DPRD Flotim Soroti Biaya Pembelian HP dan Biaya Internet di Posko COVID-19

17 September 2021, 0:05

DPRD Flotim Soroti Biaya Pembelian HP dan Biaya Internet di Posko COVID-19

LARANTUKA – Anggota DPRD Flores Timur, Eman Tukan menyoroti biaya pembelian handphone (HP) dan biaya internet di posko tim gugus tugas penanggulangan COVID-19.

Politisi Hanura ini menyoroti hal itu sesuai dokumen laporan penggunaan anggaran pembelian HP sebesar Rp. 2.300.000 oleh BPBD Flotim. Sedangkan kebutuhan pulsa dan internet di posko mencapai Rp 5 juta. Ironisnya, kata dia, nomor telepon posko yang dihubunginya tidak direspon.

“Ada dana untuk pembelian HP dan biaya internet tapi, saat saya hubungi di nomor telepon posko, tidak pernah diangkat,” ungkap Eman Tukan saat sidang gabungan komisi DPRD beberapa hari lalu.

Menanggapi itu Sekda Flores Timur, Paulus Igo Geroda menjelaskan pembelian HP dan penyediaan internet di posko itu dilakukan untuk kelancaran pelayanan tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Flores Timur.

“Awalnya di posko tidak ada handphone, sehingga masyarakat kesulitan mendapat pelayanan. Kadang tengah malam saya coba telepon, dan selalu diangkat petugas di posko,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Abdul Wahab Saleh memilih walkout dari ruang sidang gabungan komisi penelusuran dana COVID-19 tahun 2021 sebesar Rp 14 miliar. Wahab sempat menangis lantaran kecewa atas pembayaran instensif tim gugus tugas COVID-19 kabupaten yang menurut dia sangat diskriminatif, bahkan mengabaikan hak tenaga kesehatan (Nakes).

Sekda Flotim, Paulus Igo Geroda mengaku kecewa dengan sikap anggota DPRD yang walkout dari ruang persidangan sebelum mendapatkan penjelasan dari pemerintah.

Menurut Igo Geroda, insentif nakes dan tim gugus tugas dibayar dari sumber dan regulasi yang berbeda.

“Nakes dibayar dari sumber yang berbeda dengan regulasi yang berbeda. Semuanya sudah dianggarkan. Jadi kita jangan campur adukan sehingga menimbulkan pemikiran yang keliru. Saya kecewa, kalau belum dapat penjelasan, sudah keluar dari rapat. Nanti jadi membias. Pemerintah belum menjelaskan. Yang dijelaskan insentif tim posko, malah dikaitkan dengan nakes,” jelasnya.

Terkait tenaga dokter yang direkrut dari Kabupaten Sikka, menurut dia, dokter yang direkrut itu merupakan spesialis THT, yang tidak dimiliki RSUD Larantuka.

“Flotim tidak punya. Dokter itu direkrut memberi pelatihan terhadap petugas di RSUD dan Puskesmas untuk pengambilan sampel swab. Dokter kita tidak ada,” tandasnya.

Tokoh

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Negara

Topik

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi