JAKARTA, KOMPAS.com – Di era Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), aturan terkait dengan ekspor benih lobster dibuka dengan dalil dilakukan semata demi menyejahterakan rakyat.

Namun, aturan tersebut malah membuat Edyy, menjadi tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benur.

Sebelumnya, di era Susi Pudjiastuti ekspor benur lobster dilarang, bahkan diharamkan.

Baca juga: Sah, KKP Larang Ekspor Benih Lobster

Hal ini karena menurut Susi merupakan tindakan pelarangan karena merugikan negara dan nelayan.

Kebijakan ini juga cuma menguntungkan dalam jangka pendek saja dan rawan penyimpangan jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat.

Saat ini, di era Sakti Wahyu Trenggono aturan terkait dengan larangan ekspor benih bening lobster kembali dilarang, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di wilayah perairan Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Trenggono mengatakan melalui sosial medianya pada Kamis (17/6/2021), melalui permen ini dapat meningkatkan budidaya kekayaan laut di Indonesia.

Dia mengatakan, BBL merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia, yang budidayanya harus dilakukan di tanah air untuk mensejahterakan nelayan.

Baca juga: Berdayakan Masyarakat, Kelompok Budidaya Ikan Nila dan Lobster Ini Diapresiasi Menaker Ida

“Saya menegaskan, BBL sebagai salah satu kekayaan laut Indonesia harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI. Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL,” ungkap Trenggono.

Adapun poin-poin yang diatur dalam PermenKP 17/2021 meliputi prosedur penangkapan benih bening lobster (puerulus) atau lobster yang belum berpigmen, pembudidayaan benih bening lobster, prosedur penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), dan prosedur pengelolaan kepiting dan rajungan di Indonesia.