SEMARANG,suaramerdeka.com – Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengungkapkan baru 12% pemerintah daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan level proaktif. Jumlahnya 64 dari total 546 pemerintah daerah yang ada. Sedangkan untuk kementerian / lembaga sendiri juga baru terdapat 12 dari total 82, atau sama dengan 15%.
Baca Juga: Sederet Filosofi Pohon Pisang yang Perlu Diketahui Sebelum Menikah Nomor 5 Jarang yang Tau Catatan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Hendi ini dalam kegiatan Rakor UKPBJ se-Indonesia di Westin Hotel Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Mantan Wali Kota Semarang itu pun mengungkapkan, ada 5 tingkat kematangan UKPBJ dalam standar penilaian LKPP RI. Yaitu mulai level 1 atau yang disebut masih inisiasi, lalu level 2 (esensi), level 3 (proaktif), level 4 (strategis), level 5 (unggul). Baca Juga: Cara Memperbanyak Siaran TV Digital yang Praktis dengan Set Top Box, Nonton Lebih dari 40 Chanel Pakai STB ”Namun faktanya level tertinggi yang baru dicapai oleh UKBPJ kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah baru hingga level 3 (proaktif), itu pun jumlahnya belum banyak,” ungkap pria yang akrab disapa Hendi ini. Hal tersebut lah kemudian yang disoroti Hendi dalam kapasitasnya sebagai Kepala LKPP RI. Pasalnya menurut dia penilaian kematangan UKPBJ tersebut menjadi salah satu tolok ukur dalam mendorong proses pengadaan. Baca Juga: 6 Langkah Mudah Downlod Minecraft Versi 1.20 Tahun 2023, Lengkap dengan Link Game Resmi Tujuannya untuk menjadi lebih profesional di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk itu Hendi berharap kegiatan Rakor UKPBJ yang digelar oleh LKPP RI bisa memunculkan kesepahaman bersama tentang pentingnya level kematangan UKPBJ itu sendiri. “Ayo kawan – kawan kita naikkan level kematangan, mudah – mudah setelah itu akan bisa membuat proses pengadaan menjadi lebih baik dan transparan,” ”Separuhnya saja belum ada yang mencapai level 3, padahal ini belum level tertinggi, baru level proaktif,” tekan Kepala LKPP RI itu dalam pemaparannya. Hendi juga menyebut akan melakukan evaluasi untuk bisa menyikapi situasi ini. “Perlu kita cari tahu lebih jauh macetnya dimana, apakah ada di LKPP atau ada di Kementerian, Lembaga, dan Pemda sendiri,” ”Bisa saja ini karena ada regulasi dari LKPP yang terlalu sulit untuk diikuti, atau bisa juga dari UKPBJ sendiri yang tidak sendiri,” tutur Hendi. “Maka yang jelas harus dilakukan evaluasi, supaya kemudian kita bersama bisa mencapai standar-standar yang sudah ditetapkan,” tegasnya. Di sisi lain guna memotivasi seluruh UKPBJ bisa menjadi lebih baik, LKPP RI dalam kegiatan tersebut memberikan penghargaan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang telah mencapai level proaktif dengan penilaian terbaik. Dalam acara itu, tak kurang dari 12 UKPBJ menerima penghargaan langsung dari Hendi selaku Kepala LKPP RI. Yaitu Kemendikbudristek, Kemenkumham, Kemenkeu, BSSN, Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat. Baca Juga: Kombinasikan Lidah Mertua dan Wijaya Kusuma di Rumah, Jadi Tanaman Obat Kesehatan yang Spesial dan Ampuh Kabupaten Badung, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Buleleng, Kota Tangerang, dan Kota Batam. ***
