Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjabarkan tindak lanjut 33 laporan hasil analisis (LHA) yang diterima pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dari 33 LHA tersebut, 12 di antaranya sudah masuk tahap penyidikan. Firli menjelaskan nilai transaksi di dalam LHA PPATK tersebut sebesar Rp25.363.874.885.910. Terdapat sejumlah nama yang Firli sebut terlibat dalam transaksi mencurigakan itu.
Berikut daftar nama-nama yang terlibat dalam materi yang disampaikan Firli dalam rapat kerja di Komisi III DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
–
–
– Adhi Pramono (mantan pejabat Kepala Bea Cukai Makassar) berstatus tersangka. Nominal transaksi Rp60.166.172.800
– Eddi Setiadi (mantan pejabat di Ditjen Bea dan Cukai) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp51.800.000.000.
– Istadi Prahastanto (pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proyek pengadaan 16 kapal patroli cepat di Ditjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2013-2015) dan Heru Sumarwanto (ketua panitia lelang) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp3.996.330.653.
– Sukiman (politikus PAN) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp15.618.715.882.
– Natan Pasomba (Plt. Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat) dan Suherlan (politikus PAN) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp40.000.000.000
– Yul Dirga (mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Tiga Kanwil Jakarta Khusus) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp53.888.333.294.
– Hadi Sutrisno (pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp2.761.734.641.239.
– Agus Susetyo (konsultan pajak PT Johnlin Baratama), Aulia Imran Maghribi (konsultan PT Gunung Madu Plantations), Ryan Ahmad Ronas (konsultan PT Gunung Madu Plantations), Veronika Lindawati (kuasa PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp818.292.318.934.
– Yulmanizar (tim pemeriksa pajak) dan Wawan Ridwan (Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sulselbartra) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp3.229.173.323.509.
– Alfred Simanjuntak (PNS Ditjen Pajak) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp1.277.410.000.000.
KPK juga telah mementakan 33 LHA PPATK tersebut. Ditemukan bahwa 2 tidak terdapat dalam database KPK dan 5 dalam proses penelaahan di Direktorat Pusat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan LHKPN.
Lalu, sebanyak 11 laporan berada di tahap penyelidikan. Firli juga menyebut 12 diantaranya laporan sudah dilakukan penyidikan. Selain itu, 3 laporan dilimpahkan ke Mabes Polri.
(pop/DAL)
[Gambas:Video CNN]
