DPR Keberatan Tambahan Biaya Operasional Haji 2022 Dibebankan kepada Jemaah

30 May 2022, 19:27

Merdeka.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf keberatan dengan usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 1443H/2022M yang diajukan oleh Menteri Agama jelang keberangkatan haji kloter pertama pada 4 Juni 2022. Dia menilai usulan tersebut mencerminkan kelemahan pemerintah dalam menyusun rencana penyelenggaraan ibadah haji.

Bukhori menyoroti besarnya usulan tambahan anggaran haji reguler dan khusus yang mencapai Rp1,5 triliun yang akan dibebankan pada Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi Haji. Dia meminta pemerintah mengemban penuh tanggung jawab.

taboola mid article

“Tambahan anggaran operasional haji tidak boleh dibebankan kepada jemaah, dengan mengambil Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi yang merupakan dana umat yang dikelola oleh BPKH, untuk menutupi kekurangan anggaran operasional penyelenggaraan haji yang sudah ditetapkan akibat ketidakcermatan pemerintah menyusun anggaran,” tegasnya saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Senin (30/5).

Bukhori mengatakan, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sudah terlanjur disepakati oleh DPR dan Kementerian Agama kemudian ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres No.5/2022 tentang BPIH 1443H/2022M. Namun, jika BPIH tiba-tiba diubah setelah ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari Keppres tersebut.

“Dia (biaya haji) sudah menjadi dokumen negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah semestinya mengemban penuh tanggung jawab apabila terjadi perubahan mengingat pembahasan di DPR sudah selesai. Pun, jika ada usulan penambahan anggaran, maka jalan keluar yang paling adil adalah melalui skema APBN, bukan dengan membebani jemaah,” tuturnya m.

Dia mengungkapkan, desas-desus pemberlakuan sistem paket layanan haji di Arab Saudi sebenarnya sudah terdengar oleh Komisi VIII DPR sebelum panja BPIH dibentuk. Meskipun begitu, otoritas Kerajaan Arab Saudi tidak kunjung memberikan pemberitahuan resmi soal sistem paket layanan haji tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Komisi VIII DPR juga telah mengingatkan Kementerian Agama terkait hal itu agar menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun usulan komponen BPIH tahun 1443H/2022M.

“DPR tidak melihat ini sebagai hal yang sederhana. Isu pemberlakuan sistem paket sebenarnya sudah lama terdengar dan semestinya tim pemerintah yang bertugas melakukan monitoring persiapan haji selama kurang lebih dua bulan terakhir sudah memitigasi risiko ini melalui proses negosiasi yang kuat,” kata dia.

“Apalagi, dengan mempertimbangkan bahwa cara pandang Kerajaan Arab Saudi yang melihat penyelenggaraan haji saat ini sebagai suatu industri sehingga dapat dipastikan mereka telah mendesain ini secara sistemik, salah satunya melalui sistem paket,” jelasnya.

Atas dasar itu, Bukhori mengaku keberatan bila usulan tambahan anggaran operasional haji senilai Rp 1,5 triliun dibebankan kepada jemaah. Dia menekankan, ada sekitar 5 juta jemaah haji yang menitipkan dananya kepada BPKH yang juga berhak memperoleh nilai manfaat. Dengan begitu, nilai manfaat tersebut bukan hanya milik jemaah yang akan berangkat pada tahun ini yang jumlahnya hanya 100.051 jemaah.

“Perlu dicatat, yang berhak menerima nilai manfaat bukan hanya jemaah yang akan berangkat pada tahun ini saja. Pasalnya, dana yang mesti ditanggung oleh umat yang bersumber dari nilai manfaat untuk penyelenggaraan haji tahun 2022 saja sudah mencapai Rp41 juta per jemaah,”ujarnya.

“Jika mesti ditambah lagi, kami khawatir akan mengorbankan jemaah lain yang sudah lama antre yang berisiko gagal berangkat akibat dana yang tersedia tidak mencukupi untuk penyelenggaraan haji 30 tahun mendatang. Apalagi, return yang diperoleh dari BPKH juga tidak terlalu besar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota Badan Legislasi ini mengusulkan Pemerintah menyampaikan secara resmi nota keberatan kepada Kerajaan Arab Saudi atas kenaikan biaya penyelenggaraan haji, khususnya pada paket Masyair yang dinilai tidak wajar. Selain itu, dia mendorong Pemerintah mengambil inisiatif membentuk konsorsium haji antar negara untuk meninjau kebijakan penyelenggaraan haji oleh Kerajaan Arab Saudi.

“Meskipun Kerajaan Arab Saudi memiliki hak dalam konteks penyelenggaraan, hak untuk berhaji sesungguhnya adalah hak milik umat Islam secara universal dan bukan hanya milik Arab Saudi semata,” tegasnya.

2 dari 2 halaman

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan tambahan anggaran operasional haji sebesar Rp1,5 triliun. Alasannya, karena adanya tambahan kebutuhan biaya haji 2022.

“Dengan adanya tambahan kebutuhan anggaran tersebut kami telah menyampaikan surat pada Ketua Komisi VIII DPR perihal usulan tambahan anggaran operasional haji reguler dan khusus tahun 2022,” kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Yaqut menjelaskan, tambahan Rp 1,5 triliun itu salah satunya disebabkan ada aturan baru dari Arab Saudi terkait paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebesar Rp1,463 triliun.

Selain itu, ada kekurangan biaya masyair Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sekitar Rp 9,187 miliar.

“Biaya masyair jemaah haji reguler jumlah penambahannya Rp1.463.721 741.330,89. Ini beban nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji,” ungkap Yaqut.

“Biaya masyair PHD dan pembimbing KBIHU jumlahnya Rp9.187.435.980,78. Ini beban APBD PHD dan pembimbing KBIHU,” sambungnya.

Selain itu, ada biaya penambahan lainnya yakni biaya technical landing jemaah haji embarkasi Surabaya sebesar Rp25,7 miliar.

“Biaya technical landing jemaah embarkasi Surabaya Rp25.733.232.000,00. Ini beban nilai manfaat keuangan haji dan dana efisiensi haji,” kata Yaqut. [ray]

Baca juga:
Asrama Donohudan Sambut 15.477 Calon Jemaah Haji Jateng dan DIY
Menag: 99.489 Jemaah Haji RI akan Diberangkatkan Tahun Ini
Menag Usulkan Tambahan Anggaran Operasional Haji 2022 Rp1,5 Triliun
Belum Vaksin Booster, Calon Jamaah Haji Asal Papua Gagal Berangkat ke Mekah


https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-keberatan-tambahan-biaya-operasional-haji-2022-dibebankan-kepada-jemaah.html

 

Partai

Institusi

BUMN

NGO

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Event

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi