Kementerian BUMN Diminta Memperhatikan Program Ketahanan Pangan

8 June 2022, 12:32

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperhatikan program ketahanan pangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). 

Hal itu dikatakan usai DPR menyetujui pagu anggaran indikatif BUMN 2023 sebesar Rp232 miliar, yang diperuntukkan untuk dukungan program manajemen sebesar Rp162 miliar dan pengembangan serta pengawasan BUMN Rp69.2 miliar.

Kementerian tersebut juga mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp69.82 triliun.

“Kami mendukung penuh pagu indikatif dan PMN tersebut, namun kami melihat ada dua hal penting yang harus diperhatikan pemerintah, terkait program ketahanan pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko dalam keterangan yang diterima RRI, Rabu (8/6/2022).

Ia menyoroti PMN yang diperuntukkan untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)/ID Food dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PT RNI mendapat PMN sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan, untuk pengembangan usaha mewujudkan ketahanan pangan nasional (Pengembangan Usaha).

Sementara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapatkan Rp10 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk program listrik desa dan pembangkit EBT. 

“Ketahanan pangan dulu disebut swasembada pangan, hanya pernah terjadi pada era Orde Baru. Kini, lebih dari dua dekade ketahanan pangan belum terwujud,” ujarnya. 

Singgih menyontohkan, pangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah seperti kedelai untuk tempe dan beras sebagai pangan pokok, sangat bergantung pada impor. Sementara jagung yang digunakan sebagai bahan pokok pakan ayam pedaging dan petelur, juga masih impor. 

“Negeri ini diberkahi tanah yang subur dan musim yang bersahabat, anehnya pangan yang sejak nenek moyang sudah ada justru impor,” keluhnya. 

PT RNI memiliki tugas mewujudkan swasembada pangan, untuk itu harus lebih dekat dengan petani dan peternak rakyat.

“Bukan hanya mengejar laba untuk kas negara, tapi kreatif dalam menggalang kerja sama dengan petani dan peternak rakyat,” ujar Singgih. 

Ia memisalkan, dalam empat tahun terakhir nasib peternak ayam pedaging dan petelur tak menentu. Mereka kesulitan mendapatkan pakan dan bibit, lantaran harga sangat tinggi. 

“Di lain sisi, mereka harus bersaing dengan perusahaan peternakan raksasa yang menjual produknya hingga pasar tradisional,” pungkasnya. 


https://rri.co.id/ekonomi/1485006/kementerian-bumn-diminta-memperhatikan-program-ketahanan-pangan?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign

Media

Tokoh

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi