DPR Panggil Pertamina Siang Ini Bahas Subsidi BBM

31 May 2022, 11:03

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat memberikan pemaparan dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 April 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi VI DPR akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk rapat dengar pendapat di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persamuhan itu bakal membahas masalah kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

“Kalau tidak salah nanti rapatnya panja (panitia kerja), tertutup,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno saat dihubungi pada Selasa, 31 Mei 2022.

Eddy mengatakan Komisi VII sejak awal telah meminta Pertamina bersama pemerintah mengkaji ulang mekanisme penyaluran subsidi BBM. DPR melihat subsidi lebih efektif diberikan langsung kepada penerima atau melalui penyaluran tertutup ketimbang berbentuk barang.

Namun begitu, perubahan mekanisme penyaluran subsidi memerlukan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, pemutakhiran data penerima bantuan.

“Sumber data harus akurat,” ucap Eddy.

Selain itu, penyaluran subsidi perlu diikuti dengan peraturan atau payung hukum yang kuat supaya dapat diawasi dan dilakukan penindakan hukum bila ada penyelewengan.

“Jadi idenya (perubahan mekanisme subsidi) bagus dan kita akan dukung, tapi mekanisme pelaksanaannya harus dikaji saksama supaya tidak menimbulkan problem baru,” kata Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kemarin, Komisi VI DPR juga mengadakan rapat tertutup dengan Pertamina soal kinerja perusahaan pelat merah dan penyesuaian harga minyak dunia. Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengatakan berdasarkan rapat, DPR mendukung agar Kementerian Keuangan segera membayarkan beban kompensasi dan subsidi BBM ke Pertamina.

“Intinya rapat tadi Komisi VI memberikan dukungan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan soal kompensai yang akan diberikan ke Pertamina agar bisa dibayarkan tepat waktu,” ujar politikus Partai Gerindra itu.

Andre berujar pembayaran kompensasi BBM perlu segera dilakukan agar perusahaan minyak negara bisa menjaga keseimbangan keuangannya. Selain itu, DPR meminta Pertamina membuat kajian mengenai mekanisme baru pemberian subsidi BBM supaya tepat sasaran.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pertamina Bisa Tekor Rp 190,8 T Akibat Lonjakan Harga Minyak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.


https://bisnis.tempo.co/read/1596760/dpr-panggil-pertamina-siang-ini-bahas-subsidi-bbm

Partai

Institusi

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi