RADARBANGSA.COM – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan bahwa kesepakatan yang terjadi antara Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA, Gianni Infantino bisa menjadi titik tolak perubahan mendasar pengelolaan sepak bola di Tanah Air. Ia menilai, hal tersebut guna memastikan agar sepak bola Indonesia ditangani oleh pihak yang tepat.
“Kami menilai kesepakatan tersebut bisa menjadi dasar perubahan sepak bola Indonesia dari hulu ke hilir. Baik mengenai tata kelola sepak bola secara umum, tata kelola pertandingan yang aman dan nyaman bagi penonton, hingga memastikan jika sepak bola Indonesia ditangani oleh orang-orang profesional,” kata Huda dilansir dari laman resmi DPR RI, Kamis, 20 Oktober 2022.
Diungkapkannya, ada sejumlah langkah pembenahan sepak bola Indonesia yang timbul usai Jokowi bertemu Presiden FIFA. Kesepakatan tersebut di antaranya seperti melakukan transformasi sepakbola Indonesia secara menyeluruh, mengkaji kembali kelayakan stadion, dan mengkaji ulang para pemangku kepentingan persepakbolaan Indonesia.
“Perubahan Indonesia memang membutuhkan perubahan secara sistematis dan mendasar. Maka kesepakatan yang dicapai Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi titik tolak langkah perubahan tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut politisi PKB ini menyampaikan, jika tidak berubah secara mendasar dan sistematis, maka sepak bola Indonesia hanya akan menjadi bom waktu yang akan meledakkan tragedi-tragedi lanjutan setelah Kanjuruhan.
Huda pun menekankan ketiga aspek pembenahan sepak bola itu sejauh ini tak kunjung terealisasi, meski kepengurusan federasi sepak bola di Indonesia terus berganti tiap rezim. Padahal, itulah yang selama ini dinanti oleh publik. Huda menyebut federasi sepak bola di Indonesia tidak banyak melakukan perubahan.
“Sistem pengelolaan sepak bola masih jauh dari harapan. Pergantian pengurus federasi seolah hanya sekadar mengganti orang, tetapi tak kunjung melakukan banyak pembenahan,” tukasnya.
Dengan terjadinya pertemuan Jokowi dan FIFA ini, sambung Huda, maka semua pihak tidak bisa menghindar dari butir kesepakatan yang telah mereka capai. Selama ini, Huda merasa seringkali inisiasi perbaikan sepak bola dari pemerintah kerap mentok saat pengurus federasi berlindung di balik statuta FIFA.
“Upaya perbaikan sering dinarasikan sebagai bentuk intervensi sehingga akan mengundang sanksi FIFA. Nah dengan kesepakatan Presiden dengan FIFA maka hal itu tidak akan terjadi lagi,” ujarnya.
Untuk itu, Huda berharap agar butir kesepakatan ini benar-benar diimplementasikan di lapangan. Menurutnya, mereka yang dipilih untuk melakukan transformasi perbaikan sepak bola Indonesia harus benar-benar bisa menerjemahkan kesepakatan tersebut dalam butir-butir yang lebih spesifik.
“Kami sungguh berharap agar langkah perbaikan ini benar-benar murni perbaikan. Tidak ada lagi intervensi kepentingan dari individu atau kelompok tertentu. Sehingga sepak bola Indonesia benar-benar menjadi wahana hiburan dan peningkatan prestasi olahraga di level regional maupun internasional,” tutup Huda.
