MAKI Sebut Anggaran Gorden dan Aspal Bukti DPR Tak Peduli Rakyat

3 April 2022, 18:58

Gery David Sitompul | Minggu, 03/04/2022 17:33 WIB

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. (Foto: Dok. Medcom.id)

Jakarta, Jurnas.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menanggapi polemik anggaran Rp59 miliar untuk mengganti gorden pada rumah dinas anggota DPR dan pengaspalan baru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

“Intinya itu pemborosan,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (3/4).

Boyamin menilai usulan anggaran dua proyek itu menandakan ketidakpedulian wakil rakyat terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Tidak peduli penderitaan rakyat yang terhantam wabah covid,” ujarnya.

Seperti diketahui, DPR menganggarkan Rp59 miliar untuk mengganti gorden dan pengaspalan baru. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kabar anggaran untuk pergantian gorden dan pengaspalan itu berdasarkan situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp48,7 miliar untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota dewan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara sebesar Rp11 miliar untuk aspal baru di kompleks parlemen.

Adapun LPSE DPR tersebut tertulis dengan nama tender Pergantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 723087 yang diusulkan sejak 8 Maret lalu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan, gorden di rumah jabatan anggota dewan sudah 13 tahun tak diganti hingga kondisinya sudah tidak layak pakai.

Karena kondisi tersebut, kata Indra, sebagian anggota dewan pun memilih untuk mencopot dan membuang gorden di rumah jabatan mereka.

“Sebagian besar (rumah) itu gordennya tidak ada, sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk dan sangat tidak memadai. Saya enggak tega menyampaikan itu, sudah 13 tahun itu sudah seperti kain pel sebenarnya,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3).

Sementara itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso meminta Setjen DPR untuk mengkaji ulang pengadaan gorden itu.

Pasalnya, saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok terutama minyak goreng yang harganya melambung.

“Kami akan meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan kelangkaan minyak goreng, jadi harus lebih menghemat anggaran. Kita harus punya sense of crisis,” kata Agung kepada wartawan dikutip Kamis (31/3).

TAGS : DPR MAKI Pengadaan Gorden dan Aspal APBD 2022


https://www.jurnas.com/artikel/114376/MAKI-Sebut-Anggaran-Gorden-dan-Aspal-Bukti-DPR-Tak-Peduli-Rakyat/

 

Partai

Institusi

K / L

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Transportasi