Xcloud.id

Institusi: Universitas Pelita Harapan

  • Nasib Kapolda Kalsel usai Gelar Pesta Ultah Mewah, Anak Ketahuan Naik Jet Pribadi, Propam: Evaluasi

    Nasib Kapolda Kalsel usai Gelar Pesta Ultah Mewah, Anak Ketahuan Naik Jet Pribadi, Propam: Evaluasi

    TRIBUNJATIM.COM – Viral pesta ulang tahun mewah Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di tengah efisiensi anggaran.

    Hal ini membuat gaya hidup Rosyanto dan keluarganya ikut menjadi sorotan publik.

    Bahkan anaknya juga terungkap naik jet pribadi.

    Sementara itu, Polda Kalsel dan Div Propam Polri pun angkat bicara.

    Sebelumnya, acara syukuran ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Rosyanto Yudha Hermawan viral di media sosial salah satu akun X bernama @tilehopper, pada Rabu (26/2/2025) lalu, melansir dari TribunBengkulu.

    Akun tersebut pun mempertanyakan adanya acara seremonial seperti perayaan ulang tahun Irjen Rosyanto di tengah gencarnya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

    “Also bukannya ini acara seremonial yang seharusnya jadi target ‘efisiensi’????” tulisnya.

    Terkait unggahan ini, Div Propam Polri sudah buka suara.

    Unggahan tersebut diapresiasi Div Propam Polri karena publik ikut aktif melakukan pengawasan atas kinerja Polri

    “Kami sangat mengapresiasi upaya masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan perhatian terhadap kinerja Polri.”

    “Pengawasan oleh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kami dalam menjaga kepercayaan publik,” tulis akun X resmi Div Propam Polri

    Div Propam Polri pun berjanji akan melakukan evaluasi jika memang dirasa ada pelanggaran terhadap anggota Polri.

    “Jika ada  tindakan yang melenceng dari prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan, masukan masyarakat dalam mengingatkan kami sangatlah krusial,” katanya

    Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagram Polda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Adam Erwindi, memberikan klarifikasi terkait foto yang beredar di media sosial tersebut.

    Dia mengungkapkan, acara yang digelar tersebut merupakan sykuran dan doa bersama menjelang bulan Ramadhan.

    Selain itu, digelar pula pemberian santunan bagi anak yatim oleh Irjen Rosyanto.

    Adam mengatakan kebetulan acara tersebut digelar bertepatan dengan ulang tahun Irjen Rosyanto yang ke-55.

    Dia mengungkapkan acara itu digelar di lingkungan Polda Kalsel dan bukan di hotel mewah seperti yang dituduhkan.

    “Kegiatan yang diawali dengan pembacaan Hadrah ini juga bertepatan dengan milad Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang ke-55,” kata Adam, Kamis (27/2/2025).

    Adam juga menyebut acara itu turut diisi pemberian penghargaan kepada anggota Polda Kalsel yang berprestasi.

    Ia juga mengatakan acara tersebut turut dihadiri oleh tokoh agama serta dosen.

    “Kegiatan syukuran menjelang bulan Ramadhan ini dihadiri oleh para guru tokoh agama diantaranya Guru Adam, Guru Ahmad, Guru Taufik, Guru Burhan, Habid Zulkifli dan dosen yang turut serta dalam memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak yatim dan personil Polda Kalsel,” ujarnya.

    Anak Naik Jet Pribadi

    Ghazyendha Aditya Pratama, anak Irjen Rosyanto Yudha Hermawan kini juga viral karena gaya hidupnya yang hedon. 

    Akibat suka flexing di media sosial, kini sosoknya disorot di media sosial, banyak netizen yang penasaran.

    Mirisnya Ghazyendha Aditya Pratama flexing pamer kehidupan mewah di tengah isu negara melakukan efisiensi anggaran.

    Awal viralnya nama Ghazyendha Aditya Pratama ketika ia mengunggah ucapan ulang tahun untuk ayahnya, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di X atau Twitter melalui iklan.

    Kemudian, Ghazyendha Aditya Pratama juga pamer sedang menaiki jet pribadi.

    Ditambah lagi dia pamer melakukan transaksi hingga senilai Rp1,2 miliar hanya dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.

    Dalam unggahannya, Ghazyendha Aditya Pratama juga mengunggah foto sang ayah saat melakukan syukuran ulang tahun dengan seragam kepolisian.

    Sontak, hal ini mengundang reaksi warganet.

    Tak sedikit warganet yang kemudian mengkritisi gaya hidup mewah Ghazyendha Aditya Pratama tersebut.

    Lantas, seperti apa sosoknya?

    Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Ia diketahui menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

    Namun, beberapa informasi di media sosial dan Google menyebutkan, bahwa Ghazyendha Aditya Pratama sempat berpindah-pindah kampus, termasuk di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Megou Pak Tulang Bawang.

    Mengenai tanggal dan tempat kelahirannya, saat ini masih belum diketahui.

    Hanya saja, beberapa informasi menyebutkan bahwa yang bersangkutan ini punya jabatan mentereng di sebuah perusahaan.

    Sejak namanya viral di media sosial, sejumlah warganet pun mulai mengulik sosok dan kehidupan Ghazyendha Aditya Pratama.

    Ia disebutkan menjabat sebagai Direktur di PT Tunggal Utama Lestari.

    Perusahaan itu konon kabarnya bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara.

    Lokasi perusahaannya ada di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Informasi beredar menyebutkan, bahwa perusahaan itu milik Ghazyendha dan keluarga.

    Namun, belum ada keterangan resmi dari Ghazyendha Aditya Pratama.

    Sejak namanya viral, akun media sosial milik Ghazyendha Aditya Pratama sudah tidak dapat ditemukan lagi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Kelakuan dan Sosok Ghazyendha Aditya Pratama, Anak Kapolda Kalsel Pamer Naik Jet Pribadi – Halaman all

    Kelakuan dan Sosok Ghazyendha Aditya Pratama, Anak Kapolda Kalsel Pamer Naik Jet Pribadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan viral karena gaya hidupnya yang hedon. 

    Akibat suka flexing di media sosial, kini sosoknya disorot di media sosial, banyak netizen yang penasaran.

    Mirisnya Ghazyendha Aditya Pratama flexing pamer kehidupan mewah di tengah isu negara melakukan efisiensi anggaran.

    Awal viralnya nama Ghazyendha Aditya Pratama ketika ia mengunggah ucapan ulang tahun untuk ayahnya, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan di X atau Twitter melalui iklan.

    Kemudian, Ghazyendha Aditya Pratama juga pamer sedang menaiki jet pribadi.

    Ditambah lagi dia pamer melakukan transaksi hingga senilai Rp1,2 miliar hanya dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.

    Dalam unggahannya, Ghazyendha Aditya Pratama juga mengunggah foto sang ayah saat melakukan syukuran ulang tahun dengan seragam kepolisian.

    Sontak, hal ini mengundang reaksi warganet.

    Tak sedikit warganet yang kemudian mengkritisi gaya hidup mewah Ghazyendha Aditya Pratama tersebut.

     

    Lantas, seperti apa sosoknya?

    Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Ia diketahui menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

    Namun, beberapa informasi di media sosial dan Google menyebutkan, bahwa Ghazyendha Aditya Pratama sempat berpindah-pindah kampus, termasuk di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Megou Pak Tulang Bawang.

    Mengenai tanggal dan tempat kelahirannya, saat ini masih belum diketahui.

    Hanya saja, beberapa informasi menyebutkan bahwa yang bersangkutan ini punya jabatan mentereng di sebuah perusahaan.

