Langkah Panglima TNI Mengizinkan Keturunan PKI Jadi Prajurit TNI Didukung

3 April 2022, 14:09

Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi prajurit TNI. Keputusan itu dinilai berkeadilan.
 
“Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 3 April 2022.
 
Menurut Taufan, membatasi keturunan PKI menjadi prajurit TNI tidak sesuai hukum dan konstitusi. Dalam konstitusi secara jelas mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif tanpa berdasarkan hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Langkah Panglima TNI, kata dia, mengacu pada Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966, yakni melarang PKI dan ajaran leninisme serta marxisme. Artinya, bukan anak keturunan PKI yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi atau partai yang diikuti orang tua, kakek, atau keluarganya.
 
“Kita kan tidak bisa mengenakan dalam tanda petik dosa warisan kepada anak cucunya,” ujar Ahmad.
 
Baca: Panglima TNI: Keturunan PKI Jangan Jadi Alasan Gagalkan Calon Prajurit
 
Jika hal tersebut tetap diterapkan, kata dia, maka sama artinya melawan atau bertentangan dengan konstitusi. Terutama, Pasal 28 yang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan, kesamaan hukum, keikutsertaan dalam pemerintahan, pekerjaan, dan sebagainya.
 
Menurut dia, langkah yang diambil mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengarah kepada penegakan atau kesetaraan HAM di Tanah Air. Keputusan itu bahkan sebagai jalan membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya, tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi atau perbedaan.
 
Pada masa orde baru banyak anak keturunan eks PKI atau yang belum tentu PKI tetapi dituduh PKI. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri sipil atau tidak bisa melanjutkan sekolah.
 
“Mereka terhalang mendapatkan hak-hak dasar, misalnya, pendidikan, pekerjaan. Itu puluhan tahun terjadi, masa kita ulang lagi,” ujarnya.
 

(JMS)


https://www.medcom.id/nasional/politik/3NOzdL7K-langkah-panglima-tni-mengizinkan-keturunan-pki-jadi-prajurit-tni-didukung

Partai

Institusi

K / L

BUMN

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Statement

Fasum

Transportasi