Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif meluapkan amarahnya lantaran ketidakjelasan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Belanda yakni Shell dalam proses pemindahan kepemilikan hak partisipasi atau participating interest (PI) pada proyek raksasa Blok Masela, Maluku.
Amarah Arifin semakin mendidih karena ketidakjelasan Shell dalam proses tersebut, dia mengatakan hal itu membuat Indonesia semakin merugi mengingat proses pengembangan Blok Masela sudah berjalan sejak 2019 dan sampai saat ini dan belum menunjukkan titik cerah.
“Ini (proses pengambilalihan PI) sudah berapa tahun, 2019 sampai 2023, sudah 4 tahun, makanya kita sudah ingatkan saja nih dan juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia, nah kita nggak mau hal ini terjadi,” kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (26/5/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia bahkan menyebutkan bahwa Shell tidak menunjukkan keseriusan dalam memberikan hak partisipasi lantaran Shell yang memutuskan hengkang. Arifin sampai menyebut bahwa Shell tidak bertanggung jawab setelah mundur dari proyek raksasa tersebut.
“Inpex ada kesungguhannya, tapi nggak tahu Shell ini sudah mundur, nggak bertanggung jawab,” tambah Arifin.
Seperti diketahui, proyek Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024.
Hal tersebut tertuang dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu. Di mana, apabila tidak ada perkembangan dalam jangka waktu lima tahun setelah PoD proyek ini ditandatangani, maka proyek ini otomatis akan kembali ke negara.
Sumber CNBC Indonesia, juga menyebutkan demikian ternyata tahun depan atau 2024 Blok Masela bisa kembali ke negara. Hal itu seperti tertuang di dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela dalam hal ini Inpex dan Shell.
“Dalam PoD-nya disebutkan, jika dalam lima tahun sejak disepakatinya PoD (tahun 2019) proyek ini tidak ada perkembangan, maka akan dikembalikan ke negara,” terang sumber kepada CNBC Indonesia.
Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan proyek Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024.
Hal tersebut tertuang dalam rencana pengembangan atau PoDÂ yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu. Dimana, apabila tidak ada perkembangan dalam jangka waktu lima tahun setelah PoD proyek ini ditandatangani, maka proyek ini otomatis akan kembali ke negara.
“Kalau kembali ke negara memang kemudian menjadi kewenangan pemerintah secara penuh untuk kemudian bisa diberikan ke Pertamina tanpa harus membeli atau mengeluarkan sejumlah anggaran tertentu baik membeli PI maupun pengeluaran-pengeluaran yang lain,” ujar Komaidi kepada CNBC Indonesia, Jumat (26/5/2023).
Komaidi mendukung langkah pemerintah untuk segera mengembangkan proyek ini apabila hingga 2024 tidak ada progres yang signifikan dari operator. Salah satunya dengan menunjuk Pertamina sebagai representasi negara dalam pengelolaan Blok Masela.
“Kira kira bagaimana kelanjutannya, prospeknya apakah kemudian akan dilanjutkan ada komitmen komitmen dari Shell ataupun dari Inpex seperti apa kalau tidak kan memang negara bisa ambil itu dan kemudian teknis selanjutnya lebih fleksibel,” ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Hengkang! Shell Masih Berani Pasang Harga Tinggi ke Pertamina
(pgr/pgr)