    KAPOLDA KALSEL ULTAH – Istri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Yenny Yudha tampil dengan mengenakan tas mewah harga puluhan juta. Irjen Rosyanto Yudha Hermawan saat menghadiri acara syukuran menjelang Ramadhan sekaligus perayaan ulang tahunnya ke-55 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Kalsel di Banjarbaru. Anak Irjen Rosyanto Yudha Hermawan juga disebut doyan flexing. Keluaga ini disorot terkait viralnya foto Kapolda Irjen Rosyanto yang diisukan merayakan ultah di tengah gencarnya efisiensi anggaran. (Tangkapan layar dari akun Instagram Humas Polda Kalimantan Selatan/ Kolase Instagram @rosyantoyudha)

    Sejak namanya viral di media sosial, sejumlah warganet pun mulai mengulik sosok dan kehidupan Ghazyendha Aditya Pratama.

    Ia disebutkan menjabat sebagai Direktur di PT Tunggal Utama Lestari.

    Perusahaan itu konon kabarnya bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara.

    Lokasi perusahaannya ada di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Informasi beredar menyebutkan, bahwa perusahaan itu milik Ghazyendha dan keluarga.

    Namun, belum ada keterangan resmi dari Ghazyendha Aditya Pratama.

    Sejak namanya viral, akun media sosial milik Ghazyendha Aditya Pratama sudah tidak dapat ditemukan lagi.

     

  • Giliran Istri Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan Kena Sorotan, Pakai Tas Rp 80 Juta – Halaman all

    Giliran Istri Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan Kena Sorotan, Pakai Tas Rp 80 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keluarga Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan tengah jadi sorotan.

    Kini giliran sang istri yang disorot karena memakai tas Rp 80 juta.

    Sebelumnya Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan juga disorot karena doyan flexing.

    Sementara Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawa lebih dulu disorot buntut rayakan ulang tahun di hotel mewah saat efisiensi anggaran.

    Kini bukan cuma akun sang anak yang hilang, akun Instagram istri Kapolda Kalsel juga diprivasi.

    Namun di akun Instagram Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, masih ada foto-foto bersama sang istri.

    Pada HUT Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Rosyanto Yudha Hermawan juga memposting foto bersama istrinya, Yenny Yudha.

    Pada foto itu, Yenny Yudha mendampingi sang suami dengan mengenakan kebaya berwarna cokelat muda.

    Istri Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Yenny Yudha tampil mengenakan tas mewah harga puluhan juta dalam perayaan ultah. 

    Yenny Yudha juga terlihat memakai kain selendang berwarna cokelat tua.

    Yenny tampak membawa tas tangan berwarna cokelat muda senada dengan kebayanya.

    Rupanya tas yang dipakain Yenny Yudha itu harganya fantastis.

    Tas yang dipakai oleh Yenny Yudha itu merupakan Hermes Picotin 18.

    Dilansir dari laman Thinkerlust, harga tas itu yakni Rp 84.150.000.

    Sementara itu jika dilihat dari penghasilan Rosyanto Yudha, polisi berpangkat Irjen hanya memiliki gaji bulanan berkisan Rp 3,2 sampai Rp 5,5 juta per bulan.

    Dengan gaya hedon sang anak dan istri, netizen pun menaruh curiga pada Rosyanto Yudha.

     

    Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan punya gaya hidup hedon.

    Akibat suka flexing di media sosial, kini sosoknya disorot di media sosial.

    Mirisnya Ghazyendha Aditya Pratama flexing pamer kehidupan mewah di tengah isu negara melakukan efisiensi anggaran.

    Awal viralnya nama Ghazyendha Aditya Pratama ketika ia mengunggah ucapan ulang tahun untuk ayahnya di X atau Twitter melalui iklan.

    Kemudian, Ghazyendha Aditya Pratama juga pamer sedang menaiki jet pribadi dan melakukan transaksi hingga senilai Rp1,2 miliar hanya dalam satu bulan sepanjang Desember 2024.

    Dalam unggahannya, Ghazyendha Aditya Pratama juga mengunggah foto sang ayah saat melakukan syukuran ulang tahun dengan seragam kepolisian.

