapkan lahan yang mungkin bisa digunakan. Sehingga nanti pembiayaannya akan kita atur melalui Pemerintah pusat melalui PUPR dan Pemprov dan dukungan Pemkot Bogor,” ujar Muhadjir.

Berita Terkait : Menpora Ingin Senam SKJ Dimassalkan Lagi Di SekolahSelain meninjau lokasi bencana, Menko PMK juga mengunjungi posko pengungsian warga Gang Barjo di Masjid Nurul Ikhlas. Posko pengungsian menampung sekitar 54 KK atau 137 jiwa. 

Menko PMK menyempatkan untuk berinteraksi dengan warga pengungsi. Dia memberikan dukungan moril pada para warga pengungsi. 

Dia juga menanyakan pada warga pengungsi untuk sedia bila tempat tinggalnya direlokasi. Beberapa warga pengungsi yang sempat dikunjunginya itu telah menyatakan siap untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman.

Selain itu, Menko PMK menyatakan, bagi warga yang mengungsi akan mendapatkan bantuan tinggal sementara sebesar Rp 500 ribu setiap bulannya. 

Selain itu, biaya selama dalam pengungsian akan ditanggung oleh pemerintah kota, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Sementara, untuk lima orang meninggal dunia dan empat orang selamat juga diberikan bantuan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Menko PMK mengatakan, Pemerintah Pusat akan terus mendukung Pemerintah Kota Bogor selama dalam status siaga darurat bencana hingga Desember 2022. 

Muhadjir juga menyatakan, untuk percepatan penanganan bencana di Kota Bogor, ini semua pemangku kebijakan dihadirkan dan akan melakukan penanganan lebih lanjut sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Berita Terkait : PNM Kasih Bantuan Buat Korban Gempa Bumi Di Tapanuli”Saat ini kita lengkap, semua kementerian lembaga hadir di sini, koordinasi kita tidak di meja namun di lapangan, kita sudah membagi tugas-tugas,” ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan, langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk jangka pendeknya akan melakukan sodetan untuk aliran air. 

Dia memaparkan, penyebab longsor ini bukan hanya dari intensitas hujan, melainkan juga dari aliran air Sungai Cisadane dan Cidepit yang mengapit kawasan itu. Sehingga dengan ada sodetan di kawasan permukiman Gang Barjo, aliran air bisa disalurkan melalui drainase yang layak. 

Kemudian, untuk jangka panjang Pemkot Bogor akan melakukan mapping di tiap Kecamatan untuk kawasan yang berbahaya dan rawan terkena bencana longsor di Bogor. 

Bima memaparkan ada tiga kategori, yakni kategori hitam, merah, kuning. Hitam mutlak harus pindah, merah bertahap, kuning diberikan pengawasan dan edukasi. 

Pemkot Bogor juga sudah memetakan lahan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan relokasi untuk kawasan permukiman yang rawan bencana longsor.

“Saya kira Gang Barjo akan menjadi pilot project proses relokasi ke hunian yang lebih layak dengan dikoordinasikan kementerian terkait seperti PUPR, BNPB dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor,” ungkap Arya.

Berita Terkait : Menpora Minta Klub Dan Suporter Patuh UU KeolahragaanMenko PMK dalam kesempatan itu mewakili Pemerintah Pusat menyerahkan bantuan sosial secara simbolis kepada warga pengungsi. 

Kemudian BNPB  telah memberikan dukungan penanganan darurat berupa Dana Siap Pakai (DSP) sejumlah 250 juta rupiah dan logistik paket sembako senilai Rp 100 juta yang diterima langsung oleh Walikota Bogor Bima Arya.  

BNPB telah menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) guna mendampingi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kota Bogor. BNPB juga telah menyiapkan paket perlengkapan sekolah bagi para siswa yang terdampak bencana ini. 

Kemudian, Kementerian Sosial juga memberikan santunan sebanyak Rp 75 Juta untuk 5 orang ahli waris korban meninggal dunia dengan rincian masing-masing Rp 15 Juta tiap jiwa, dan Rp 10 juta untuk 2 orang korban luka masing-masing 5 juta tiap jiwanya. Kemensos juga menyediakan dapur umum, bantuan logistik, matras selimut, kebutuhan sanitasi, dan kebutuhan sembako untuk warga.■
 

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi