Keputusan KPK Soal 57 Pegawai Didukung Publik

17 September 2021, 2:38

KBRN, Jakarta: Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 mendapatkan dukungan publik.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengungkapkan, bahwa pimpinan KPK sudah membuat kebijakan tepat memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus TWK.

“Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dan kawan-kawan,” ungkapnya usai acara diskusi daring ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik’ yang digelar oleh komunitas Jakarta Journalist Center, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021).

Petrus menilai, bahwa keputusan itu sudah konstitusional, di mana komisi anti rasuah sebagai lembaga pelaksana undang-undang bekerja berlandaskan hukum.

Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait TWK KPK, secara substansial, desain pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya.

Sehingga, Petrus mengatakan, bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan itu dapat mengajukan proses hukum secara Tata Usaha Negara sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita.

“Sesuai Hukum Acara Peradilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan (pasal 17, 18 dan pasal 19),” katanya.

Secara prinsip, Petrus menyampaikan, KPK dan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja berdasarkan sistem norma, standar, kriteria dan prosedur dalm mengelola administrasi pemerintahan.

Atas dasar itu, lanjut Petrus, ketika ada pihak-pihak yang merasa tidak sejalan lagi dengan kebijakan Pimpinan KPK, maka berdasarkan UU Administraai Pemerintahan, langkah yang dapat ditempuh adalah mengunakan Upaya Administratif dan Upaya Hukum melalui Badan Peradilan.

“Bukan ke semua Komisi Negara atau ke Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS/ASN tidak boleh gegabah.

Aidul menjelaskan, Presiden sebagai PPK tertinggi itu tercantum di Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Presiden sebagai PPK tertinggi pun tidak boleh gegabah mencampuri masalah TWK, melainkan harus bertindak sesuai sistem merit yang telah ditetapkan oleh UU ASN,” katanya.

Jika melihat pada putusan MA itu, Aidul menilai, maka kewenangan TWK berada pada BKN selaku pemerintah, bukan pada KPK.

Menurut Aidul, kewenangan BKN untuk menggelar TWK itu sudah sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

“Sebagai badan yang berwenang menangani manajemen ASN, BKN harus menindaklanjuti hasil TWK berdasarkan sistem merit sesuai UU ASN,” ungkapnya.


https://rri.co.id/nasional/hukum/1191699/keputusan-kpk-soal-57-pegawai-didukung-publik?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Partai

Institusi

K / L

, ,

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi