Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia berencana akan melarang ekspor timah mulai 2023. Kebijakan ini guna mengembangkan hilirisasi timah di dalam negeri, sehingga nilai tambah bisa dirasakan negara ini.
Kendati demikian, komoditas timah nyatanya berkontribusi pada penerimaan negara, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin menyebutkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari timah di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini.
–
–
Dia menyebut, PNBP dari komoditas timah pada 2021 mencapai Rp 1,11 triliun, melonjak 113% dari capaian di 2020 yang sebesar Rp 519 miliar. Jumlah penerimaan ini juga meningkat signifikan dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 melanda, di mana pada 2019 PNBP timah tercatat “hanya” Rp 561 miliar.
Sampai dengan triwulan II 2022 ini, total realisasi PNBP timah di Indonesia bahkan telah mencapai Rp 707 miliar. Jumlah penerimaan tersebut berasal dari iuran tetap (land rent) dan juga iuran produksi (royalti).
Untuk itu, Ridwan menilai pelarangan ekspor komoditas timah ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Menurutnya, pemerintah dan pelaku usaha juga perlu berkonsorsium membangun industri hilir dan melakukan penetrasi pasar timah.
Ridwan kembali menegaskan, jangan sampai Indonesia bisa memproduksi timah namun tidak bisa menjualnya.
“Pelarangan ekspor saya imbau untuk mendiskusikannya secara konstruktif dan memberi masukkan kepada pemerintah. Yang kedua, tolong juga menyiapkan diri untuk berkonsorsium membangun industri yang lebih hilir. Yang ketiga menurut hemat kami penetrasi pasar, yang paling tidak mudah,” tuturnya pada acara Indonesia Tin Conference 2022 di Jakarta, Rabu (19/10/2022).
Perlu diketahui, Indonesia merupakan pemilik sumber daya dan juga produsen timah terbesar kedua di dunia setelah China. Adapun salah satu provinsi yang menghasilkan timah terbanyak yaitu Bangka Belitung.
Timah menjadi tulang punggung ekonomi di Bangka Belitung. Tak main-main, sepertiga dari perekonomian di daerah ini disumbang dari komoditas timah.
Ridwan Djamaluddin yang juga merupakan Penjabat Gubernur Bangka Belitung mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mencapai 5,05% pada 2021, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sebesar 3,69%.
Besarnya kontribusi timah pada pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung, turut berdampak pada rendahnya tingkat kemiskinan di daerah ini. Ridwan menyebut, tingkat kemiskinan di Bangka Belitung tercatat sebesar 4,90%, lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,54%.
“Kita lihat Babel, ratusan, puluhan tahun timah menjadi penggerak utama. Timah menjadi tulang punggung di Babel, juga secara nasional. Pandemi daerah menjadi kesulitan, tapi secara keseluruhan daerah berbasis tambang tumbuh sehat, kita syukuri sumber daya alam ini memberikan manfaat signifikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pada 2023, pemerintah akan melakukan pelarangan ekspor timah ke luar negeri.
“Kalau timah kemungkinan besar tahun depan udah tidak lagi kita melakukan ekspor mentah karena kita akan melakukan hilirisasi,” terang Bahlil saat ditemui, Selasa (11/10/2022).
Alasan penyetopan ekspor timah, kata Bahlil, karena Indonesia merupakan penghasil timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Nah, untuk mengembangkan nilai ekspor timah, maka perlu dilakukan hilirisasi untuk sektor timah ini.
Dia mengatakan, Negeri Tirai Bambu tersebut sudah melakukan hilirisasi sebesar 50%-70%. Bila dibandingkan dengan Indonesia, hilirisasi yang dilakukan baru mencapai 5%. Akibatnya, Indonesia tak bisa berperan sebagai penentu harga timah dunia.
“Karena tadi bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa hilirisasi itu adalah kata kunci untuk ketahanan ekonomi nasional. Kita di balik ketidakpastian ekonomi global,” ucapnya.
[-]
–
Jokowi Mau Setop Ekspor Bauksit, Pengusaha Diminta Siap-Siap!
(wia)