    Sontak, hal ini mengundang reaksi warganet.

    Tak sedikit warganet yang kemudian mengkritisi gaya hidup mewah Ghazyendha Aditya Pratama tersebut.

     

    Lantas, seperti apa sosoknya?

    Sosok Ghazyendha Aditya Pratama

    Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Ia diketahui menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).

    Namun, beberapa informasi di media sosial dan Google menyebutkan, bahwa Ghazyendha Aditya Pratama sempat berpindah-pindah kampus, termasuk di Universitas Pelita Harapan dan Universitas Megou Pak Tulang Bawang.

    Mengenai tanggal dan tempat kelahirannya, saat ini masih belum diketahui.

    Hanya saja, beberapa informasi menyebutkan bahwa yang bersangkutan ini punya jabatan mentereng di sebuah perusahaan.

    Sejak namanya viral di media sosial, sejumlah warganet pun mulai mengulik sosok dan kehidupan Ghazyendha Aditya Pratama.

    Ia disebutkan menjabat sebagai Direktur di PT Tunggal Utama Lestari.

    Perusahaan itu konon kabarnya bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara.

    Lokasi perusahaannya ada di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Informasi beredar menyebutkan, bahwa perusahaan itu milik Ghazyendha dan keluarga.

    Namun, belum ada keterangan resmi dari Ghazyendha Aditya Pratama.

    Sejak namanya viral, akun media sosial milik Ghazyendha Aditya Pratama sudah tidak dapat ditemukan lagi.

     

    Rekam jejak Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan yang jadi sorotan imbas sang anak Ghazyendha Aditya pamer naik jet pribadi dan transaksi Rp 1,2 Miliar.

    Sosok Irjen Pol Rosyanto Yudha jebolan Akpol 1992, jadi Kapolda di Kalimantan Selatan.

    Ia menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan sejak 11 November 2024.

    Brigjen Rosyanto Yudha Hermawan (kanan) saat serah terima jabatan Wakapolda Kalsel 2023 lalu. (Istimewa)

    Irjen Rosyanto Yudha Hermawan lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 26 Februari 1970.

    Yudha memiliki istri yang bernama Yeni Susanty dan menganut agama Islam.

    Rosyanto Yudha merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992.

    Di Akpol, Yudha satu angkatan dengan mantan Kadiv Propam Polri, Komjen Pol. (Anm.) Ignatius Sigit Widiatmono, S.I.K., M.Si., M.H., M.T.C.P.

     

    Perjalanan karier

    Karier Irjen Rosyanto Yudha Hermawan sudah malang melintang di dalam kepolisian tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara sudah pernah diembannya.

    Yudha tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo.

    Kariernya makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kotabaru pada tahun 2011.

    Dua tahun setelah itu, Yudha diangkat menjadi Kabidpropam Polda Kalsel.

    Kemudian, ia juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Dirreskrimsus Polda Kaltim.

    Pada tahun 2017, Rosyanto Yudha Hermawan naik pangkat dari Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigjen.

    Saat itu, jenderal asal Purworejo ini dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.

    Setelah itu, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dimutasi menjadi Wadirtipidkor Bareskrim Polri pada 2019.

    Tak berselang lama, Yudha ditugaskan untuk menempat posisi jabatan sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri pada tahun 2020.

    Di tahun yang sama, ia dimutasi ke Mabes Polri untuk mengemban jabatan sebagai Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri.

    KAPOLDA KALSEL ULTAH – Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel), Irjen Rosyanto Yudha Hermawan saat menghadiri acara syukuran menjelang Ramadhan sekaligus perayaan ulang tahunnya ke-55 yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Polda Kalsel di Banjarbaru. (Tangkapan layar dari akun Humas Polda Kalimantan Selatan)

    Melansir Tribun-Timur.com, pada tahun 2023, Yudha kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Wakapolda Kalimantan Selatan.

