Kuasa Hukum Terdakwa Asabri Minta Sidang Dipisah

17 September 2021, 8:38

KBRN, Jakarta: Persidangan kasus dugaan korupsi PT Asabri pada Senin 13 September lalu sempat diwarnai kericuhan dan memicu kemarahan majelis hakim. Pasalnya, para terdakwa menolak disidangkan secara bersamaan.

Menurut Fajar Gora, Kuasa Hukum Benny Tjokrosaputro, mereka beralasan karena tempus perkara dan peran para terdakwa yang berbeda-beda sehingga dianggap tidak efektif dan akan mengaburkan peran masing-masing. 

“Bahwa hak para terdakwa jika tidak ingin disidangkan secara bersamaan,” ungkap Fajar Gora kepada  wartawan, Kamis (16/9/2021). 

Ia pun mengungkap alasan-alasan keberatan kliennya jika disidangkan bersama-sama

“Nomor perkara dari 8 terdakwa tersebut kan berbeda. Artinya, perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa juga berbeda,” kata Fajar. 

Jadi menurutnya, akan aneh jika perkara tersebut diperiksa secara bersamaan.

“Bahkan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga cuma satu,” imbuhnya.

Selain itu, jika perkara tersebut digabungkan, maka akan memakan waktu sangat lama dan bisa berpengaruh terhadap putusan hakim.

“Mungkin saja, karena terlalu lelah maka bisa saja berpengaruh tidak saja pada majelis hakim, tapi juga saksi, dan penasehat hukum para terdakwa,” katanya. 

Ia pun membandingkan dengan kasus manajer investasi Jiwasraya yang disidangkan secara terpisah.

“Di mana ada 13 terdakwa namun banyak majelis hakim yang menyidangkan, sehingga sidang dapat dilakukan secara terpisah dan efektif,” katanya. 

Senada, kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk juga menyebutkan bahwa keberatan yang disampaikan oleh para kuasa hukum bukanlah untuk membuat kericuhan, namun bagian dari usaha membela hak-hak para terdakwa.

“Alasan kami untuk menolak sidang bersamaan sangat jelas. Yang pertama, sebagaimana diketahui berkas perkara ke-8 terdakwa dilimpahkan ke pengadilan secara terpisah sehingga ada delapan nomor perkara,” terang Kresna.

Menurutnya, dengan adanya perbedaan nomor perkara, tentunya sidang harus dilakukan secara terpisah sebagaimana nomor perkara masing-masing terdakwa.

“Kalau dari materi tentunya jelas bahwa uraian kepada setiap terdakwa, baik tempus ataupun perbuatannya berbeda-beda dan tidak saling berkaitan, sehingga tidak mungkin disidangkan bersamaan,” kata dia.  

Terkait dengan alasan teknis, menurut Kresna, juga sangat menyulitkan para penasihat hukum dalam melakukan pembelaan.

“Karena apabila digabung, jumlah penasihat hukum yang diperbolehkan bersidang hanya dua orang. Sehingga kami tidak mungkin melakukan pembelaan secara maksimal, mengingat berkas perkara ini sangat banyak,” ujarnya.

Kresna menyebut bahwa kondisi tersebut pun sangat menyulitkan apabila ke-8 terdakwa disidangkan oleh majelis hakim yang sama. Menurut dia, ada baiknya majelis hakim ditambah dan dipecah setiap Perkara nya sehingga akan memudahkan persidangan.

“Selain itu juga demi para saksi, yang apabila majelisnya tetap sama, mereka harus hadir tiga hari berturut-turut. Apabila majelis dipecah dan ditambah, tentunya pemanggilan para saksi dapat diatur secara silih berganti dan sidang lebih efektif,” lanjutnya. 

Menanggapi kondisi tersebut,  praktisi hukum, Bob Hasan mengatakan bahwa seharusnya para terdakwa melalui kuasa hukum berjuang melalui peluang yang disediakan dalam proses eksepsi. Sayangnya agenda tersebut telah terlalui.

“Sehingga pelaksanaan persidangan yang menjadi perselisihan tersebut berujung pada penolakan keberatan tersebut. Namun, demi kelancaran proses penegakan hukum, maka seharusnya majelis berkenan mendengarkan alasan para terdakwa yang meminta pemisahan proses persidangan,” katanya. 

Ia pun mencontohkan terkait dengan kasus Manajer Investasi dalam perkara Jiwasraya yang eksepsinya diterima oleh majelis hakim.

“Contoh kasus koorporasi Manajer Investasi, awalnya terjadi penggabungan atau penyatuan oleh jaksa dalam dakwaan pada satu nomor perkara. Setelah persidangannya dilakukan terpisah sesuai dengan nomor Perkara nya, maka saya yakin majelis, penuntut umum, kuasa hukum dan terdakwa dapat lebih fokus pada perkaranya masing-masing,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyarankan lebih baik dalam proses pengadilan hukum perkara Asabri dilakukan secara terpisah.

“Ini lebih baik dipisahkan sesuai dengan porsi karena kasusnya kan beda-beda, tidak bisa dijadikan satu. Terlebih ini kasus berat, kasus korupsi triliunan,” ujar Trubus. 

Menurut dia, itu dilakukan agar dalam proses pembuktiannya lebih valid dan juga saksi-saksi yang dihadirkan lebih leluasa dalam memberikan kesaksian.

“Karena per kasusnya juga berbeda, berkaca dari kasus 13 Manajer Investasi di Jiwasraya memang harus dipisahkan. Nggak bisa dengan cara disatukan seperti itu. Nanti hakimnya tidak fokus, jadi putusannya kurang akurat,” ujarnya. 

Trubus menambahkan, lebih tepat dan ideal jika setiap terdakwa disidangkan secara terpisah, karena kasus Asabri merupakan kasus yang besar dan nilainya triliunan rupiah. 

“Jadi ini harus terpisah secara sendiri-sendiri dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan UU yang ada, alat bukti yang ada, semuanya harus fight itu” kata dia.

Menurut Trubus, dengan pemisahan sidang perkara di tiap berkas terdakwa, maka proses pembuktian dapat dilakukan secara adil agar majelis hakim dalam putusannya sesuai dengan bukti yang ditunjukkan.

“Itu yang diperlukan, karena ini kan persoalannya tahap pembuktiannya adalah momen yang paling berat. Itu menurut saya, agar keyakinan hakim tetap tinggi. Jadi dalam proses pembuktian perlu adanya bukti-bukti yang valid dan akurat, tentu memerlukan tenaga serta pemikiran tidak sedikit,” pungkas dia.


https://rri.co.id/nasional/hukum/1191230/kuasa-hukum-terdakwa-asabri-minta-sidang-dipisah?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Partai

K / L

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi