Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik harga beras yang cenderung tidak stabil, khususnya saat pasokan seret, ternyata punya penyebab khusus. Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir perdagangan beras di Indonesia dikuasai oleh segelintir para pedagang besar atau oligopoli yang rawan terhadap praktik mafia.
Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso pun tak membantah hal ini. Oligopoli bisa tercipta apabila perdagangan beras dikuasai para pedagang beras besar. Pemerintah diminta waspada!
“Ya akan bisa ke sana (oligopoli) makanya harus diatur. Jangan sampai yang besar ini menjadi semakin besar. Jangan sampai kita menjadi oligopoli itu tadi. Tapi kalau dibiarkan bisa ke sana, yang kecil-kecil bisa mati, yang mengatur akhirnya yang gede-gede kan,” ungkap Sutarto kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/1/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sutarto menjelaskan, di seluruh wilayah Indonesia terdapat 169 ribu lebih penggilingan padi yang dikelola oleh pedagang besar sampai dengan pedagang kecil. Ada sekitar seribu penggilingan yang dimiliki oleh pedagang besar, sekitar 7 ribu dimiliki oleh pedagang menengah, dan ada lebih dari 160 ribu penggilingan dimiliki oleh pedagang kecil.
Foto: Stabilisasi harga beras di daerah. (dok: Arief Prasteyo Adi/ Badan Pangan Nasional)
Stabilisasi harga beras di daerah. (dok: Arief Prasteyo Adi/ Badan Pangan Nasional)
Meskipun sekarang dikuasai yang kecil-kecil, Sutarto meminta pemerintah waspada. Pasalnya kalau para pedagang beras besar ini dibiarkan akan menjadi masalah. Mereka ini punya modal kuat dan kalau dibiarkan akan menuju ke oligopoli.
“Tentu caranya yang kecil-kecil ini harus didorong untuk melakukan revitalisasi, makanya pemerintah harus membantu ke sana. Kalau ini dibiarkan itu akan menjadi masalah, karena biasanya yang besar ini adalah pemilik modal, modalnya kuat, dan kalau itu dibiarkan akan menuju ke oligopoli tadi. Tapi kalau yang kecil-kecil ini diperhatikan, dibantu untuk dia tumbuh dengan baik itu mengarah ke oligopoli beras ini bisa dihindari,” sebutnya.
Lalu, pemerintah harus apa? Sutarto bilang pemerintah perlu memberikan perhatian kepada para pedagang kecil. Pemerintah juga harus punya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang cukup, idealnya sekitar 3 juta ton dan harus benar-benar dikuasai. Caranya bagaimana? Penyerapan beras oleh pemerintah harus dilakukan pada saat panen raya, yaitu antara bulan Februari sampai Juli dan tidak perlu ada operasi pasar. Kemudian setelah bulan Juli, pemerintah bisa menyiapkan strategi untuk operasi pasar karena panen mulai seret dan pasokan beras mulai berkurang.
“Kalau yang kecil-kecil ini diperhatikan dibantu untuk dia tumbuh dengan baik itu mengarah ke oligopoli beras ini bisa dihindari. Jadi kalau dia punya stok cukup sekitar 3 juta tadi, pada bulan-bulan seperti sekarang pasar mau minta 200-400 ribu pun bisa. Tapi sekarang kan dia (Bulog) gak punya. Makanya akhirnya terpaksa impor kemarin kan,” jelasnya.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Usai Disentil Jokowi, Buwas Kumpulkan Pedagang Beras
(wur/wur)
