Warta Ekonomi, Bandung –
Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pemerintah Indonesia menargetkan pemulihan dan pemerataan ekonomi melalui e-catalague (katalog elektronik) yang terpercaya dan pro-Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)-Koperasi pada tahun anggaran 2023.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini, e-Catalogue akan mencapai jumlah transaksi Rp500 triliun serta jumlah produk tayang di katalog daring tersebut 5 juta produk.
Baca Juga: Genjot Percepatan Belanja Pemerintah, MenKopUKM Gandeng Hampir 50 Ribu UMKM Masuk E-Katalog LKPP
“Pada Tahun Anggaran 2023, LKPP akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengadaan dengan membatasi penggunaan produk impor dan memperkuat kebijakan terkait pengadaan barang/jasa ini. Meningkatnya peran PDN dan produk dari UMK Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangun kekuatan industri dalam negeri,” ujar Hendi, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).
Hendi menyebutkan, per tanggal 28 November 2022, tercatat 2.204.051 produk telah tayang pada Katalog Elektronik LKPP dengan total transaksi lebih dari Rp75 triliun. LKPP juga mencatat, hingga 18 November 2022, sebanyak 15.870 produk telah dibekukan dan 4.937 produk telah turun tayang dari e-catalogue.
Menurutnya, jumlah tayang produk di katalog elektronik tahun lalu telah melampaui target yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Demikian pula jumlah transaksi yang ditargetkan tercapai selama 2023, pemerintah mengalokasikan sebesar 95% di dalamnya merupakan PDN.
Keduanya, kata dia, merupakan bentuk keseriusan LKPP menjalankan amanat Presiden dalam Inpres 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Ralam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan Presiden Republik Indonesia.
Di sisi lain, Hendi tidak memungkiri pengembangan e-Catalogue oleh LKPP mengalami keterbatasan dan menerima masukan dari berbagai pihak. Maka itu, LKPP menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital di lembaga.
Baca Juga: Heboh, Isu Utang Rp50 Miliar, Musni Umar: Ada yang Takut Anies Jadi Presiden 2024