    Barulah di tahun 2024 Rosyanto Yudha Hermawan diangkat menjadi Kapolda Kalimantan Selatan.

    Saat menjabat sebagai Wakapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha sangat menyoroti kasus penyalahgunaan narkoba hingga judi online.

    Yudha selalu menekankan kepada para anak buahnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meberantas narkoba dan judi online.

    Ia juga tak segan-segan akan menindak tegas jika ada anggota polisi Polda Kalsel yang menjadi backing, bandan, ataupun pelaku tindakan haram tersebut.

    Yudha juga mengingatkan kepada seluruh anggota untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun itu.

    Pada Oktober 2024, Rosyanto Yudha bersama dengan Polda Kalsel berhasil mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkoba jaringan internasional.

    Barang bukti yang berhasil diamankan Polda Kalsel dalam kasus tersebut yakni sabu sebanyak 70,7 kg. pil ekstasi sebanyak 9.560 butir, dan serbuk ekstasi sebanyak 67,56 gram.

    Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan itu berasal dari Malaysia.

     

    Riwayat Pendidikan

    AKPOL (1992)

    PTIK

    SESPIMTI (2017)

     

    Riwayat Jabatan

    Kasat I Ditreskrim Polda Gorontalo

    Kapolres Kotabaru[2] (2011)

    Kabidpropam Polda Kalsel (2013)

    Dirreskrimsus Polda Kaltim

    08-12-2016 Analis Kebijakan Madya bidang Pidter Bareskrim Polri (Dlm rangka Dik Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017)

    22-01-2019 Wakapolda Sulawesi Tenggara

    02-09-2019 Wadirtipidkor Bareskrim Polri

    03-08-2020 Auditor Kepolisian Madya Tk. I Itwasum Polri

    16-11-2020 Irbidjemenlog Itwil V Itwasum Polri

    23-12-2022 Wakapolda Kalimantan Selatan

    11-11-2024 Kapolda Kalimantan Selatan

     

  • Sidang Praperadilan Hasto, Ahli Sebut Penetapan Tersangka Tak Boleh Berdasar Sprindik Orang Lain Nasional 7 Februari 2025

    Sidang Praperadilan Hasto, Ahli Sebut Penetapan Tersangka Tak Boleh Berdasar Sprindik Orang Lain Nasional 7 Februari 2025

    Sidang Praperadilan Hasto, Ahli Sebut Penetapan Tersangka Tak Boleh Berdasar Sprindik Orang Lain
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pakar pidana Jamin Ginting menyebut, seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasar pada alat bukti yang diperoleh dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) tersangka lain.
    Keterangan ini disampaikan Ginting ketika dihadirkan kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto
    Kristiyanto sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (7/2/2025).
    Dalam persidangan, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy meminta Ginting menjelaskan apakah status alat bukti seorang tersangka digunakan untuk mentersangkakan orang lain sah.
    “Secara mutandis muntatis apakah status alat bukti tersebut sah atau tidak? Mohon dijelaskan saudara ahli,” tanya Ronny di ruang sidang, Jumat.
    “Tidak boleh,” jawab Ginting.
    Menurut Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan tersebut, penetapan tersangka seseorang harus terkait alat bukti pada Sprindik orang tersebut, bukan milik orang lain.
    Untuk menetapkan orang tersebut sebagai tersangka, dia mengatakan, harus diterbitkan Sprindik baru. Kecuali, pada Sprindik pertama yang menjadi dasar orang lain sebagai tersangka, sudah disebutkan namanya sebagai terlapor.
    “Tapi, kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru,” ujar Ginting.
    Konsekuensi penerbitan Sprindik baru, kata Ginting, semua produk hukum terkait baik alat bukti yang disita, hasil pemeriksaan saksi, alat bukti dan lainnya, harus melalui penyitaan ulang, pemanggilan ulang, dan pemeriksaan ulang.
    “Walaupun itu terhadap bukti yang sudah pernah digunakan sebelumnya ya. Itu harus disita lagi,” kata Ginting.
    Sebagai informasi, dalam pemeriksaan ahli para pihak tidak boleh menyinggung substansi perkara secara langsung.
    Para pihak terkait hanya bisa mengajukan pertanyaan dengan mengajukan permisalan dan meminta pendapat.
    Dalam perkara ini, kuasa hukum Hasto menyebut kliennya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti pada perkara Harun Masiku.
    Padahal, seluruh pelaku terkait kasus Harun Masiku sudah dihukum dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.
    Sementara itu, penetapan tersangka Hasto disebut tidak melalui penyelidikan tersendiri, melainkan berdasar pada Sprindik Harun Masiku.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan eks anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 dollar Singapura dan 38.350 dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan I Sumatera Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 222.061 Guru Bakal Masuki Usia Pensiun, LLDikti Minta Kampus Cetak Guru Profesional – Halaman all

    222.061 Guru Bakal Masuki Usia Pensiun, LLDikti Minta Kampus Cetak Guru Profesional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Kemendikdasmen tahun 2024 memperkirakan sekitar 222.061 guru akan pensiun dalam beberapa tahun mendatang.

    Rata-rata sebanyak 70.000 guru akan pensiun setiap tahun.

    Kebutuhan akan guru profesional yang bersertifikat di Indonesia terus meningkat seiring dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun.

    Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, Prof. Dr. Toni Toharudin, mendorong perguruan tinggi untuk mencetak banyak tenaga guru profesional.

    Hal ini disampaikan oleh Toni terkait pembukaan Program Studi Biologi oleh Universitas Pelita Harapan (UPH).

    “Kami optimis, dengan kapasitas dan pengalaman FIP UPH, PPG Biologi akan mampu mencetak guru profesional yang berkontribusi signifikan bagi kemajuan pendidikan nasional,” ujar Toni melalui keterangan tertulis, Senin (3/2/2025).

    Fakultas Ilmu Pendidikan UPH resmi memperoleh izin membuka Program Profesi Guruuntuk Program Studi (Prodi) Biologi.

    Surat Keputusan Kemendiktisaintek Nomor 11/A/O/2025 diserahkan oleh Prof. Dr. Toni Toharudin kepada Dekan FIP UPH, Oh Yen Nie, M.Ed., Ph.D. (Cand.).

    Oh Yen Nie menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bukti nyata kontribusi FIP UPH dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

    “Program ini dirancang untuk mencetak tenaga pengajar yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa di era modern,” jelasnya.

    FIP UPH sebelumnya juga telah mendapatkan izin untuk membuka Program Profesi Guru (PPG) pada Mei 2024.

    Izin ini diberikan untuk tiga Program Studi (Prodi), yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris.

    Program baru akan berjalan di bulan Maret 2025, sesuai dengan jadwal pemerintah.

  • Harta Kekayaan Veronica Tan Capai Rp 24 Miliar, Ini Rinciannya – Halaman all

    Harta Kekayaan Veronica Tan Capai Rp 24 Miliar, Ini Rinciannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Harta kekayaan Veronica Tan yang tercatat di LHKPN mencapai Rp 24,3 miliar.

    Veronica Tan dilantik menjadi Wamen PPPA pada 21 Oktober 2024.

    Veronica diketahui merupakan mantan istri Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

    Total harta Rp 24,3 miliar milik Veronica Tan berasal dari sejumlah kategori.

    Veronica memiliki dua aset tanah dan bangunan di wilayah Jakarta Utara.

    Dua properti itu bernilai total Rp 17 miliar.

    Kemudian alat transportasi dan mobil, Veronica tercatat mempunya dua mobil listrik Wuling E260 senilai Rp 550 juta.

    Selain alat transportasi, Veronica tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 488 juta.

    Selain aset properti, kekayaan miliaran Veronica juga berasal dari surat berharga yang ia miliki.

    Tercatat Veronica punya Rp 5,2 miliar surat berharga.

    Lalu untuk kas dan setara kas, Veronica memiliki Rp 858 juta.

    Harta lainnya yang dimiliki Veronica berjumlah Rp 494 juta.

    Veronica juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 297 juta.

    Sehingga, total harta kekayaan yang dimiliki Veronica Tan mencapai Rp 24.391.380.550.

    Veronica Tan lahir di Medan, 4 Desember 1977 (umur 47).

    Veronica Tan merupakan mantan istri politisi PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    Keduanya menikah pada 1997 dan bercerai pada 2018.

    Veronica Tan tidak terafiliasi dengan partai politik.

    Meski begitu, Veronica Tan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi DKI Jakarta pada 4 Desember 2014 hingga 25 Juli 2017 saat Ahok masih menjadi Gubernur.

    Veronica Tan dikenal sebagai wirausaha.

    Veronica Tan diketahui sempat menjabat Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DKI Jakarta.

    Ibu tiga orang anak ini merupakan alumni Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta jurusan arsitektur.

    Diketahui, Ahok menggugat cerai Veronica Tan pada 5 Januari 2018.

    Gugatan itu didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

    Veronica Tan dilantik menjadi Wamen PPPA pada 21 Oktober 2024.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • 5 Perusahaan Tersangka Korupsi Tata Niaga Timah, Pengamat: Salah Sasaran

    5 Perusahaan Tersangka Korupsi Tata Niaga Timah, Pengamat: Salah Sasaran

    loading…

    Penetapan lima perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan nilai kerugian mencapai Rp300 triliun dinilai tidak tepat. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Penetapan lima perusahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan nilai kerugian mencapai Rp152 triliun dinilai tidak tepat. Apalagi Kejagung tidak memasukkan PT Timah sebagai pihak yang ditersangkakan.

    Pakar hukum pertambangan Abrar Saleng mengatakan, jika terjadi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan, seharusnya tanggung jawab itu harus dibebankan kepada badan usaha selaku pemegang IUP. Karena hal itu secara tegas telah diatur dalam UU No 3/2020 tentang perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    “Sanksi terhadap kerusakan lingkungan tertuang dalam Pasal 161. Pasal itu menyebutkan pemegang IUP/IUPK yang dicabut atau berakhir serta tidak melaksanakan reklamasi dan penempatan jaminan reklamasi dipidana penjara paling lama 5 tahun. Tak hanya itu pemegang IUP/IUPK itu juga didenda paling banyak Rp100 miliar,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dalam siaran pers, Rabu (8/1/2025).

    Sementara di ayat 2 pasal yang sama diatur sanksi pidana. Di situ disebutkan, eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi yang menjadi kewajibannya.

    “Semua kegiatan pertambangan yang masih aktif, kerusakan lingkungannya dibebankan kepada badan usaha. Karena nanti saat dikembalikan kepada negara perlu dilakukan pemulihan lingkungan pasca tambang. Bahkan semua data-data yang diperoleh dalam pertambangan itu dikembalikan kepada negara. Itu sudah diatur dalam UU Minerba,” jelasnya.

    Terkait adanya tudingan jaminan reklamasi (Jamrek) dianggap lebih kecil dari total kerugian negara, Abrar menyatakan selama izin (pertambangan) masih berlangsung, masih aktif atau belum berakhir, tidak bisa dinilai kerusakan lingkungannya. Karena nanti reklamasi pasca tambang, pemulihan lingkungan akan dilakukan pemilik IUP. “Yang pasti, PT Timah tidak akan menambang kalau biaya pemulihan lingkungannya lebih besar dibanding hasil yang diperoleh,” tuturnya.

