KPK Diminta Usut Elite Demokrat Diduga Terima Aliran Suap Bupati PPU

3 April 2022, 14:09

Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penanganan kasus dugaan suap pengadaan perkara serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). KPK diminta memperkarakan elite Partai Demokrat yang diduga menerima hasil suap dari Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas’ud.
 
“Jika ditemukan dua alat bukti yang cukup bahwa elite-elite atau oknum partai demokrat itu menerima aliran dana dari proses pemilihan Ketua DPD Kalimantan Timur sehingga uang tersebut dapat dilacak juga, artinya memang ada aliran dana,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 3 April 2022.
 
Gafur diduga meminta Rp1 miliar dari terdakwa sekaligus pengusaha Ahmad Zuhdi untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Informasi ini terbongkar dari dakwaan Zuhdi yang dibacakan beberapa waktu lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Boyamin menyebut informasi itu bisa dimanfaatkan KPK untuk menjerat elite Partai Demokrat yang menerima uang hasil suap dari Gafur. KPK bisa menjerat hukum dengan dalih turut serta menerima uang hasil suap.
 
“KPK ya harus mendalami dugaan sebagai pihak yang turut serta, atau membantu, atau menadah uang hasil korupsi, dan turut serta menadah (uang hasil) korupsi itu juga bisa dikategorikan sebagai korupsi,” tutur Boyamin.
 
Boyamin menegaskan KPK bisa memperkarakan penerimaan hasil suap Gafur ke Partai Demokrat. Apalagi, gaji Gafur sebagai Bupati tidak akan bisa mencari uang Rp1 miliar untuk maju sebagai Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur dalam waktu dekat.
 
“Saya malah berharap itu dalam konteks berikutnya memang kalau ada dugaan aliran ke partai politik atau elite-elite partai politik untuk kegiatan politik maka diperjelas oleh KPK,” tutur Boyamin.
 
Baca: Bupati PPU Diduga Gunakan Anggaran Daerah untuk Keperluan Tertentu
 
Abdul Gafur Mas’ud meminta uang Rp1 miliar kepada pihak swasta Ahmad Zuhdi. Uang itu untuk mengikuti pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.
 
Permintaan uang itu dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Danum Taka PPU Asdarussalam yang merupakan perpanjangan tangan Gafur. Permintaan uang dilakukan Asdarussalam di rumahnya, wilayah Nipah-Nipah, Kalimantan Timur pada pertengahan Desember 2021.
 
“Asdarussalam menyampaikan supaya terdakwa (Zuhdi) membantu Abdul Gafur Mas’ud Rp1 miliar yang sementara sedang mengikuti pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur di Samarinda,” tulis jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh Helmi Syarief dalam dakwaan Zuhdi, Kamis, 31 Maret 2022.
 
Zuhdi awalnya berencana menggunakan pencairan termin pekerjaan peningkatan Kantor Pos Waru senilai Rp1,5 miliar untuk menyanggupi permintaan Gafur. Proyek itu dikerjakan oleh PT Babulu Benuo Taka.
 
Proses pencairan uang itu tidak berlangsung lancar. Karena, kebijakan pengerjaan proyek dari APBD saat itu tidak lagi dibayarkan pada Desember 2021.
 

(AGA)


https://www.medcom.id/nasional/hukum/0Kvo2v1N-kpk-diminta-usut-elite-demokrat-diduga-terima-aliran-suap-bupati-ppu

Partai

Institusi

K / L

,

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi