CIANJUR, suaramerdeka.com – Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan, kesiapannya memegang komando penanganan gempa bumi Cianjur. Dalam operasional, Bupati Cianjur dibantu Dandim dan Kapolres setempat sebagai wakil. “Saya sendiri sudah mulai rapat dengan jajaran Forkompimda untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk arahan-arahan dari BNPB,” katanya. Baca Juga: Tampilan Label dan Kemasan yang Menarik Bisa Tambah Daya Tarik Produk UMKM
Untuk relokasi seluas 2 hektare, jelasnya, berada di Kampung Sirnagalih, Kecamatan Cilaku. Lokasinya pun berdekatan dengan SMK dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup.
Pihaknya pun masih menunggu laporan BMKG soal wilayah yang tak boleh dibangun. Baca Juga: Piala Dunia 2022: Teknologi VAR, Menguntungkan atau Justru Merugikan? “Di tempat itu, akan dibangun 200 rumah,” katanya. Di luar itu, seiring dengan pengurangan beban di pengungsian termasuk risiko penyakit, pihaknya membutuhkan tenda keluarga dalam jumlah besar. Tenda-tenda itu akan digunakan warga yang rumahnya rusak berat. Baca Juga: Cek Prakiraan Cuaca Semarang 28 November 2022: Pagi Berawan, Siang Ada Potensi Diguyur Hujan Sebelumnya, kendali atas penanganan dampak gempa darat Cianjur mulai diserahkan ke otoritas daerah mulai pekan ini. Pengalihan komando penanganan dampak gempa Cianjur, dijelaskan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan rutinnya, Minggu petang. Menurut dia, langkah itu tak terlepas dari status kejadian gempa Cianjur sebagai bencana daerah. Baca Juga: Hasil Piala Dunia 2022: Tahan Spanyol 1-1, Jerman Masih Buka Asa Lolos ke 16 Besar “Walau massif, dampaknya besar, tapi ini bencana daerah bukan nasional sehingga lambat laun mulai Senin 28 November 2022, segala penanganan terutama komando lapangan, pelaksanan kegiatan harian, sesuai ketentuan diserahkan secara otomatis ke Bupati sebagai Dansatgas,” katanya. Meski demikian, perwira tinggi TNI bintang tiga itu menegaskan bahwa pusat tak akan lepas tangan. Mereka tetap akan melakukan pendampingan mengingat tahapan penanganan bencana tersebut masih panjang termasuk membangun kembali rumah warga terdampak.***