    Senada, Pakar hukum dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting mengungkap Kejagung salah sasaran menjadikan lima perusahaan sebagai tersangka korporasi, alih-alih membidik PT Timah. “Jadi, kalau terkait korporasi, tentu ada kebijakan korporasi yang melanggar aturan. Mungkin terkait dengan izin, pengelolaan, atau IUP. Sementara IUP-nya, ini kan IUP-nya PT Timah. Jadi, korporasi yang pantas untuk ditarik sebagai pelaku tindak pidana harusnya PT Timah,” katanya.

    Ia menuturkan, korporasi dijadikan sebagai pelaku tindak pidana Tipikor umumnya dikarenakan tiga faktor. Pertama, korporasi itu mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Kedua, korporasi tidak melakukan upaya pencegahan akibat dampak yang lebih luas. Ketiga, tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

    Alasan lain Kejagung dianggap salah alamat dalam penersangkaan korporasi di perkara ini lantaran perusahaan-perusahaan tersebut memang memiliki legalitas, berpengalaman, dan dimiliki oleh swasta murni.

    “Bukan ada orang-orang tertentu yang sengaja menggunakan hanya untuk sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan ini juga tidak pernah melakukan suap, ataupun memberikan upeti atau setoran kepada para penyelenggara negara. Jadi dengan hal-hal seperti ini harusnya dilihat. Itu yang harus dilihat,” tandasnya.

    (poe)

  • Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar: Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com –  Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Prof. Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS.

    Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, antara Aklamasi, Voting dan Musyawarah

    JAKARTA – Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru pada Desember. Ada empat tokoh yang mencuat jadi calon ketua umumnya, mereka adalah Airlangga Hartarto (petahana), Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, dan Indra Bambang Utoyo. Dari empat nama itu, dua nama disebut jadi calon yang terkuat, Airlangga dan Bambang Soesatyo.

    Munasnya belum berjalan, tapi wacana proses pemilihan ketua umum sudah mengemuka. Yang pasti, aklamasi tak akan terjadi di partai berlambang beringin ini, kata Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis yang menolak proses tersebut.

    Aklamasi baginya akan membuat partai ini hancur. Katanya, proses aklamasi ini terjadi di Partai Golkar hanya pada masa Orde Baru, setelahnya sudah tidak ada sama sekali. Klaimnya dia, Partai Golkar-lah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul, ‘sistem aklamasi’.

    Ketakutan terjadinya aklamasi muncul ketika 33 dari 34 DPD I Partai Golkar menyuarakan dukungan untuk Airlangga Hartarto, pada Rapimnas Partai Golkar 14 November. Namun, peristiwa politik tersebut tak bisa dibaca sesederhana itu.

    “Kalau ada yang percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,”  Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dilansir Antara, Senin 18 November.

    Kata dia, keberadaan 514 DPD II Partai Golkar akan menjadi penentu berjalannya atau gagalnya skenario aklamasi itu. Pangi mengatakan, dengan jumlah yang mencapai ratusan itu, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota jadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar bila dibanding DPD I yang jumlahnya hanya 34.

    Contohnya saja pada Munas Golkar 2004, kata Pangi. Kala itu Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Partai Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Tapi belakangan, kalah dari Jusuf Kalla yang dapat suara dari mayoritas DPD II.

    Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Maman Abdurahman mengatakan, dorongan musyawarah mufakat dalam memilih calon ketua umum partai adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Sebab, katanya, Munas dengan cara voting selalu meninggalkan bekas luka dari sisa pertarungan berupa faksi (pemenang dan yang kalah) sehingga mewarisi konflik internal yang berkepanjangan. 

    “Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu,” tuturnya.

    Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada sejumlah keuntungan bila pemilihan ketua umum Partai Golkar dilakukan secara musyawarah. Keuntungan itu di antaranya; partai menjalankan sila keempat dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945, mencegah konflik di internal partai, memelihara soliditas di internal partai, biaya politik lebih murah, meniadakan kemungkikanan praktek politik karena tawaran ‘logistik’ yang lebih besar sehingga menjadi fokus pada perjuangan politik, hingga menghindari politik menang-kalah antar faksi.